Day: October 5, 2020

PSI Nilai Lamanya Hasil Tes Swab Hambat Proses Pelacakan Pasien Covid-19

Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad, menilai lamanya pengumuman hasil tes swab PCR bisa menjadi masalah. Proses pelacakan atau tracing terhadap warga yang berkontak erat dengan pasien Covid-19 jadi terhambat. PSI, tutur dia, menemukan fakta di lapangan bahwa beberapa petugas pelayanan kesehatan dan warga harus menunggu selama tujuh hari untuk memperoleh hasil tes swab. “Bayangkan …

PSI Nilai Lamanya Hasil Tes Swab Hambat Proses Pelacakan Pasien Covid-19 Read More »

Anggota Komisi A Sosialisasikan Penggunaan Masker di Pasar Minggu

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan, Senin (21/9), ikut mensosialisasikan penggunaan masker kepada masyarakat pada beberapa titik lokasi di kawasan Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Beberapa lokasi yang disambangi August antara lain, terminal, stasiun kereta api dan pasar tradisional. Dalam kegiatan itu, August membagikan masker pada masyarakat. “Saya apresiasi kesiagaan petugas Satpol PP …

Anggota Komisi A Sosialisasikan Penggunaan Masker di Pasar Minggu Read More »

Pembahasan Rencana Anggaran 2021 Terlambat, PSI Minta Anies Tak Menunda

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menyayangkan sikap Pemprov DKI Jakarta yang belum menyerahkan rancangan anggaran tahun 2021. PSI menilai pembahasan anggaran terlambat hampir 3 bulan dari jadwal. Jadwal penyusunan anggaran diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021. Menurut peraturan …

Pembahasan Rencana Anggaran 2021 Terlambat, PSI Minta Anies Tak Menunda Read More »

Pembahasan Rencana Anggaran 2021 Terlambat 3 bulan, PSI Minta Anies Tak Menunda

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menyayangkan sikap Pemprov DKI Jakarta yang belum menyerahkan rancangan anggaran tahun 2021. PSI menilai pembahasan anggaran terlambat hampir 3 bulan dari jadwal. Jadwal penyusunan anggaran diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021. Menurut peraturan …

Pembahasan Rencana Anggaran 2021 Terlambat 3 bulan, PSI Minta Anies Tak Menunda Read More »

Sudah Telat 3 Bulan, DPRD Minta Pemprov DKI Segera Serahkan RAPBD 2021

DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta segera menyerahkan rancangan anggaran APBD DKI tahun 2021. Pembahasan anggaran APBD DKI 2021 dinilai sudah terlambat hampir 3 bulan dari jadwal. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Anthony Winza mengatakan, jadwal penyusunan anggaran diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64/2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun …

Sudah Telat 3 Bulan, DPRD Minta Pemprov DKI Segera Serahkan RAPBD 2021 Read More »

TAPD DKI lambat, PSI: Hingga kini DPRD belum terima KUAPPAS 2021

Pengesahan APBD DKI 2021 diprediksi bakal molor. Pangkalnya, sampai saat ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI belum menyerahkan draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2021 ke DPRD. Karena itu, TAPD DKI dinilai lambat lantaran belum merampungkan draf KUAPPAS 2021. Padahal, hingga kini dewan di Kebon Sirih belum membahas APBD …

TAPD DKI lambat, PSI: Hingga kini DPRD belum terima KUAPPAS 2021 Read More »

Sepekan PSBB Ketat, PSI: Kasus Positif Covid-19 Baru Masih Tinggi

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menilai penerapan PSBB ketat jilid II Pemerintah DKI belum berdampak signifikan dalam menekan penularan Covid-19, karena angka penambahan kasus baru masih tinggi. “PSI melihat PSBB masih belum membawa dampak yang signifikan. Berdasarkan data penambahan kasus harian, belum terjadi penurunan angka kasus harian di Jakarta, secara rata-rata masih berada di angka 1000 kasus per hari,” …

Sepekan PSBB Ketat, PSI: Kasus Positif Covid-19 Baru Masih Tinggi Read More »

PSI Minta DKI Beri Bantuan bagi Pekerja Lepas Diisolasi karena Covid-19, Sebab..

 Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah DKI Jakarta memberikan bantuan kepada pasien Covid-19 yang berstatus kepala keluarga dan pekerja lepas ketika diwajibkan untuk mengikuti isolasi mandiri. “Untuk pasien yang berstatus sebagai kepala keluarga dan pekerja harian harus dijamin kesejahteraan keluarganya selama isolasi,” ujar anggota Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo saat dihubungi, Senin 21 September 2020. Anggara mengatakan jika tidak ada bantuan …

PSI Minta DKI Beri Bantuan bagi Pekerja Lepas Diisolasi karena Covid-19, Sebab.. Read More »