To Do.

To Do List:

ID DESKRIPSI
04 December
📷

Pendaftaran di Rusunawa tetapi belum ada respon dari Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini dan tempat tinggal dari pelapor tidak menentu selama ini

-PSI 32059 | Jakarta Barat, Tambora, Angke
27 November
📷

Warga dari Jl. Kesederhanaan belum mendapatkan Kartu Jakarta Lansia.

-PSI 32035 | Jakarta Barat, Taman Sari, Keagungan
27 November
📷

Warga dari Jl. Kesederhanaan belum mendapatkan Kartu Jakarta Lansia.

-PSI 32033 | Jakarta Barat, Taman Sari, Keagungan
26 November
📷

Salah satu warga dari jl. Kesederhanaan ingin mendaftar sebagai pemilik Kartu Jakarta Lansia.

-PSI 32010 | Jakarta Barat, Taman Sari, Keagungan
26 November
📷

Salah satu warga dari jl. Kesederhanaan ingin mendaftar sebagai pemilik Kartu Jakarta Lansia.

-PSI 32008 | Jakarta Barat, Taman Sari, Keagungan
Daftar Aduan
ID DESKRIPSI PROGRESS STATUS
31835
P3SRS RUSUNAMI warga pancoran riverside meminta audiensi dengan dinas perumahan terkait aduan tentang sampai sekarang belum memiliki P3SRS sedangkan sudah terbentuk .. panmus yang proses dokumennya sudah diserahkan dan sudah diverifikasi karena ingin mempercepat proses sosialisasi dan pembentukan P3SRS. Gambar | August P: Sudah menghubungi dan berkoordinasi dengan dinas .. perumahan
S: Sudah dilakukan audiensi antara warga pancoran .. riverside dengan dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman provinsi DKI Jakarta
SELESAI
31833
P3SRS RUSUNAMI warga pancoran riverside meminta audiensi dengan dinas perumahan terkait aduan tentang sampai sekarang belum memiliki P3SRS sedangkan sudah terbentuk .. panmus yang proses dokumennya sudah diserahkan dan sudah diverifikasi karena ingin mempercepat proses sosialisasi dan pembentukan P3SRS. Gambar | August P: Sudah menghubungi dan berkoordinasi dengan dinas .. perumahan
S: Sudah dilakukan audiensi antara warga pancoran .. riverside dengan dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman provinsi DKI Jakarta
SELESAI
31831
P3SRS RUSUNAMI warga pancoran riverside meminta audiensi dengan dinas perumahan terkait aduan tentang sampai sekarang belum memiliki P3SRS sedangkan sudah terbentuk .. panmus yang proses dokumennya sudah diserahkan dan sudah diverifikasi karena ingin mempercepat proses sosialisasi dan pembentukan P3SRS. Gambar | August P: Sudah menghubungi dan berkoordinasi dengan dinas .. perumahan
S: Sudah dilakukan audiensi antara warga pancoran .. riverside dengan dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman provinsi DKI Jakarta
SELESAI
31829
P3SRS RUSUNAMI warga pancoran riverside meminta audiensi dengan dinas perumahan terkait aduan tentang sampai sekarang belum memiliki P3SRS sedangkan sudah terbentuk .. panmus yang proses dokumennya sudah diserahkan dan sudah diverifikasi karena ingin mempercepat proses sosialisasi dan pembentukan P3SRS. Gambar | August P: Sudah menghubungi dan berkoordinasi dengan dinas .. perumahan
S: Sudah dilakukan audiensi antara warga pancoran .. riverside dengan dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman provinsi DKI Jakarta
SELESAI
31826
P3SRS RUSUNAMI warga pancoran riverside meminta audiensi dengan dinas perumahan terkait aduan tentang sampai sekarang belum memiliki P3SRS sedangkan sudah terbentuk .. panmus yang proses dokumennya sudah diserahkan dan sudah diverifikasi karena ingin mempercepat proses sosialisasi dan pembentukan P3SRS. Gambar | August P: Sudah menghubungi dan berkoordinasi dengan dinas .. perumahan
S: Sudah dilakukan audiensi antara warga pancoran .. riverside dengan dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman provinsi DKI Jakarta
SELESAI
Hari Ini.
Sabtu

05


December
⏱ 09.00
📝

TAPD/BPKD Penyusunan kode rekening kegiatan dalam Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021

| |
Notulen: Kehadiran: Hadir
📌 Grand Cempaka, Cipayung, Bogor Jawa Barat

Rapat rutin DPRD
Bulan.
← November January →
December 2020
Mon
Tue
1
Wed
2
Thu
3
Fri
4
Sat
5
Sun
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Berita Anda.
03 12 20
DPW PSI Sindir DPRD DKI, Minta Naik Gaji Saat Pendapatan ASN .. Dipotong 50 Persen
Ketua DPW PSI Michael Victor Sianipar menyindir para anggota DPRD DKI Jakarta yang setuju dengan kenaikan rancangan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota Dewan. Dia menilai tak pantas anggota DPRD DKI meminta kenaikan anggaran RKT di saat gaji .. ASN Pemprov DKI Jakarta sendiri mengalami pemotongan. “Jangankan masyarakat pada umumnya, ASN (Pemprov DKI) mendapat pemotongan gaji 50 persen,” kata Michael dalam konferensi pers video, Kamis (3/12/2020). Michael mengatakan, begitu juga masyarakat umum yang kini terkena dampak krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Kata Michael, ada lebih kurang 190.000 warga DKI Jakarta yang terkena pemutusan hubungan kerja. Belum lagi 1,7 juta warga Jakarta yang mengalami pemotongan penghasilan. Itulah sebabnya, kata Michael, sangat tidak pantas DPRD DKI malah mengajukan peningkatan anggaran RKT di masa sulit seperti ini. “Kami melihat kenaikan tersebut tidaklah pantas dan juga di tengah kesulitan ekonomi,” kata Michael. Diketahui sebelumnya, Michael menegaskan agar Fraksi PSI menolak rancangan anggaran RKT 2021 senilai Rp 888 miliar. Rancangan anggaran RKT 2021 tersebut memberikan kesempatan setiap anggota dewan mengantongi penghasilan sampai dengan Rp 8,3 miliar per tahun, jika dirata-ratakan mencapai Rp 689 juta per bulan. Pernyataan DPW PSI menimbulkan pro-kontra di DPRD DKI lantaran dinilai hanya mencari panggung karena saat rapat Fraksi PSI menyetujui kenaikan tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik yang menilai sikap PSI hanya sekadar cari panggung. “PSI setuju dan tanda tangan dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) RKT DPRD DKI. Tapi, kok, malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitulah, harus fair. Mau menerima RKT, tapi nama ingin bagus di luar. Ini namanya merusak institusi,” kata Taufik dalam keterangan tertulis, Selasa.
SIKAP | Lihat Gambar | |
03 12 20
PSI Minta Partai Lain Tegas Ambil Sikap soal Kenaikan Gaji .. DPRD DKI 2021
Ketua DPW PSI Michael Victor Sianipar meminta agar fraksi partai lain di DPRD DKI Jakarta tegas mengambil sikap terkait kenaikan rancangan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta 2021. Dia mengatakan, PSI saat ini jelas menolak adanya .. kenaikan anggaran RKT tersebut dan belum mendengar adanya sikap yang tegas dari fraksi lain. “Kami berharap akan ada partai-partai lain juga yang akan menyatakan sikap apakah menyetujui atau seperti PSI menyatakan tegas menolak,” kata Michael dalam konferensi pers video, Kamis (3/12/2020). Michael menjelaskan, sikap partai tersebut penting untuk melihat apakah ada peluang rencana RKT tersebut tertolak. Menurut dia, apabila jumlah fraksi yang menolak lebih banyak, kemungkinan RKT dengan jumlah fantastis tersebut bisa dibatalkan. “Kalau cukup partai menolak, maka ini tidak akan lolos di paripurna nanti,” kata dia. Sebelumnya, Michael Victor Sianipar meminta agar seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI menolak kenaikan RKT anggota dewan sebesar Rp 888 miliar. Menurut Michael, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan saat pandemi Covid-19 berlangsung dan ada jutaan orang kehilangan pekerjaan. “Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat, pengangguran melonjak,” kata Michael. Michael menjelaskan, saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya khususnya Dewan Perwakilan yang mereka miliki di gedung-gedung DPRD. Keteladanan itu, menurut Michael, perlu ditunjukan oleh wakil rakyat di DPRD dengan cara menolak kenaikan pendapatan yang bisa mencapai Rp 689 juta per bulan.
SIKAP | Lihat Gambar | |
28 11 20
Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna .. DPRD DKI Jakarta
Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta kembali digelar pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini membahas rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Semua fraksi .. menyampaikan pandangan umumnya terkait rancangan peraturan tersebut. Satu hari sebelumnya, Kamis (26/11/2020), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pimpinan DPRD DKI telah menandatangani Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI Jakarta 2021. Total RAPBD DKI Jakarta 2021 sejumlah Rp 82,5 triliun. Berikut beberapa isu yang jadi sorotan fraksi-fraksi dalam rapat tersebut. 1. Transparansi APBD 2021 Fraksi Partai Demokrat dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan transparansi dari APBD tahun 2021. “Sampai dengan saat ini, dokumen RKPD dan rancangan KUA-PPAS belum ditampilkan pada portal htts.apbd.jakarta.go.id,” kata anggota DPRD Fraksi Demokrat, Neneng Hasanah, saat rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat. Padahal, masyarakat perlu mendapatkan informasi terkait APBD 2021 tersebut. “Apakah hal ini berarti rakyat DKI Jakarta tidak lagi berhak mengetahui ke mana hasil pajak yang telah mereka bayarkan akan dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?” ucap Neneng. Senada dengan Neneng, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Eneng Malianasari menyebutkan, transparansi anggaran di Pemprov DKI Jakarta mundur ke belakang. Menurut Eneng, Pemprov DKI telah menghalangi hak masyarakat untuk mengawal dan mengawasi penggunaan uang rakyat. Pembahasan draf KUA-PPAS tahun 2021 juga dinilai kurang transparan karena dilakukan di Puncak, bukan di Gedung DPRD sebagaimana mestinya. Draf dokumen KUA-PPAS 2021 yang dibahas juga belum dapat diakses publik. Padahal, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada November tahun lalu menjanjikan adanya smart system e-budgeting yang akan memberikan transparansi pembahasan anggaran kepada publik. Namun, sistem smart budgeting yang baru ini mengharuskan warga untuk mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK). “Syarat NIK dan nomor KK telah mencederai prinsip anonimitas di dunia digital. Bisa jadi, jika nanti ada warga Jakarta yang ketahuan mengintip dan memublikasikannya akan mendapatkan perlakuan pelayanan yang berbeda karena nama dan NIK-nya sudah dicatat,” tutur Eneng. 2. Kerumunan di Petamburan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa-Partai Persatuan Pembangunan (PKB-PPP) DPRD DKI Jakarta menyesalkan adanya kerumunan dalam acara pernikahan putri Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dan Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat. Anggota Fraksi PKB-PPP Sutikno mengatakan, fraksinya mengkritik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkesan membiarkan terjadinya kerumunan tersebut. “Kami mengkritisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membiarkan kerumunan tetap berlangsung, lalu menerapkan sanksi denda walau jumlahnya relatif besar,” ucap Sutikno, Jumat. Pembiaran kerumunan, diangap Sutikno, menjadi sinyal buruk dalam upaya memerangi Covid-19. Selain itu, pengenaan denda sebesar Rp 50 juta terhadap kasus kerumunan di Petamburan disebut membuyarkan upaya pencegahan Covid-19. “Di satu sisi, masyarakat yang punya duit bisa saja berpikir enggak apa-apa membuat kerumunan besar, yang penting mampu membayar denda,” ujar Sutikno. Menurut Fraksi PKB-PPP, langkah Pemprov DKI Jakarta itu akan menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi bagi masyarakat yang tidak memiliki kekuatan politik atau massa yang besar. “Atau tidak punya uang sebanyak itu untuk membayar denda,” kata Sutikno. Ia pun menegaskan bahwa Pemprov DKI tak boleh pandang bulu dalam menindak pelanggar protokol kesehatan Covid-19. 3. Penanganan Covid-19 Beberapa fraksi partai membahas isu penanganan Covid-19. Salah satunya adalah Fraksi Partai Demokrat yang meminta agar waktu tunggu hasil tes polymerase chain reaction (PCR) bisa dipersingkat menjadi paling lama 2×24 jam. “Dalam kaitannya dengan upaya mempercepat proses tracing Covid-19, Fraksi Partai Demokrat meminta agar waktu tunggu hasil tes PCR dapat ditingkatkan menjadi paling lambat 2×24 jam,” ucap Neneng dalam Rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta, Jumat. Masih terkait penanganan Covid-19, Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta mengusulkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan langsung tunai ( BLT) kepada warga yang terdampak pandemi Covid-19. “Kami menyarankan sebaiknya (bantuan untuk warga) dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT),” ujar Inggard dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta. Pasalnya, pemberian bantuan sosial (bansos) dalam bentuk paket bahan pangan atau sembako pada tahun ini belum berjalan efektif. Karena menimbulkan banyak masalah terkait pendistribusian. Tak hanya itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa-Partai Persatuan Pembangunan (PKB-PPP) DPRD DKI Jakarta juga mempertanyakan kesiapan penggunaan dua lahan makam untuk jenazah Covid-19 di Rorotan dan Pegadungan. “Berpijak pada penjelasan saudara Gubernur beberapa waktu lalu mengenai lahan di Rorotan dan Pegadungan, kapan kiranya lahan-lahan tersebut siap untuk dipakai pemakaman khusus Covid-19?” kata anggota DPRD PKB-PPP Sutikno. 4. Pembangunan LRT Terkait pembangunan LRT, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI mempertanyakan keputusan Pemprov DKI Jakarta yang menghapuskan rute LRT Velodrome – Dukuh Atas. “Kami meminta penjelasan mengenai penghapusan rute LRT Velodrome – Dukuh Atas,” ujar perwakilan PSI Eneng Malianasari, Jumat. Pasalnya, dalam surat yang dikirimkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Menteri Perhubungan 17 September 2020, Anies tidak mengajukan LRT Velodrome – Dukuh Atas. Padahal, jalur Velodrome – Dukuh Atas telah tercantum dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek serta telah melalui perencanaan yang matang oleh PT Jakpro. “Jika PT Jakpro tidak menemukan masalah, mengapa rute Velodrome – Dukuh Atas dihapus? Ini sangat membingungkan,” ujar Eneng. Tak hanya itu, jalur Velodrome – Dukuh Atas juga merupakan rute utama yang sangat strategis. Rute itu terintegrasi dengan transportasi MRT, KRL Commuterline, LRT Jabodebek, dan kereta api bandara. “Jika rute LRT Velodrome – Dukuh Atas dihapus, maka Pak Gubernur dapat merugikan Pemprov DKI Jakarta dan seakan menentang arahan Pemerintah Pusat karena tidak sesuai dengan Proyek Strategis Nasional,” tegasnya. Di samping itu, PSI juga menyoroti niat pemerintah untuk melibatkan pihak swasta dalam pembangunan LRT atau yang juga dikenal dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Untuk itu, PSI menolak keputusan tersebut. “Mengenai rencana LRT KPDBU di Dinas Perhubungan, perlu kami tegaskan kembali bahwa kami menolak rencana program ini,” ujar Eneng. Pasalnya, Eneng menyatakan bahwa pihak pemprov belum menjelaskan hal-hal krusial terkait rencana tersebut, seperti besaran tarif tiket LRT, pihak mana yang akan membangun konstruksi sipil jalur LRT, serta pihak mana yang akan menguasai bisnis non-tiket dan perusahaan Transit Oriented Development. “Di rapat komisi, kami dari fraksi PSI dan rekan-rekan dari fraksi lain berulang kali mempertanyakan, namun tidak ada penjelasan dari Dinas Perhubungan sama sekali,” tegas Eneng. 5. Program rusunami DP Rp 0 Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta mengkritik program rumah susun sederhana milik (rusunami) dengan down payment (DP) Rp 0 yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta. Menurut Fraksi Demokrat, program tersebut telah menghabiskan banyak anggaran, tetapi realisasi unit hunian yang dibangun masih minim. “Program tersebut telah menelan anggaran yang sangat besar, namun realisasi unit hunian yang terbangun masih sangat minim,” kata anggota Fraksi Demokrat Neneng Hasanah. Neneng berujar, Pemprov DKI Jakarta perlu mengevaluasi program tersebut. Neneng menyampaikan bahwa Pemprov DKI seharusnya tak hanya memperhatikan hunian dengan DP Rp 0, tetapi juga program rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang juga diperuntukkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 6. Penanganan banjir Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menilai penanganan banjir di DKI Jakarta terkesan lamban. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi Golkar Basri Baco mengatakan, hal ini terlihat dari penanganan normalisasi sungai yang berhenti sejak tahun 2018. “Kegiatan normalisasi sungai telah terhenti sejak tahun 2018 yang disebabkan karena masalah pembebasan lahan,” ucap Basri. Baca juga: Dampak Banjir Rob hingga ke Kebon Jeruk, Sudin SDA Jakbar Akan Bangun Turap “Fraksi Partai Golkar menilai bahwa keterlambatan dalam pembebasan lahan tersebut dikarenakan kurangnya koordinasi antara pemprov DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat,” tutur Basri. Padahal, dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021, dana untuk pembebasan lahan dialokasikan sebesar Rp 1,478 triliun. 7. Rencana penggunaan dana pemulihan ekonomi nasional ( PEN) Fraksi Demokrat berpandangan bahwa pengalokasian PEN untuk peningkatan infrastruktur sangat kecil pengaruhnya terhadap pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Sebaliknya, penggunaan dana PEN justru hanya menguntungkan segelintir perusahaan saja. “Penggunaan dana PEN kami melihat cenderung memberikan keuntungan bagi segelintir perusahaan yang terlibat dalam proyek infrastruktur tersebut,” ucap anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Neneng. 8. Jumlah anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta meminta jumlah anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) dibuat lebih proporsional atau dikurangi. Sebab, besaran alokasi anggaran untuk TGUPP dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2021 sebesar Rp 19,84 miliar. Anggota Fraksi Demokrat Neneng Hassanah mengatakan, fraksinya menyarankan hal tersebut agar tidak terjadi pemborosan anggaran. “Fraksi Demokrat meminta agar jumlah dari TGUPP dapat lebih dibuat proporsional sehingga tidak menimbulkan pemborosan anggaran,” kata Neneng dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta. Neneng menambahkan, Fraksi Demokrat juga meminta anggota TGUPP tidak bertindak layaknya atasan dari aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Fraksi Partai Demokrat meminta agar TGUPP dapat membatasi diri dan tidak bertindak sebagai atasan ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan masuk terlalu jauh pada ranah kebijakan yang menjadi kewenangan SKPD,” tutur Neneng. 9. Program internet gratis Jakwifi Fraksi partai Demokrat meminta Pemprov DKI Jakarta untuk dapat memperbaiki sasaran penerima internet gratis atau Jakwifi sekaligus memperluas akses jaringan internet tersebut. “Fraksi Partai Demokrat merekomendasikan agar program internet gratis atau Jakwifi yang dilakukan dengan memperluas akses jaringan internet dapat ditingkatkan lagi dan diperbaiki sasaran penerimanya,” ujar anggota DPRD DKI Jakarta, Neneng. Pasalnya, Fraksi Partai Demokrat menilai bahwa masih banyak warga DKI Jakarta yang tidak terjangkau oleh program tersebut. Hingga kini, terdapat 1.200 titik yang berada di 445 RW yang dipasangi Jakwifi. Titik-titik yang dipasangi wifi tersebut masuk kategori RW kumuh. Namun, warga yang membutuhkan internet gratis tak hanya berada di lokasi tersebut. Pasalnya, kebutuhan warga akan Jakwifi kian meningkat seiring dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa sekolah yang masih dilaksanakan hingga kini. “Padahal, warga tidak mampu yang terdampak Covid-19 dan harus menanggung beban tambahan untuk kuota internet bagi anak-anaknya yang mengikuti PJJ tidak hanya berada pada 445 RW sasaran itu saja, melainkan merata pada seluruh RW di Jakarta,” ujar dia.
SIKAP | Lihat Gambar | Eneng |
28 11 20
Target Pajak 2021 Terlampau Tinggi
RAKSI Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menilai target pajak APBD DKI Jakarta 2021 senilai Rp43,37 triliun terlalu tinggi sehingga dikhawatirkan akan terjadi defisit anggaran. Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari .. mengatakan Pemprov DKI Jakarta harus hati-hati dan cermat menetapkan target pajak agar anggaran tidak defisit sehingga tidak terjadi pemotongan tunjangan PNS seperti yang terjadi pada tahun ini. Menurutnya, target pajak Rp43,3 triliun ini lebih besar daripada realisasi pajak pada APBD 2019 senilai Rp40,3 triliun. Padahal, situasi perekonomian 2021 masih serbatidak pasti akibat pandemi covid-19 dan masih sulit untuk berjalan normal seperti 2019. “Kami menilai asumsi tersebut terlalu optimistis dan tidak berpijak para realitas. Jumlah kasus covid-19 dua minggu terakhir masih di atas 1.000 orang per hari karena Pemprov DKI Jakarta tidak tegas menertibkan acara-acara yang mengundang kerumunan massa,” ungkap Eneng, di Jakarta, kemarin Di dalam paparan Pemprov DKI Jakarta yang disampaikan ke DPRD, target pajak dibuat dengan asumsi perekonomian berjalan normal, jumlah kasus covid-19 menurun drastis, tidak ada wabah gelombang berikutnya, sudah tersedia vaksin dalam jumlah banyak, telah ditemukan obat yang efektif untuk covid-19, tidak diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dan tidak ada kebijakan work from home (WFH). “Untuk itu, Fraksi PSI menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta menetapkan target pajak dengan asumsi yang lebih moderat, yakni lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi 2020, tetapi lebih kecil jika dibandingkan dengan realisasi 2019,” jelasnya. Salah satu caranya ialah dengan mengacu kepada cara perhitungan APBN yang disusun Kementerian Keuangan. Jika Pemprov DKI Jakarta merujuk pada perhitungan yang dipakai Kementerian Keuangan, target pajak di APBD 2021 ialah 93% dikali Rp40,3 triliun, hasilnya ialah Rp37,7 triliun. “Menurut kami, angka ini lebih masuk akal di tengah situasi pandemi yang serbatidak pasti ini,” pintanya. Sementara itu, PT MRT Jakarta membangun konstruksi media iklan luar ruang di sepanjang jalur layang MRT dari Stasiun Lebak Bulus-Stasiun ASEAN, Jakarta Selatan. Konstruksi media iklan luar ruang itu direncanakan selesai pada kuartal pertama 2021. “Pilar-pilar jalur layang MRT sedang ditambahkan media iklan luar ruang sebagai bagian dari pengembangan bisnis non-farebox kami,” kata Corporate Secretary PT MRT Jakarta, Muhammad Kamaluddin. Menurut Kamaluddin, jumlah pilar yang dipasangi konstruksi media iklan luar ruang sebanyak 350 pilar. Adapun pengerjaan konstruksi media iklan luar ruang sudah dimulai dari Juni 2020.
SIKAP | Lihat Gambar | Eneng |
28 11 20
Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak rencana Light Rapid Transportation (LRT) dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPDBU). Melalui skema ini, pihak swasta akan turut andil dalam pembangunan transportasi umum LRT. Hal .. tersebut disampaikan perwakilan Fraksi PSI, Eneng Malianasari dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11/2020). “Mengenai rencana LRT KPDBU di Dinas Perhubungan, perlu kami tegaskan kembali bahwa kami menolak rencana program ini,” ujar Eneng. Terdapat beberapa hal yang dipertanyakan oleh Fraksi PSI kepada Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI Jakarta. Pertama, PSI menanyakan berapa besaran tarif tiket LRT KPDBU. Kedua, PSI menanyakan apakah pihak swasta atau pihak pemprov yang akan membangun konstruksi sipil jalur LRT. Ketiga, PSI menanyakan pihak mana yang akan menguasai bisnis non-tiket dan pengusahaan Transit Oriented Development. “Di rapat komisi, kami dari fraksi PSI dan rekan-rekan dari fraksi lain berulang kali mempertanyakan, namun tidak ada penjelasan dari Dinas Perhubungan sama sekali,” tegas Eneng. Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pelibatan swasta dalam pembangunan trase LRT Pulogebang-Joglo ini dikarenakan Pemprov DKI kekurangan dana. “Jadi bukan diserahkan ke swasta. Sekarang ini pemerintah sedang kekurangan untuk pendanaan,” ujar Syafrin saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/11/2020). Mekanisme KPBDU sendiri dicantumkan dalam Perpres 38 Tahun 2015 yang membuka peluang kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Syafrin menjelaskan bahwa mekanisme KPBDU ini juga diterapkan di pembangunan jalur LRT Kelapa Gading-Jakarta Internasional Stadium (JIS) yang sedang berlangsung.
SIKAP | Lihat Gambar | Eneng |
29 11 20
Janji Anies dan Kritik soal Syarat NIK dan KK pada Smart .. E-budgeting
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah lama mengatakan akan memperbarui siistem e-budgeting dengan sistem smart e-budgeting. Anies mengklaim, smart e-budgeting akan lebih canggih dari sistem e-budgeting yang lama, yakni http://apbd.jakarta.go.id. .. Menurut Anies, sistem e-budgeting yang lama tak dapat mengecek data anggaran secara digital. Akibatnya, tingkat lolosnya anggaran yang janggal terbilang tinggi. Saat itu, Anies berjanji akan meluncurkan sistem smart e-budgeting pada akhir 2019 dan bisa digunakan mulai Januari 2020. Namun, rencana tersebut batal. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DKI Jakarta Atika Nur Rahmania mengatakan, sistem yang dijanjikan Anies itu masih dalam proses. Janji Anies untuk membuat smart system ditagih oleh Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya. “Saya senang-senang saja ketika Pak Gubernur (Anies) menjanjikan smart budgeting,” kata William, Selasa (3/11/2020).  Satu tahun berlalu, William tak melihat keseriusan Anies untuk mewujudkan janjinya tersebut. Dia menilai Anies hanya bernarasi dan tidak merealisasikan janjinya. “Sekali lagi ini hanya narasi saja, tidak ada eksekusi, beliau eksekutif harusnya banyak eksekusi,” kata William. Butuh NIK dan KK Setelah hampir satu tahun sejak kasus anggaran janggal, janji tersebut terealisasi. Sejauh ini, sistem tersebut tersedia di laman smartapbddev2.jakarta.go.id. Namun saat Kompas.com mencoba mengakses sistem tersebut, pengguna justru diharuskan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK). Hal ini menjadi persoalan. Sebab menurut Fraksi PSI, Pemprov DKI telah menghalangi hak masyarakat untuk mengawal dan mengawasi penggunaan uang rakyat. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Eneng Malianasari mengatakan, kebijakan ini dapat membuat warga takut untuk mengungkapkan pendapatnya terkait APBD lantaran Pemprov telah mengantongi identitas yang bersangkutan. “Syarat NIK dan nomor KK telah mencederai prinsip anonimitas di dunia digital. Bisa jadi, jika nanti ada warga Jakarta yang ketahuan mengintip dan mempublikasikannya akan mendapatkan perlakuan pelayanan yang berbeda karena nama dan NIK-nya sudah dicatat,” tutur Eneng dalam Rapat Paripurna, Jumat (27/11/2020). Penjelasan Pemprov DKI Menjawab pertanyaan ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemprov DKI Jakarta saat ini menggunakan sistem baru bernama Smart Plannning Budgeting (SMART APBD). Dalam pidato jawaban Gubernur DKI Jakarta yang disampaikan oleh Ariza menuturkan, sistem SMART APBD merupakan aplikasi web penyajian data dan analisa yang bersifat terbuka untuk publik dengan platform interaktif dan user friendly. Sistem ini digunakan untuk mendalami APBD. Mengenai persyaratan memasukkan NIK dan nomor KK, Ariza menjelaskan, hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban sesuai prinsip digital citizenship. “Mengingat Sistem SMART APBD ini juga tersedia fitur interaktif berupa penyampaian pendapat atau aspirasi masyarakat,” tutur Ariza. Sebab dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ada ketentuan yang mengatur adanya identitas pengadu atau penyampai aspirasi. Ariza menyebut, penggunaan identitas juga penting untuk menghindari penyebarluasan informasi yang salah terhadap akses penggunaan informasi APBD yang diberikan kepada publik. “Dalam hal akses terhadap identitas atau kerahasiaan data pribadi pengakses atau pembuat akun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen melaksanakan ketentuan aturan Perindungan Data Pribadi dalam pengelolaan akun pengguna sistem Smart Planning Budgeting (SMART APBD) tersebut,” tutur Ariza.
SIKAP | Lihat Gambar | Eneng, William |