Tentang Pembangunan LRT Jakarta

Tentang Pembangunan LRT Jakarta, PSI Minta Dishub Tidak Menghambat Proyek Strategis Nasional

JAKARTA, 12 Desember 2019 – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyatakan telah memilih pihak swasta sebagai badan usaha pelaksana pembangunan Light Rail Transit (LRT) rute Pulogadung-Kebayoran Lama. Selain itu, Dinas Perhubungan juga akan mengubah rute LRT dari rancangan awal. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menilai langkah Dishub tersebut akan mengganggu pembangunan MRT fase 2 dan 3.

“Saya mengingatkan kembali bahwa di Pergub nomor 154 tahun 2017, Gubernur telah menugaskan PT Jakpro untuk membangun dan mengoperasikan seluruh koridor LRT Jakarta, tidak hanya jalur tertentu. Penugasan tersebut juga tidak terbatas hanya untuk Asian Games. Jadi, kalo Dishub tiba-tiba memilih perusahaan swasta sebagai badan usaha pelaksana, itu bertentangan dengan Pergub,” kata Eneng Maliana Sari atau akrab disapa Milli, anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.

Selain itu, Milli juga menyoroti usulan rute LRT Pulogadung-Tanah Abang-Kebayoran Lama. Di rancangan awal, rute LRT melewati Stasiun Manggarai dan Dukuh Atas. Namun, belakangan Dishub mengusulkan perubahan rute LRT menjadi berhimpitan dengan rute Moda Raya Terpadu (MRT) koridor timur-barat.

Milli menjelaskan, seandainya usulan perubahan rute LRT tersebut dipenuhi, maka pihak MRT harus merombak desain Stasiun Sarinah dan Stasiun Sawah Besar pada koridor utara-selatan. MRT juga harus merevisi studi kelayakan dan basic engineering design koridor timur-barat.

“Ada kesan bahwa Dishub memaksakan untuk mengubah rute LRT. Padahal, jika mengikuti rancangan awal, pengoperasian LRT akan lebih diuntungkan karena melewati Manggarai dan Dukuh Atas yang menjadi pertemuan berbagai moda transportasi massal di Jakarta,” ujarnya.

Di sisi lain, pelaksanaan pembangunan MRT koridor utara-selatan fase 2 telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi pada 24 Maret 2019. Pada saat yang sama, Jokowi juga memerintahkan Pemprov DKI untuk segera memulai pembangunan MRT fase 3 koridor timur-barat pada tahun 2019 ini.

“Jangan sampai hanya karena kemauan Dishub semata, lalu MRT dikorbankan dan waktu penyelesaiannya semakin lama. Kami minta agar Dishub tidak menghambat proyek MRT yang merupakan Proyek Strategis Nasional,” ucap Milli.

Sebelumnya, di dalam rapat pembahasan Rancangan APBD 2020 pada 5 Desember 2019, Fraksi PSI DKI Jakarta mempertanyakan anggaran Rp 68 miliar untuk pengadaan konsultan manajemen konstruksi dan konsultan integrator di Dinas Perhubungan. Fraksi PSI menilai anggaran tersebut berpotensi melanggar Pergub nomor 154 tahun 2017.

Sementara itu, Dishub menyatakan telah memilih badan usaha pelaksana proyek LRT rute Pulogadung-Kebayoran Lama. “Kami membangun prasarana, untuk sarananya itu oleh badan usaha penyelenggara. Itu Pembangunan Jaya,” jelas Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Dishub juga berencana mengubah rute LRT Pulogadung-Tanah Abang-Kebayoran Lama menjadi berhimpitan dengan MRT koridor timur-barat. Usulan ini tidak disetujui oleh Kementerian Perhubungan. “Itu sebaiknya diubah ya. Karena sangat sulit jika nanti berhimpitan,” ujar Heru Wisnu Wibowo, Direktur Prasarana Perkeretaapian Ditjen Kereta Api Kementerian Perhubungan, Senin (9/12/2019)

Anggota Dewan PSI Resmi Menerima PIN Kuningan Sekawan

JAKARTA, 27 AGUSTUS 2019 – Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Idris Ahmad didampingi oleh William Aditya Sarana telah resmi menerima pin berbahan dasar kuningan sebagai pengganti pin emas yang ditolak pada hari Selasa, 27 Agustus 2019.
Hal ini diketahui dari dokumen Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 565/ND-BU/VIII/2019 dari Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta.
“Secara resmi kami telah menerima delapan pin kuningan dari Sekwan sekitar jam setengah tiga sore tadi,” ujar Idris
Pemberian pin kuningan ini merupakan respon atas surat pernyataan PSI yang menolak diberikan pin emas kepada delapan anggota dewannya yang terpilih. Surat tersebut telah dilayangkan PSI ke DPRD DKI Jakarta sejak hari Kamis, 22 Agustus 2019 lalu.
Menurut informasi yang diberikan oleh Idris, pin kuningan tersebut berasal dari stok lama yang disimpan oleh Sekwan yang dulunya ditujukan untuk pengganti pin emas aggota dewan yang hilang.
“Walaupun kami sudah berencana menyiapkan pin kuningan sendiri, tapi delapan pin kuningan ini memang resmi berasal dari Sekwan DPRD DKI. Mereka menceritakan, dulu pin ini memang ditujukan untuk cadangan kalau suatu hari pin emas yang di tanggan anggota dewan hilang,” tutur Idris.
Anggota DPRD DKI Jakarta PSI, William Aditya Sarana mengapresiasi usaha Sekwan Pemprov DKI dalam mengakomodir penolakan pin emas yang dilakukan oleh partainya.
“Dari awal kami tidak hanya menyatakan penolakan saja, tapi juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kami juga mengapresiasi usaha yang telah Sekwan Pemprov DKI lakukan,” tutup William.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi :
IDRIS AHMAD
Telp. 0812-1111-6112

WILLIAM ADITYA SARANA
Telp. 0818-951-637

William Terkena Sanksi BK DPRD

William Terkena Sanksi BK DPRD, PSI: Aneh, Menjalankan Tugas Malah Kena Hukuman

Jakarta, 29 November 2019 – Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta telah merampungkan rapat yang menindaklanjuti laporan terhadap anggota Fraksi PSI DKI, William Aditya Sarana.

Seperti yang diberitakan di media dalam rekomendasi putusan tersebut, William Aditya Sarana mendapat sanksi ringan peringatan secara lisan. Menanggapi putusan ini, wakil ketua Fraksi PSI DKI Jakarta, Justin Adrian menanggapi bahwa putusan tersebut aneh dan berlebihan.

“Pertama karena yang dilakukan William bukanlah kebohongan melainkan fakta karena telah diakui sendiri oleh Kasubbag TU Dinas Pendidikan Jakbar. Kedua karena Informasi KUA-PPAS tesebut tidak termasuk informasi publik yang dirahasiakan/ dikecualikan berdasarkan Undang-Undang No:14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Inforasi Publik. Sehingga secara hukum dan aturan, tidak ada pelanggaran yang dilakukan, dan atas suatu pelanggaran tidak dapat justifikasi dengan interpertasi secara analogis. ” Sesal Justin.

Lebih lanjut Justin khawatir kalau putusan ini malah membuat ruang gerak anggota dewan terbatas dan menjadi angin segar bagi eksekutif untuk tidak mempublikasikan rancangan anggaran secara detail sedari awal kepada Publik. Padahal uang yang digunakan adalah milik masyarakat Jakarta.

“Keterbukaan merupakan bagian pendidikan politik bagi masyarakat. Saya sangat berterima kasih atas respons positif dan dukungan masyarakat kepada kami. Masyarakat berhak mengetahui perilaku eksekutif dalam hal penganggaran. Saya berharap animo kesadaran dan sikap kitis publik yang mulai terbentuk ini jangan sampai kandas dan jangan sampai apatis karena putusan tersebut, karena kami sendiri tidak akan berhenti untuk menjadi mata dan telinga masyarkat ”, Kata Justin.

Sementara itu William menyatakan putusan BK DPRD tidak akan menyurutkan semangatnya untuk terus bersuara kritis.

“Ini adalah risiko perjuangan. Saya tidak gentar sedikitpun. Sekali saya tegaskan tujuan saya adalah agar Pemprov DKI terbuka soal anggaran. Ada kepentingan yang jauh lebih besar daripada putusan terhadap saya, yaitu hak publik Jakarta untuk mengetahui kemana uang mereka digunakan. Hingga sekarang, Fraksi PSI masih menunggu data anggaran dibuka,” Tegas William melalui pernyataan tertulisnya.

Sebagai catatan, dokumen anggaran 2020 belum juga ditampilkan di website apbd.jakarta.go.id, walaupun sudah disahkan di rapat paripurna DPRD, Kamis (28/11/2019).
William Terkena Sanksi BK DPRD, PSI: Aneh, Menjalankan Tugas Malah Kena Hukuman

Jakarta, 29 November 2019 – Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta telah merampungkan rapat yang menindaklanjuti laporan terhadap anggota Fraksi PSI DKI, William Aditya Sarana.

Seperti yang diberitakan di media dalam rekomendasi putusan tersebut, William Aditya Sarana mendapat sanksi ringan peringatan secara lisan. Menanggapi putusan ini, wakil ketua Fraksi PSI DKI Jakarta, Justin Adrian menanggapi bahwa putusan tersebut aneh dan berlebihan.

“Pertama karena yang dilakukan William bukanlah kebohongan melainkan fakta karena telah diakui sendiri oleh Kasubbag TU Dinas Pendidikan Jakbar. Kedua karena Informasi KUA-PPAS tesebut tidak termasuk informasi publik yang dirahasiakan/ dikecualikan berdasarkan Undang-Undang No:14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Inforasi Publik. Sehingga secara hukum dan aturan, tidak ada pelanggaran yang dilakukan, dan atas suatu pelanggaran tidak dapat justifikasi dengan interpertasi secara analogis. ” Sesal Justin.

Lebih lanjut Justin khawatir kalau putusan ini malah membuat ruang gerak anggota dewan terbatas dan menjadi angin segar bagi eksekutif untuk tidak mempublikasikan rancangan anggaran secara detail sedari awal kepada Publik. Padahal uang yang digunakan adalah milik masyarakat Jakarta.

“Keterbukaan merupakan bagian pendidikan politik bagi masyarakat. Saya sangat berterima kasih atas respons positif dan dukungan masyarakat kepada kami. Masyarakat berhak mengetahui perilaku eksekutif dalam hal penganggaran. Saya berharap animo kesadaran dan sikap kitis publik yang mulai terbentuk ini jangan sampai kandas dan jangan sampai apatis karena putusan tersebut, karena kami sendiri tidak akan berhenti untuk menjadi mata dan telinga masyarkat ”, Kata Justin.

Sementara itu William menyatakan putusan BK DPRD tidak akan menyurutkan semangatnya untuk terus bersuara kritis.

“Ini adalah risiko perjuangan. Saya tidak gentar sedikitpun. Sekali saya tegaskan tujuan saya adalah agar Pemprov DKI terbuka soal anggaran. Ada kepentingan yang jauh lebih besar daripada putusan terhadap saya, yaitu hak publik Jakarta untuk mengetahui kemana uang mereka digunakan. Hingga sekarang, Fraksi PSI masih menunggu data anggaran dibuka,” Tegas William melalui pernyataan tertulisnya.

Sebagai catatan, dokumen anggaran 2020 belum juga ditampilkan di website apbd.jakarta.go.id, walaupun sudah disahkan di rapat paripurna DPRD, Kamis (28/11/2019).

Fraksi PSI Tagih Janji Pemprov DKI Untuk Membuka Data KUA PPAS 2020

Fraksi PSI Tagih Janji Pemprov DKI Untuk Membuka Data KUA PPAS 2020

Jakarta (28/11)— Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menagih janji Pemprov DKI Jakarta untuk membuka data anggaran tahun 2020 ke website resmi APBD DKI Jakarta, apbd.jakarta.go.id.

Ketua Fraksi PSI, Idris Ahmad menegaskan tidak ada lagi alasan bagi Pemprov DKI untuk menunda publikasi data. Pasalnya, dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 sudah ditetapkan oleh Gubernur Anies Baswedan dan pimpinan DPRD DKI Jakarta pada rapat paripurna Kamis, 28 November 2019.

“Kemarin ‘kan alasan tidak membuka data karena pembahasan belum final. Tidak ada alasan lagi bagi Pemprov DKI Jakarta untuk menunda publikasi data rancangan anggaran tahun 2020,” ucap Idris.

Idris menjelaskan, KUA PPAS 2020 harus segera dibuka ke publik karena hari Senin tanggal 2 Desember sudah memasuki tahap pembahasan Rancangan APBD. Seminggu kemudian dijadwalkan akan dilakukan penetapan APBD 2020.

“Dalam waktu sangat singkat pihak legislatif dan eksekutif harus membahas ribuan mata anggaran hingga rincian komponen. Oleh karena itu, Pemprov DKI harus membuka data anggaran saat ini juga agar pembahasan APBD berjalan lancar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan anggaran sebelum APBD disahkan,” tandas Idris.

Sebelumnya, seruan Fraksi PSI yang meminta Pemprov untuk mengunggah rancangan KUA PPAS 2020 tidak digubris.

Dikutip dari laman tirto.id 29 November 2019, Gubernur Anies Baswedan berjanji akan langsung mengunggah dokumen kebijakan umum anggara prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 ke website resmi apbd.jakarta.go.id setelah penandatanganan nota kesepahaman KUA-PPAS itu.

APBD 2020 “Diketok”, Fraksi PSI DKI: Kami Beri Catatan

APBD 2020 “Diketok”, Fraksi PSI DKI: Kami Beri Catatan
Jakarta, 11 Desember 2019 – Rapat paripurna pembahasan rancangan anggaran pendapatan
dan belanja daerah (RAPBD) DKI 2020 sudah rampung. Fraksi PSI DKI memberi catatan atas
APBD yang baru disahkan ini. Catatan itu disampaikan ketua Fraksi PSI DKI, Idris Ahmad
dalam rapat yang dihadiri Gubernur Anies Baswedan dan pimpinan serta seluruh anggota
DPRD DKI.
“Fraksi PSI mengkritisi proses penyusunan dan pembahasan anggaran yang sangat
terburu-buru dan tidak transparan. Sulit sekali bahkan bagi kami selaku Anggota DPRD
mendapatkan data rinci selama proses ini. Kalaupun diberikan, baru diberikan di hari-H atau
sehari sebelumnya. Sepatut dan sewajarnya penyusunan anggaran dan pembahasan dengan
DPRD ini diberikan waktu dan data yang cukup,” kata Idris.
Idris dalam interupsinya Idris juga mengatakan Fraksi PSI tetap mengkritik item-item
pengadaan yang menurut Fraksi PSI belum terjawab dan terjelaskan. Antara lain, anggaran
LRT Dishub yang diduga melanggar Pergub 154/2017, kegiatan Formula E yang tidak sesuai
dengan asas keadilan, dan pengadaan barang-barang mahal di Damkar, Kominfo, dan BPRD.
Menurut Idris anggaran kegiatan senilai ratusan miliar ini tidak ada harga pembanding dari merk
yang berbeda, dan tidak disertakan kajian teknis.
Usai rapat paripurna, Idris mempertegas bahwa Fraksi PSI bukan anti barang mahal tapi Fraksi
PSI ingin memastikan Pemprov DKI memprioritaskan program yang memang dibutuhkan
masyarakat kecil.
“Sebelum KUA PPAS ini disahkan, Fraksi PSI DKI dalam konferensi pers telah menyampaikan
bahwa ada potensi defisit sebesar Rp. 10 triliun. Pak Sekda juga kemudian mengakui hal ini.
Makanya kami “cerewet” kepada eksekutif supaya mencoret post-post anggaran yang tidak
menyentuh masyarakat kecil secara langsung, seperti event Formula E. Seharusnya Pemprov
bisa menggandeng swasta dan tidak menggunakan anggaran yang uangnya dari rakyat,”
tandas Idris.
Lebih lanjut Idris menambahkan “Kami sudah sampaikan dan pertanyakan baik di rapat komisi,
pandangan umum fraksi, hingga rapat badan anggaran, bahkan interupsi di paripurna tadi
sebelum palu diketok pimpinan. Ada masukan kami yang dijadikan catatan, ada juga yang
ditolak sama sekali. Meski demikian, kami tidak berkecil hati. Fraksi PSI DKI akan terus
berjuang untuk mengawasi penggunaan anggaran, terutama anggaran kegiatan yang kami beri
catatan.”
Kegiatan lain yang dikritisi Fraksi PSI dalam rapat pembahasan RAPBD 2020 DKI Jakarta
antara lain; revitalisasi bunderan HI sekitar Rp. 60 miliar, Pembangunan/peningkatan JPO
sebesar lebih dari Rp. 130 miliar, rekening belanja-belanja bahan/bibit tanaman Rp. 148 miliar,

dan Pembangunan Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Kali/Sungai, Waduk/Situ/Embung
dan kelengkapannya yang anggarannya mencapai lebih dari Rp. 288 miliar.