To Do.

Tidak Ada Pengajuan Baru

Daftar Aduan
ID DESKRIPSI PROGRESS STATUS
24506
06 December
Kartu Jakarta Lansia

Sudah mengajukan pembuatan Kartu Jakarta Lansia dari 2018 tetapi sampai sekarang belum jadi dan tidak tahu kepastiannya

Gambar | Justin
P: Staf Justin Adrian sudah menanyakan masalah .. tersebut ke Sudinsos Jakarta Timur
S: Sudah menerima undangan pengambilan Kartu Jakarta .. Lansia dari tanggal 20 Juni 2020
SELESAI
25191
27 October
Sudah pernah melaporkan ke Jaki terkait aduan jalan bolong namun tidak di tindak lanjuti

Infrastruktur

Gambar | William
P: Sedang diproses
S:
PROSES
24430
16 October
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

ktpku belum jadi

Gambar | August
P: sudah dikoordinasikan dengan dinas dukcapil DKI .. Jakarta
S:
PROSES
25497
11 October
Permohonan bantuan untuk mengurus BPJS ketenagakerjaan karena pihak instansi terkait mengatakan bahwa pelapor tidak bisa terhubung ke dukcapil. .. Padahal Kartu Keluarga lengkap, saat Pemilukada, pileg dan pilpres identitasnya juga terdaftar.

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, BPJS

Gambar | William
P:
S:
MENUNGGU
25496
11 October
Mohon bantuan penanganan banjir air sudah masuk rumah. Pemancingan Ito No., Gg. Mawar 2 No.48, RT.8/RW.3, Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, .. Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13840 0821-1185-4499 https://maps.app.goo.gl/hKJLb6sYQgeeHkWT9

Banjir

Gambar | Justin
P: Sudah dikoordinasikan ke Bro Justin karena dapil .. timur
S:
PROSES
Hari Ini.
Jadwal Tidak Ditemukan
Bulan.
← September November →
October 2020
Mon
Tue
Wed
Thu
1
Fri
2
Sat
3
Sun
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Berita Anda.
22 10 20
Perkembangan Pembahasan Anggaran Perubahan 2020 Komisi B
Salam Solidaritas Pembahasan KUPA-PPAS 2020 menjadi salah satu rangkaian dalam penyusunan APBD Perubahan 2020. Dalam pembahasan KUPA-PPAS 2020 di Komisi B, Fraksi PSI menyorot pembahasan pada 5 dinas, yaitu: (a) Dinas Perhubungan; (b) Dinas .. Pariwisata dan Kebudayaan; (c) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian; (d) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi; (e) Dinas Koperasi, UKM, Serta Perdagangan Fraksi PSI menyoroti 2 isu, yakni: (i) perlunya ketepatan alokasi Penyertaan Modal Daerah (PMD) pada BUMD-BUMD yang mempunyai performa baik, bukan sembarang BUMD, (ii) perlu diperhatikanya isu ketahanan pangan dan pemenuhan air bersih, terutama saat anggaran bagi ketahanan pangan dipangkas secara drastis, (iii) setiap SKPD harus memiliki skala prioritas yang konsisten dalam membelanjakan anggaran di tahun 2020 ini. Harapan PSI Fraksi PSI adalah agar Pemprov DKI Jakarta dapat memperhatikan isu prioritas anggaran. Oleh karena itu, Fraksi PSI mengajak bro dan sis semua untuk sama-sama kita teliti penggunaan anggaran di Komisi B ini. Bro dan sis bisa kasih saran di 0812-86082900 Untuk link bahannya bisa diunduh di: https://bit.ly/KupaKomisiB download
KABAR | Lihat Gambar | Eneng |
22 10 20
Perkembangan Pembahasan Anggaran Perubahan 2020 Komisi C
Salam solidaritas! Pembahasan KUPA-PPAS 2020 menjadi salah satu rangkaian dalam penyusunan APBD Perubahan 2020. Dalam pembahasan KUPA-PPAS 2020 di Komisi C difokuskan kepada Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Aset Daerah, Badan Pengelolaan .. Keuangan Daerah, dan Pusat Data Informasi dan Keuangan. Secara garis besar yang menjadi sorotan Fraksi PSI di pembahasan KUPA-PPAS 2020 Komisi C adalah: (i) Penyertaan Modal Daerah (PMD) ke BUMD; (ii) Proyeksi pendapatan; (iii) Pinjaman PEN; (iv) Pencairan Dana Cadangan Daerah; dan, (v) Refocussing belanja SKPD. Harapan Fraksi PSI adalah agar Pemprov DKI Jakarta bisa menentukan anggaran prioritas dan realisasi pendapatan yang benar sesuai dengan keadaan pandemi seperti sekarang ini, sehingga anggaran ini nantinya dapat lebih maksimal untuk pembangunan Jakarta. Oleh karena itu, Fraksi PSI mengajak bro dan sis semua untuk sama-sama kita cek dengan teliti penggunaan anggaran di Komisi C ini. Bro dan sis bisa kasih saran di 0812-86082900. Untuk link bahannya bisa diunduh di: https://bit.ly/KupaKomisiC download
KABAR | Lihat Gambar | Anthony |
22 10 20
Perkembangan Pembahasan Anggaran Perubahan 2020 Komisi A
Salam solidaritas! Bro dan Sis, tahukah kalian bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Komisi A DPRD DKI Jakarta telah membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran .. 2020? Dalam pembahasan ini, hadir seluruh dinas yang berada dalam wewenang Komisi A. Selama pembahasan, Fraksi PSI memfokuskan pembahasan pada 6 dinas, yaitu: (a) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; (b) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; (c) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (d) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP); (e) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; (f) Kota Administrasi. Selama pembahasan, Fraksi PSI menyoroti 3 isu, yakni: (i) masih adanya anggaran belanja modal yang besar, tidak jelas barang yang mau dibeli apa, serta tidak ada urgensinya dalam masa resesi ekonomi; (ii) pengurangan TKD bagi pekerja non-medis yang drastis, padahal pekerja non-medis tersebut berada di garda terdepan penanganan COVID-19; (iii) pengurangan anggaran yang drastis untuk dinas-dinas terkait penanggulangan bencana, padahal dinas-dinas tersebut memilki andil besar dalam penanganan banjir dan COVID-19. Harapan PSI Fraksi PSI adalah agar Pemprov DKI Jakarta dapat memperhatikan isu prioritas anggaran, agar dinas-dinas yang sangat berperan dalam mengatasi permasalahan Jakarta dapat tersuplai anggaranya, dan anggaran yang tidak urgen dapat dipangkas. Nah, untuk mengetahui lebih detail proses penyusunan perda ini, yuk klik link berikut : https://bit.ly/KupaKomisiA Bersama PSI, yuk kita bangun DKI Jakarta sama-sama! Jika ada masukan dan saran bisa kirim langsung via whatsapp ke nomor 0812-86082900 download
KABAR | Lihat Gambar | August, William |
22 10 20
Perkembangan Pembahasan Anggaran Perubahan 2020 Komisi D
Pembahasan KUPA-PPAS 2020 menjadi salah satu rangkaian dalam penyusunan APBD Perubahan 2020. Dalam pembahasan KUPA-PPAS 2020 di Komisi D difokuskan kepada 6 dinas di bawah Komisi D yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Dinas Pertamanan .. dan Hutan Kota; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Sumber Daya Air; Dinas Bina Marga; dan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan. Secara garis besar yang menjadi sorotan Fraksi PSI di pembahasan KUPA-PPAS 2020 Komisi D adalah: (i) anggaran untuk penanganan banjir kurang memperhatikan peningkatan kapasitas infrastruktur banjir, terutama terkait saluran air dan tanggul laut NCICD untuk pencegahan banjir rob; (ii) belanja bibit tanaman yang seharusnya bisa dialihkan untuk hal lainnya yang lebih prioritas; (iii) Beberapa proyek pembangunan rusun masih berjalan padahal tingkat okupansi rusun yang masih rendah; (iv) Anggaran revisi RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi dinolkan sehingga revisi menjadi tertunda karena dianggap tidak prioritas. Padahal revisi ini mengatur banyak perijinan dan peraturan tata ruang di Jakarta. Harapan Fraksi PSI adalah agar Pemprov DKI Jakarta bisa menentukan anggaran mana yang prioritas, sehingga anggaran ini nantinya dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada di Jakarta. Oleh karena itu, Fraksi PSI mengajak bro dan sis semua untuk sama-sama kita cek dengan teliti penggunaan anggaran di Komisi D ini. Bro dan sis bisa kasih saran melalui nomor fraksi :0812-86082900. Untuk link bahannya bisa diunduh di: https://bit.ly/KupaKomisiD download
KABAR | Lihat Gambar | Justin, Viani |
22 10 20
Perkembangan Pembahasan Anggaran Perubahan 2020 Komisi E
Salam solidaritas! Bro dan Sis, tahukah kalian bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta telah membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran .. 2020. Dalam pembahasan ini, hadir seluruh dinas yang berada dalam wewenang komisi E, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kebudayaan, Biro Pendidikan Mental dan Spiritual, Dinas kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, serta Biro Kesejahteraan Sosial. Selama pembahasan, fraksi PSI mendorong agar pada sisa tahun 2020, seluruh dinas berfokus dalam penyelesaian aspirasi-aspirasi masyarakat serta mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang terbatas. Fraksi PSI mendorong Dinas Pendidikan untuk segera menyelesaikan tunggakan ijazah dan SPP bagi siswa yang orangtuanya terdampak COVID-19, mendorong segera diselesaikannya pengembalian commitment fee Formula E, perbaikan layanan call center di seluruh fasilitas kesehatan, serta mendorong anggaran BTT untuk berfokus dalam pengadaan mesin Swab/PCR agar hasil Swab dapat keluar 2×24 jam. Nah, untuk mengetahui lebih detail proses penyusunan perda ini, yuk klik link berikut : https://bit.ly/KupaKomisiE Bersama PSI, yuk kita bangun DKI Jakarta sama-sama! Jika bro dan sis ada saran maupun masukan bisa mengirimkan langsung melalui whatsapp ke nomor 0812-86082900
KABAR | Lihat Gambar | Anggara, Idris |
20 10 20
Raperda Penanggulangan Covid-19
Salam solidaritas! Jakarta sebagai Ibukota NKRI dan pusat Pemerintahan NKRI menjadi melting port berbagai individu dan kelompok individu dari semua sektor dan semua daerah bahkan dari dan ke luar negeri. Mobilitas penduduk dari dan ke Jakarta tidak .. dapat dihindari baik yang bersifat komuter maupun insidental melalui semua moda transportasi. Mobilitas penduduk tersebut sangat potensial menjadi penyebab tingginya penularan Covid-19 di Jakarta, yang berdampak pula pada warga di daerah lain sekitar Jakarta. Dalam upaya pencegahan penularan dan penanggulangan Covid-19 telah dilakukan berbagai kebijakan dalam bentuk Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur, sebagai upaya preventif dan kuratif. Upaya yang dilakukan Namun demikian masyarakat yang terpapar Covid-19 dari hari ke hari terus bertambah termasuk yang meninggal dunia. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari penyebaran Coronavirus Disease 2019, namun pada sisi lain penyelenggaran urusan pemerintahan harus tetap berjalan guna segera melakukan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi daerah sebagai dampak pandemi Coronavirus Disease 2019 yang telah menyebabkan terganggunya berbagai aspek kehidupan masyarakat Jakarta. Seiring dengan perkembangan pandemi Covid 19 yang telah memasuki berbagai klaster penduduk, seperti perkantoran, keluarga, tempat umum tertentu dan lain-lain, maka perlu dilakukan upaya represif dengan pengenaan sanksi terhadap pelanggar hukum dalam rangka penanganan Covid-19. Regulasi yang dibutuhkan dalam penanganan Covid-19 perlu ditingkatkan dari Peraturan Gubernur menjadi Peraturan Daerah. Bro dan Sis, untuk informasi lebih lengkapnya dapat diunduh pada link berikut: http://bit.ly/RaperdaCovid-19    
KAJIAN | Lihat Gambar | |