To Do.
ID DESKRIPSI
18 January
đź“·
mau melaporkan tindakan balapan liar di sepanjang jalan Prof DR Satrio, hampir setiap malam mulai pkl 00.00 sampai pkl 03.00 terjadi kebut2an anak2 di sepanjang jalan Prof DR Satrio. Mereka gak pakai helm, gak pakai masker, bahkan bawa atribut .. bendera segala warna merah. Sangat mengganggu aktifitas istirahat warga di sepanjang jalan Prof DR Satrio, dan kemungkinan bisa membahayakan pengguna jalan lain -PSI 39890 | Jakarta Selatan, Setiabudi, Karet KuninganKaret KuninganKuningan TimurKuningan Timur
12 January
đź“·

Warga kompleks Perumahan Metromarina Ancol tidak mendapatkan pelayanan yang baik menyangkut ketersediaan air bersih dan pemelliharaan infrastruktur kompleks

-PSI 39877 | Jakarta Utara, Pademangan, Ancol
11 January
đź“·

Pembagian bantuan sosial dari Kementerian Sosial

-PSI 39875 | Jakarta Barat, Cengkareng, Kapuk
08 January
đź“·

Sejak Bulan Maret air PAM saya tidak mengalir karena dilakukan kalibrasi oleh pihak PAM dan kran dimatikan oleh pihak PAM. Tiba-tiba ini bulan saya mendapatkan tagihan air pam sebanyak 30 meter kubik sedangkan air PAM tidak pernah kluar.

-PSI 39873 | Jakarta Utara, Koja, Tugu Selatan
08 January
đź“·
Program PTSL di tempat saya, Jl. Sungai Tiram no 39 RT 010 RW 002 Kel Marunda Kec Cilincing Jakarta Utara dari bulan Juli tahun 2019 sampai sekarang belum jadi. Pengurus wilayah ditempat saya meminta biaya Rp 2.500.000,- kalau sertifikat keluar, .. terakhir awal bulan Des 2020 saya nyicil Rp 500.000,- untuk yang kedua kali dengan janji sertifikat akan keluar setelah ditandatangani lurah setempat, tapi sampai sekarang tidak ada beritanya. Program PTSL ditempat saya, untuk 3 RT yakni RT 09, 010 dan 011 diwilayah RW 002 Kel Marunda Kec Cilincing Jakarta Utara. -PSI 39871 | Jakarta Utara, Cilincing, Marunda
Daftar Aduan
ID DESKRIPSI PROGRESS STATUS
39890
Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan mau melaporkan tindakan balapan liar di sepanjang jalan Prof DR Satrio, hampir setiap malam mulai pkl 00.00 sampai pkl 03.00 terjadi kebut2an anak2 di .. sepanjang jalan Prof DR Satrio. Mereka gak pakai helm, gak pakai masker, bahkan bawa atribut bendera segala warna merah. Sangat mengganggu aktifitas istirahat warga di sepanjang jalan Prof DR Satrio, dan kemungkinan bisa membahayakan pengguna jalan lain Gambar | P:
S:
MENUNGGU
39877
Akses Air Bersih Warga kompleks Perumahan Metromarina Ancol tidak mendapatkan pelayanan yang baik menyangkut ketersediaan air bersih dan pemelliharaan infrastruktur .. kompleks Gambar | P:
S:
MENUNGGU
39875
Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Pembagian bantuan sosial dari Kementerian Sosial

Gambar |
P:
S:
MENUNGGU
39873
Akses Air Bersih Sejak Bulan Maret air PAM saya tidak mengalir karena dilakukan kalibrasi oleh pihak PAM dan kran dimatikan oleh pihak PAM. Tiba-tiba ini bulan saya .. mendapatkan tagihan air pam sebanyak 30 meter kubik sedangkan air PAM tidak pernah kluar. Gambar | P:
S:
MENUNGGU
39871
Sengketa Tanah Program PTSL di tempat saya, Jl. Sungai Tiram no 39 RT 010 RW 002 Kel Marunda Kec Cilincing Jakarta Utara dari bulan Juli tahun 2019 sampai sekarang .. belum jadi. Pengurus wilayah ditempat saya meminta biaya Rp 2.500.000,- kalau sertifikat keluar, terakhir awal bulan Des 2020 saya nyicil Rp 500.000,- untuk yang kedua kali dengan janji sertifikat akan keluar setelah ditandatangani lurah setempat, tapi sampai sekarang tidak ada beritanya. Program PTSL ditempat saya, untuk 3 RT yakni RT 09, 010 dan 011 diwilayah RW 002 Kel Marunda Kec Cilincing Jakarta Utara. Gambar | P:
S:
MENUNGGU
39869
Sengketa Tanah

Pembuatan sertifikat rumah PTSL tidak bisa dilanjutkan karena salah ukur dan oleh karena itu diarahkan melalui jalur normal.

Gambar |
P:
S:
MENUNGGU
39867
Sengketa Tanah Terdapat klaim pihak lain atas tanah dan bangunan rumah milik beberapa warga termasuk milik orang tua saya di Jalan Gotong Royong, RT 005 / RW 08, No. .. 38 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Sedangkan tanah dan bangunan itu belum bersertifikat karena kami (warga) masih pegang akta jual beli dari tahun 1980an. Karena hal itu kami sulit mengurus sertifikat SHM atas tanah dan bangunan rumah. Gambar | P:
S:
MENUNGGU
39865
Sengketa Tanah Saya ingin bertanya bagaimana cara mengajukan sertifikat tanah? Saya tidak mengerti karena tetangga saya yang berbeda RT dan RW sudah diberikan .. sertifikatnya oleh BPN. Gambar | P:
S:
MENUNGGU
39863
Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Kebersihan kali di sepanjang Jalan Sumur Bor (titik depan Alfamart) yang sangat buruk dan bau. Apabila melintas jalan kaki melewati kali tersebut, .. akan sangat tercium bau yang busuk. Gambar | P:
S:
MENUNGGU
39861
Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Menanyakan mengenai aturan tes emisi kendaraan itu bagaimana teknisnya. Apa bisa di bengkel resmi secara kita kan rutin service berkala. Kalau harus .. dilakukan di tempat yang ditunjuk pemprov, mereka hanya melayani maksimal 50 kendaraan. Kalau tidak mengikuti tes emisi bisa terkena tilang dan parkir terkena harga yang tertinggi. Mohon dibantu untuk mekanisme tes emisi dan dipermudah. Gambar | P:
S:
MENUNGGU
Hari Ini.
Jadwal Tidak Ditemukan
Bulan.
← December February →
January 2021
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
1
Sat
2
Sun
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Berita Anda.
a ,https://jakarta.psi.id/wp-content/uploads/formidable/18/1605424201-150×150.jpga,19 01 21
Anies Diminta Segera Bayar Tunjangan PNS Desember 2020 Tanpa .. Dipotong
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan kebijakan yang akan membayarkan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bulan Desember 2020 secara penuh. Namun, hingga saat ini janji tersebut belum ditunaikan. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta .. agar Anies segera membayarkan tunjangan PNS bulan Desember 2020 tanpa dikenai pemotongan. “Saya cek di situs simpeg.jakarta.go.id, ternyata tunjangan PNS belum dibayarkan. Kami dapat info bahwa ada cukup banyak PNS yang sampai harus pinjam ke sana-sini untuk menutupi kebutuhan keluarga dan membayar cicilan. Jika para PNS resah, maka nanti bisa mengganggu kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat,” kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI August Hamonangan, dalam keterangannya, Selasa (91/1/2021). Kebijakan Anies yang akan membayar tunjangan bulan Desember 2020 secara penuh tertuang di dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rasionalisasi Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Salah satu perubahan di dalam Pergub Nomor 2 Tahun 2021 terdapat pada Pasal 4 yang menerangkan bahwa rasionalisasi penghasilan terhitung sejak April sampai dengan November 2020. Hal ini berbeda dengan Pergub Nomor 49 Tahun 2020 yang mengatur rasionalisasi penghasilan berlaku bulan April hingga Desember 2020. Itu berarti tunjangan PNS pada bulan Desember akan dibayarkan secara penuh atau tidak dikenakan pemotongan. Sebelumnya, tunjangan bulan April hingga November 2020 telah diberikan sebanyak 50 persen. “Teman-teman PNS dan keluarganya selama berbulan-bulan hanya mendapatkan penghasilan 50 persen. Oleh karena itu, mereka sangat menantikan pembayaran tunjangan bulan Desember 2020 tanpa ada pemotongan. Mohon Pak Gubernur tidak menunda-nunda pembayaran hak para PNS,” pungkas August.
SIKAP | Lihat Gambar | August |
a ,https://jakarta.psi.id/wp-content/uploads/formidable/18/pns1-150×150.jpga,19 01 21
PSI: Anies Harus Bayar Tunjangan PNS Desember 2020 Tanpa .. Dipotong!
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan kebijakan untuk membayarkan tunjangan PNS pada Desember 2020 secara penuh. Namun, hingga saat ini janji tersebut belum ditunaikan. Terkait hal itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta agar Anies .. segera membayarkan tunjangan PNS tanpa dikenai potongan. Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI August Hamonangann mengatakan sudah mengecek situs simpeg.jakarta.go.id. Hasilnya, tunjangan PNS belum dibayarkan. “Kami dapat info ada banyak PNS yang sampai harus pinjam untuk menutupi kebutuhan keluarga dan membayar cicilan. Kalau PNS resah bisa mengganggu kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat,” kata August dalam siaran pers, Selasa (12 Kebijakan Anies yang akan membayar tunjangan bulan Desember 2020 secara penuh tertuang di dalam Peraturan Gubernur No 2/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur nomor 49 tahun 2020 tentang Rasionalisasi Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Salah satu perubahan terdapat di pasal 4 yang menerangkan rasionalisasi penghasilan terhitung sejak April sampai dengan November 2020. Hal itu berbeda dengan Pergub nomor 49 tahun 2020 yang mengatur rasionalisasi penghasilan berlaku bulan April hingga Desember 2020. August menilai hal itu berarti tunjangan PNS pada Desember akan dibayarkan secara penuh atau tidak dikenakan pemotongan. Sebelumnya, tunjangan bulan April hingga November 2020 telah diberikan sebanyak 50 persen. “Teman-teman PNS dan keluarganya selama berbulan-bulan hanya mendapatkan penghasilan 50 persen. PNS DKI sangat menantikan pembayaran tunjangan bulan Desember 2020 tanpa ada pemotongan. Mohon Pak Gubernur tidak menunda-nunda pembayaran hak para PNS,” ucap August.
SIKAP | Lihat Gambar | August |
a ,https://jakarta.psi.id/wp-content/uploads/formidable/18/anies-85042aeab80b0b0c9d58f544a6c0194f_600x400-150×150.jpga,19 01 21
PSI Desak Anies Segera Bayar Tunjangan PNS DKI
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak supaya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera membayarkan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Desember 2020, tanpa ada pemotongan. Sebab, Anies telah menerbitkan kebijakan yang akan membayarkan .. tunjangan PNS Desember 2020 secara penuh. Namun, PSI melihat hingga saat ini janji tersebut belum ditunaikan. “Saya cek di situs simpeg.jakarta.go.id, ternyata tunjangan PNS belum dibayarkan,” kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI August Hamonangan dalam keterangannya, Selasa (19/1/2021). 1. Takut berpengaruh pada kinerja pada masyarakat IDN Times/Gregorius Aryodamar P August mengatakan pihaknya mendapat informasi yang cukup banyak dari PNS, salah satunya adalah upaya meminjam uang untuk menutupi kebutuhan yang belum terbayarkan. Dia khawatir masalah ini bisa berpengaruh pada pelayanan masyarakat. “Jika para PNS resah, maka nanti bisa mengganggu kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat,” kata dia. 2. Dasar hukum pembayaran tunjangan Desember 2020 Ilustrasi PNS (IDN Times / Larasati Rey) August mengingatkan tanggung jawab Anies membayar tunjangan Desember 2020 ini sudah termaktub dalam dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020, tentang Rasionalisasi Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19. Salah satu perubahan dalam Pergub Nomor 2 Tahun 2021, terdapat pada Pasal 4 yang menerangkan rasionalisasi penghasilan terhitung sejak April sampai November 2020. “Hal ini berbeda dengan Pergub Nomor 49 Tahun 2020, yang mengatur rasionalisasi penghasilan berlaku April hingga Desember 2020,” kata August. 3. August sebut PNS di DKI hanya terima tunjangan 50 persen Ilustrasi ASN (IDN Times/Gregorius Aryodamar P) August menjelaskan sebelumnya, tunjangan April hingga November 2020 telah diberikan sebanyak 50 persen. Dia meminta agar Anies tidak menunda pembayaran. “Teman-teman PNS dan keluarganya selama berbulan-bulan hanya mendapatkan penghasilan 50 persen. Oleh karena itu, mereka sangat menantikan pembayaran tunjangan Desember 2020 tanpa ada pemotongan. Mohon Pak Gubernur tidak menunda-nunda pembayaran hak para PNS,” ucap dia.
SIKAP | Lihat Gambar | August |
a ,https://jakarta.psi.id/wp-content/uploads/formidable/18/30218cd1ffc567de06a45f7b5f2b675e-150×150.jpega,19 01 21
PSI Desak Anies Segera Lunasi Tunjangan PNS Bulan Desember .. 2020
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk segera membayarkan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) bulan Desember 2020 tanpa dikenai pemotongan. “Saya cek di situs simpeg.jakarta.go.id, ternyata .. tunjangan PNS belum dibayarkan,” kata anggota DPRD Fraksi PSI August Hamonangan di Jakarta, Selasa (19/1). Jika Anies belum melunasi tunjangan, ia berpendapat, para ASN akan resah. Nantinya bisa mengganggu kinerja pemerintah DKI dalam melayani masyarakat. Kebijakan Anies yang akan membayar tunjangan bulan Desember 2020 secara penuh tertuang di dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur nomor 49 tahun 2020 tentang Rasionalisasi Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Salah satu perubahan di dalam Pergub Nomor 2 Tahun 2021 terdapat di pasal 4 yang menerangkan bahwa rasionalisasi penghasilan terhitung sejak April sampai dengan November 2020. Hal ini berbeda dengan Pergub Nomor 49 Tahun 2020 yang mengatur rasionalisasi penghasilan berlaku bulan April hingga Desember 2020. Itu berarti tunjangan PNS pada bulan Desember akan dibayarkan secara penuh atau tidak dikenakan pemotongan. Sebelumnya, tunjangan bulan April hingga November 2020 telah diberikan sebanyak 50 persen. “Mohon Pak Gubernur tidak menunda-nunda pembayaran hak para PNS,” pungkasnya.
SIKAP | Lihat Gambar | August |
a ,https://jakarta.psi.id/wp-content/uploads/formidable/18/anies-baswedan-ditagih-bayar-tunjangan-pns-dki-2020-150×150.jpga,19 01 21
Anies Baswedan Ditagih Bayar Tunjangan PNS DKI 2020
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan segera membayar tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Desember 2020. Pembayaran tunjangan tanpa dilakukan pemotongan. “Saya cek di situs .. simpeg.jakarta.go.id, ternyata tunjangan PNS belum dibayarkan,” ujar anggota Komisi A DPRD Fraksi PSI August Hamonangan, Selasa (19/1). August menuturkan, fraksi PSI mendapat informasi cukup banyak PNS terpaksa harus meminjam uang ke beberapa pihak untuk menutupi kebutuhan keluarga dan membayar cicilan. Kondisi seperti itu menurut August, tidak boleh dibiarkan. Sebab bisa mengganggu kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat. Dia mengingatkan, kebijakan Anies yang akan membayar tunjangan bulan Desember 2020 secara penuh tertuang di dalam Peraturan Gubernur nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur nomor 49 tahun 2020 tentang Rasionalisasi Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Salah satu perubahan di dalam Pergub nomor 2 tahun 2021 terdapat di pasal 4 yang menerangkan bahwa rasionalisasi penghasilan terhitung sejak April sampai dengan November 2020. “Hal ini berbeda dengan Pergub nomor 49 tahun 2020 yang mengatur rasionalisasi penghasilan berlaku bulan April hingga Desember 2020,” ucapnya. “Itu berarti tunjangan PNS pada bulan Desember akan dibayarkan secara penuh atau tidak dikenakan pemotongan. Sebelumnya, tunjangan bulan April hingga November 2020 telah diberikan sebanyak 50 persen,” tutur dia. Lebih lanjut, ia mengatakan, PNS dan keluarganya selama berbulan-bulan hanya mendapatkan penghasilan 50 persen. Oleh karena itu, mereka sangat menantikan pembayaran tunjangan bulan Desember 2020 tanpa ada pemotongan. “Mohon Pak Gubernur tidak menunda-nunda pembayaran hak para PNS,” ucap August.
SIKAP | Lihat Gambar | August |
a ,https://jakarta.psi.id/wp-content/uploads/formidable/18/628241_620-150×150.jpga,19 01 21
PSI Minta Anies Baswedan Segera Bayar Tunjangan PNS Bulan .. Desember
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan segera membayarkan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bulan Desember 2020 secara penuh. Padahal, menurut mereka, Anies sebelumnya .. mengatakan menerbitkan kebijakan yang akan membayar tunjangan PNS itu. Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mengatakan pihaknya mendapat laporan bahwa tak sedikit PNS yang harus pinjam uang ke mana-mana untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. “Jika para PNS resah, bisa mengganggu kinerja pemerintah dalam melayani rakyat,” ujar anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 19 Januari 2021. Kebijakan Anies Baswedan yang akan membayar tunjangan PNS bulan Desember 2020 tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rasionalisasi Penghasilan PNS dalam Rangka Penanganan Covid-19. Salah satu perubahan dalam Pergub Nomor 2 tahun 2021, kata August, terdapat pada pasal 4 yang menjelaskan bahwa rasionalisasi penghasilan terhitung sejak April sampai November 2020. Hal itu, kata dia, berbeda dengan Pergub Nomor 49 Tahun 2020 yang mengatur rasionalisasi penghasilan berlaku pada April hingga Desember 2020. Pada periode rasionalisasi, tunjangan April hingga November telah diberikan sebesar 50 persen. August beranggapan dengan aturan itu tunjangan PNS bulan Desember akan dibayar penuh. “Mereka (PNS) sangat menantikan pembayaran tunjangan bulan Desember 2020 tanpa pemotongan. Mohon Pak Gubernur tidak menunda-nunda pembayaran hak PNS,” kata dia.
SIKAP | Lihat Gambar | August |