APBD 2020 “Diketok”, Fraksi PSI DKI: Kami Beri Catatan

APBD 2020 “Diketok”, Fraksi PSI DKI: Kami Beri Catatan

APBD 2020 “Diketok”, Fraksi PSI DKI: Kami Beri Catatan
Jakarta, 11 Desember 2019 – Rapat paripurna pembahasan rancangan anggaran pendapatan
dan belanja daerah (RAPBD) DKI 2020 sudah rampung. Fraksi PSI DKI memberi catatan atas
APBD yang baru disahkan ini. Catatan itu disampaikan ketua Fraksi PSI DKI, Idris Ahmad
dalam rapat yang dihadiri Gubernur Anies Baswedan dan pimpinan serta seluruh anggota
DPRD DKI.
“Fraksi PSI mengkritisi proses penyusunan dan pembahasan anggaran yang sangat
terburu-buru dan tidak transparan. Sulit sekali bahkan bagi kami selaku Anggota DPRD
mendapatkan data rinci selama proses ini. Kalaupun diberikan, baru diberikan di hari-H atau
sehari sebelumnya. Sepatut dan sewajarnya penyusunan anggaran dan pembahasan dengan
DPRD ini diberikan waktu dan data yang cukup,” kata Idris.
Idris dalam interupsinya Idris juga mengatakan Fraksi PSI tetap mengkritik item-item
pengadaan yang menurut Fraksi PSI belum terjawab dan terjelaskan. Antara lain, anggaran
LRT Dishub yang diduga melanggar Pergub 154/2017, kegiatan Formula E yang tidak sesuai
dengan asas keadilan, dan pengadaan barang-barang mahal di Damkar, Kominfo, dan BPRD.
Menurut Idris anggaran kegiatan senilai ratusan miliar ini tidak ada harga pembanding dari merk
yang berbeda, dan tidak disertakan kajian teknis.
Usai rapat paripurna, Idris mempertegas bahwa Fraksi PSI bukan anti barang mahal tapi Fraksi
PSI ingin memastikan Pemprov DKI memprioritaskan program yang memang dibutuhkan
masyarakat kecil.
“Sebelum KUA PPAS ini disahkan, Fraksi PSI DKI dalam konferensi pers telah menyampaikan
bahwa ada potensi defisit sebesar Rp. 10 triliun. Pak Sekda juga kemudian mengakui hal ini.
Makanya kami “cerewet” kepada eksekutif supaya mencoret post-post anggaran yang tidak
menyentuh masyarakat kecil secara langsung, seperti event Formula E. Seharusnya Pemprov
bisa menggandeng swasta dan tidak menggunakan anggaran yang uangnya dari rakyat,”
tandas Idris.
Lebih lanjut Idris menambahkan “Kami sudah sampaikan dan pertanyakan baik di rapat komisi,
pandangan umum fraksi, hingga rapat badan anggaran, bahkan interupsi di paripurna tadi
sebelum palu diketok pimpinan. Ada masukan kami yang dijadikan catatan, ada juga yang
ditolak sama sekali. Meski demikian, kami tidak berkecil hati. Fraksi PSI DKI akan terus
berjuang untuk mengawasi penggunaan anggaran, terutama anggaran kegiatan yang kami beri
catatan.”
Kegiatan lain yang dikritisi Fraksi PSI dalam rapat pembahasan RAPBD 2020 DKI Jakarta
antara lain; revitalisasi bunderan HI sekitar Rp. 60 miliar, Pembangunan/peningkatan JPO
sebesar lebih dari Rp. 130 miliar, rekening belanja-belanja bahan/bibit tanaman Rp. 148 miliar,

dan Pembangunan Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Kali/Sungai, Waduk/Situ/Embung
dan kelengkapannya yang anggarannya mencapai lebih dari Rp. 288 miliar.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Close Menu

103

lAPORAN

43

DI REVIEW

13

Di proses

42

Selesai

LAMPIRAN GAMBAR
Maximum upload size: 10MB

LAPORAN

04. ADUAN
UPLOAD GAMBAR
Maximum upload size: 10MB
KATEGORI ADUAN