Salah satu program kerja Fraksi PSI Jakarta ialah membuka ruang komunikasi untuk pengaduan masyarakat dan menindaklanjuti aduan masyarakat dengan melibatkan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah (OPD).
Fraksi PSI membuka platform pengaduan masyarakat sebagai salah satu menerapkan amanat Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 324 terkait kewajiban Anggota DPRD yaitu menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.
aduan masyarakat antara lain berisikan tentang keluhan pelayanan pemerintahan, dan perlunya perbaikan kebijakan yang berimbas pada warga, serta usulan-usulan kegiatan yang dapat diperjuangkan oleh Anggota DPRD.
Laporkan keluhan atau aspirasi anda dengan jelas
Diverifikasi dan diteruskan kepada Organisais Perangkat Daerah (OPD) berwenang
Aduan telah selesai atau telah di tindaklanjuti dan dilaporkan secara otomatis kepada warga yang mencantumkan informasi secara lengkap
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan kebijakan yang akan membayarkan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bulan Desember 2020 secara penuh. Namun, hingga saat ini janji tersebut
Bro dan sis ingin tahu apa saja rekam jejak kami pada isu-isu seputar permasahan DKI Jakarta? Yuk segera baca pemberitaan-pemberitaan tentang kami.
All Rights Reserved of PSI Jakarta © 2019, Design & Developed By: PSI Jakarta
