FILTER BERITA

Post berita


You do not have permission to view this form.

Aduan Dewan

ID Detail Kategori status
gambar
22 October
Perkembangan Pembahasan Anggaran Perubahan 2020 Komisi B
Salam Solidaritas
Pembahasan KUPA-PPAS 2020 menjadi salah satu rangkaian dalam penyusunan APBD Perubahan 2020.
Dalam pembahasan KUPA-PPAS 2020 di .. Komisi B, Fraksi PSI menyorot pembahasan pada 5 dinas, yaitu: (a) Dinas Perhubungan; (b) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; (c) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian; (d) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi; (e) Dinas Koperasi, UKM, Serta Perdagangan
Fraksi PSI menyoroti 2 isu, yakni: (i) perlunya ketepatan alokasi Penyertaan Modal Daerah (PMD) pada BUMD-BUMD yang mempunyai performa baik, bukan sembarang BUMD, (ii) perlu diperhatikanya isu ketahanan pangan dan pemenuhan air bersih, terutama saat anggaran bagi ketahanan pangan dipangkas secara drastis, (iii) setiap SKPD harus memiliki skala prioritas yang konsisten dalam membelanjakan anggaran di tahun 2020 ini.
Harapan PSI Fraksi PSI adalah agar Pemprov DKI Jakarta dapat memperhatikan isu prioritas anggaran.
Oleh karena itu, Fraksi PSI mengajak bro dan sis semua untuk sama-sama kita teliti penggunaan anggaran di Komisi B ini. Bro dan sis bisa kasih saran di 0812-86082900
Untuk link bahannya bisa diunduh di: https://bit.ly/KupaKomisiB
download
KABAR
download Eneng
|
gambar
22 October
Perkembangan Pembahasan Anggaran Perubahan 2020 Komisi C
Salam solidaritas!
Pembahasan KUPA-PPAS 2020 menjadi salah satu rangkaian dalam penyusunan APBD Perubahan 2020. Dalam pembahasan KUPA-PPAS 2020 di .. Komisi C difokuskan kepada Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Aset Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pusat Data Informasi dan Keuangan.
Secara garis besar yang menjadi sorotan Fraksi PSI di pembahasan KUPA-PPAS 2020 Komisi C adalah: (i) Penyertaan Modal Daerah (PMD) ke BUMD; (ii) Proyeksi pendapatan; (iii) Pinjaman PEN; (iv) Pencairan Dana Cadangan Daerah; dan, (v) Refocussing belanja SKPD. Harapan Fraksi PSI adalah agar Pemprov DKI Jakarta bisa menentukan anggaran prioritas dan realisasi pendapatan yang benar sesuai dengan keadaan pandemi seperti sekarang ini, sehingga anggaran ini nantinya dapat lebih maksimal untuk pembangunan Jakarta.
Oleh karena itu, Fraksi PSI mengajak bro dan sis semua untuk sama-sama kita cek dengan teliti penggunaan anggaran di Komisi C ini. Bro dan sis bisa kasih saran di 0812-86082900.
Untuk link bahannya bisa diunduh di: https://bit.ly/KupaKomisiC
download
KABAR
download Anthony
|
gambar
22 October
Perkembangan Pembahasan Anggaran Perubahan 2020 Komisi A
Salam solidaritas!
Bro dan Sis, tahukah kalian bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Komisi A DPRD DKI Jakarta telah membahas Kebijakan Umum .. Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020?
Dalam pembahasan ini, hadir seluruh dinas yang berada dalam wewenang Komisi A. Selama pembahasan, Fraksi PSI memfokuskan pembahasan pada 6 dinas, yaitu: (a) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; (b) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; (c) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (d) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP); (e) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; (f) Kota Administrasi.
Selama pembahasan, Fraksi PSI menyoroti 3 isu, yakni: (i) masih adanya anggaran belanja modal yang besar, tidak jelas barang yang mau dibeli apa, serta tidak ada urgensinya dalam masa resesi ekonomi; (ii) pengurangan TKD bagi pekerja non-medis yang drastis, padahal pekerja non-medis tersebut berada di garda terdepan penanganan COVID-19; (iii) pengurangan anggaran yang drastis untuk dinas-dinas terkait penanggulangan bencana, padahal dinas-dinas tersebut memilki andil besar dalam penanganan banjir dan COVID-19.
Harapan PSI Fraksi PSI adalah agar Pemprov DKI Jakarta dapat memperhatikan isu prioritas anggaran, agar dinas-dinas yang sangat berperan dalam mengatasi permasalahan Jakarta dapat tersuplai anggaranya, dan anggaran yang tidak urgen dapat dipangkas.
Nah, untuk mengetahui lebih detail proses penyusunan perda ini, yuk klik link berikut : https://bit.ly/KupaKomisiA
Bersama PSI, yuk kita bangun DKI Jakarta sama-sama!
Jika ada masukan dan saran bisa kirim langsung via whatsapp ke nomor 0812-86082900
download
KABAR
download August, William
|
gambar
22 October
Perkembangan Pembahasan Anggaran Perubahan 2020 Komisi D
Pembahasan KUPA-PPAS 2020 menjadi salah satu rangkaian dalam penyusunan APBD Perubahan 2020. Dalam pembahasan KUPA-PPAS 2020 di Komisi D difokuskan .. kepada 6 dinas di bawah Komisi D yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Dinas Pertamanan dan Hutan Kota; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Sumber Daya Air; Dinas Bina Marga; dan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
Secara garis besar yang menjadi sorotan Fraksi PSI di pembahasan KUPA-PPAS 2020 Komisi D adalah: (i) anggaran untuk penanganan banjir kurang memperhatikan peningkatan kapasitas infrastruktur banjir, terutama terkait saluran air dan tanggul laut NCICD untuk pencegahan banjir rob; (ii) belanja bibit tanaman yang seharusnya bisa dialihkan untuk hal lainnya yang lebih prioritas; (iii) Beberapa proyek pembangunan rusun masih berjalan padahal tingkat okupansi rusun yang masih rendah; (iv) Anggaran revisi RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi dinolkan sehingga revisi menjadi tertunda karena dianggap tidak prioritas. Padahal revisi ini mengatur banyak perijinan dan peraturan tata ruang di Jakarta. Harapan Fraksi PSI adalah agar Pemprov DKI Jakarta bisa menentukan anggaran mana yang prioritas, sehingga anggaran ini nantinya dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada di Jakarta.
Oleh karena itu, Fraksi PSI mengajak bro dan sis semua untuk sama-sama kita cek dengan teliti penggunaan anggaran di Komisi D ini. Bro dan sis bisa kasih saran melalui nomor fraksi :0812-86082900.
Untuk link bahannya bisa diunduh di: https://bit.ly/KupaKomisiD
download
KABAR
download Justin, Viani
|
gambar
22 October
Perkembangan Pembahasan Anggaran Perubahan 2020 Komisi E
Salam solidaritas!
Bro dan Sis, tahukah kalian bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta telah membahas Kebijakan Umum .. Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
Dalam pembahasan ini, hadir seluruh dinas yang berada dalam wewenang komisi E, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kebudayaan, Biro Pendidikan Mental dan Spiritual, Dinas kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, serta Biro Kesejahteraan Sosial.
Selama pembahasan, fraksi PSI mendorong agar pada sisa tahun 2020, seluruh dinas berfokus dalam penyelesaian aspirasi-aspirasi masyarakat serta mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang terbatas. Fraksi PSI mendorong Dinas Pendidikan untuk segera menyelesaikan tunggakan ijazah dan SPP bagi siswa yang orangtuanya terdampak COVID-19, mendorong segera diselesaikannya pengembalian commitment fee Formula E, perbaikan layanan call center di seluruh fasilitas kesehatan, serta mendorong anggaran BTT untuk berfokus dalam pengadaan mesin Swab/PCR agar hasil Swab dapat keluar 2×24 jam.
Nah, untuk mengetahui lebih detail proses penyusunan perda ini, yuk klik link berikut : https://bit.ly/KupaKomisiE
Bersama PSI, yuk kita bangun DKI Jakarta sama-sama!
Jika bro dan sis ada saran maupun masukan bisa mengirimkan langsung melalui whatsapp ke nomor 0812-86082900
KABAR
download Anggara, Idris
|
gambar
20 October
Raperda Penanggulangan Covid-19
Salam solidaritas!
Jakarta sebagai Ibukota NKRI dan pusat Pemerintahan NKRI menjadi melting port berbagai individu dan kelompok individu dari semua .. sektor dan semua daerah bahkan dari dan ke luar negeri. Mobilitas penduduk dari dan ke Jakarta tidak dapat dihindari baik yang bersifat komuter maupun insidental melalui semua moda transportasi. Mobilitas penduduk tersebut sangat potensial menjadi penyebab tingginya penularan Covid-19 di Jakarta, yang berdampak pula pada warga di daerah lain sekitar Jakarta.
Dalam upaya pencegahan penularan dan penanggulangan Covid-19 telah dilakukan berbagai kebijakan dalam bentuk Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur, sebagai upaya preventif dan kuratif. Upaya yang dilakukan Namun demikian masyarakat yang terpapar Covid-19 dari hari ke hari terus bertambah termasuk yang meninggal dunia.
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari penyebaran Coronavirus Disease 2019, namun pada sisi lain penyelenggaran urusan pemerintahan harus tetap berjalan guna segera melakukan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi daerah sebagai dampak pandemi Coronavirus Disease 2019 yang telah menyebabkan terganggunya berbagai aspek kehidupan masyarakat Jakarta.
Seiring dengan perkembangan pandemi Covid 19 yang telah memasuki berbagai klaster penduduk, seperti perkantoran, keluarga, tempat umum tertentu dan lain-lain, maka perlu dilakukan upaya represif dengan pengenaan sanksi terhadap pelanggar hukum dalam rangka penanganan Covid-19. Regulasi yang dibutuhkan dalam penanganan Covid-19 perlu ditingkatkan dari Peraturan Gubernur menjadi Peraturan Daerah.
Bro dan Sis, untuk informasi lebih lengkapnya dapat diunduh pada link berikut: http://bit.ly/RaperdaCovid-19
 
 
KAJIAN
download
|
gambar
15 October
PU Raperda APBD 2020

PU RAPERDA APBD

DOWNLOAD

KAJIAN
download
|
gambar
17 May
PSI dan Nasdem Desak Anies Baswedan Tarik Biaya Komitmen Formula E
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Nasional Demokrat (NasDem) mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik biaya komitmen yang .. telah dibayarkan Pemprov kepada penyelenggara Formula E.
Sebab saat ini Indonesia, termasuk Jakarta, tengah dilanda pandemik virus corona atau COVID-19 yang membutuhkan biaya besar untuk penanganannya..

1. Kondisi perekonomian Jakarta sedang anjlok
Anggota Fraksi NasDem, Jupiter, mengatakan saat ini kondisi perekonomian Jakarta sedang memprihatinkan. Karena virus corona atau COVID-19 APBD DKI sampai anjlok 53 persen.
“Saya dengan tegas meminta Pemrov DKI Jakarta untuk tarik balik uang komitmen Formula E sebesar Rp360 Miliar,” tegas Jupiter pada Sabtu (17/5).

2. Formula E tak bisa dilaksanakan karena force majeur Humas DPRD DKI Jakarta

Jupiter menjelaskan bahwa pandemik virus corona merupakan kejadian force majeur yang juga dialami di seluruh dunia sehingga ajang balap mobil listrik Formula E tak akan bisa dilaksanakan. Anggota Komisi C itu menilai tak ada lagi alasan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk tidak bisa membatalkan pengembalian uang itu.
“Uang sebesar Rp360 miliar tentu uang jumlah yang sangat besar yang bisa dialokasikan dengan hal yang lebih bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat. Saya khawatir jika Pemrov DKI tidak segera diurus dan tidak mengambil sikap action-nya, ini jelas merugikan keuangan daerah,” jelasnya.

3. PSI nilai uang tersebut lebih baik untuk rakyat
Anggota Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, sebelumnya juga telah mendesak Anies segera menarik uang komitmen yang telah dibayarkan senilai Rp560 miliar, dengan rincian Rp360 miliar pada Desember 2019 untuk commitment fee Formula E Tahun 2020 dan Rp200 miliar untuk commitment fee Formula E Tahun 2021.
Pada rapat Komisi E DPRD dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, Rabu (13/5) lalu, pria yang akrab disapa Ara ini mengungkap biaya komitmen harus dapat dikembalikan karena penyelenggaraan Formula E secara realistis tidak akan mungkin terjadi.
“Dana itu berasal dari rakyat dan di tengah kondisi ini sangat lebih baik kalau itu kembali dan bisa dibelanjakan untuk kebutuhan rakyat yang lebih penting,” ujarnya.

SIKAP
download Anggara
|
gambar
15 May
Komisi E DPRD DKI Kompak Minta Anies Tarik Balik Rp 560 Miliar Biaya Komitmen Formula E
Komisi E DPRD DKI Jakarta kompak meminta Gubernur Anies Baswedan dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengembalikan biaya komitmen .. penyelenggaraan Formula E tahun 2020 dan 2021.
Pasalnya Pemprov DKI total sudah membayar Rp 560 miliar, yakni Rp 360 miliar pada bulan Desember 2019 untuk commitment fee Formula E tahun 2020, dan Rp200 miliar untuk tahun 2021.
Seiring dengan terjadinya pandemi virus corona di dunia termasuk Indonesia, Komisi E mengatakan secara realistis ajang balap mobil listrik itu tak mungkin digelar di tengah kondisi seperti ini.
Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia Anggara Wicitra mengatakan permintaan itu sudah disampaikan ke Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta.
“Dana itu berasal dari rakyat, dan di tengah kondisi ini sangat lebih baik kalau itu bisa dibelanjakan untuk kebutuhan rakyat yang lebih penting,” kata Anggara kepada wartawan, Jumat (15/5/2020).
Ia juga menuntut Pemprov DKI secepatnya mengajukan klausul force majeure kepada Federasi Formula E. Supaya keseluruhan biaya komitmen yang telah dibayarkan bisa kembali lagi.
Menurut politikus PSI ini alangkah lebih baik jika dana tersebut kembali dan kemudian diperuntukan membeli kebutuhan mendedak, semisal sembako atau bantuan sosial pangan bagi masyarakat.
“Kita harus punya kontrol sebagai pemilik anggaran karena uang itu adalah uang rakyat. Harus dibelanjakan sesuai prioritas untuk membeli sembako,” ucap dia.
SIKAP
download Anggara
|
gambar
15 May
Anies Baswedan Sindir Utang Pemerintah Pusat, DPRD DKI Jakarta Kompak Pertanyakan Dana Formula E
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyindir pemerintahan Presiden Jokowi yang masih punya ‘utang’ kepada Pemprov DKI Jakarta.
Hal tersebut .. diutarakan di hadapan Karni Ilyas di acara Talkshow ILC TV One, Selasa (12/5/2020) malam.
Dirinya sekaligus membenarkan pernah gontok-gontokan dengan tiga Menteri Presiden Jokowi soal bantuan sosial atau Bansos.

Bermula saat Karni Ilyas menanyakan asal muasal uang Rp 5,1 triliun yang dituntut Anies Baswedan ke pemerintah pusat.
Alhasil pemimpin ibukota itu sempat diejek tak punya uang untuk bantu warganya menghadapi masa pelik ini.
“Kenapa ada yang krusial lagi soal anggaran. Soal Rp 5,1 T yang katanya ternyata Gubernur DKI ternyata nggak punya dana untuk 1 juta orang,” tanya Karni Ilyas
Seketika dibantah tegas mantan Menteri Pendidikan itu.
“Informasi tentang tidak ada uang itu tidak benar. DKI ini sudah mengalokasikan Rp 5 triliun untuk BTT penanganan Covid,”
“Ini untuk kesehatan, untuk Bansos, dan untuk pemulihan ekonomi kalau dibutuhkan,” ujar Anies.
Dia sekaligus membantah isu miring soal tidak adanya anggaran DKI Jakarta.
“Sehingga secara anggaran, ada anggarannya Alhamdulillah. Tentu ada batas dan tidak mungkin anggaran tidak ada batasnya. tetapi untuk Bansos ini kita tidak ada kendala,” sambungnya.
Selanjutnya dia membahas keadaan sebenarnya adalah tantangan cashflow atau aliran kas.
Hal tersebut terjadi karena pajak sebagai pendapatan utama DKI Jakarta merosot di masa pandemi Covid-19.
Meski demikian pihaknya menjamin dana kas masih sangat aman.
Salah satu sumber dana yang membantu cashflow DKI Jakarta aman karena dana bagi hasil dari pemerintah pusat sudah masuk.
“Alhamdulillah kita bersyukur. Yang ini juga sempat dibicarakan cukup panjang. Dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan DKI di tahun 2019 nilainya Rp 5,1 triliun,” kata Anies.
Dia menambahkan dana tersebut sempat tertahan di pemerintah pusat.
“Memang sempat belum dibayarkan. Alhamdulillah tanggal 23 April (2020) kemarin itu sudah dibayarkan Rp 2,6 tirliun,”
Artinya pemerintah pusat masih punya utang ke provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 2,5 triliun.
“Jadi masih ada sisa Rp 2,5 triliun yang harus dibayarkan dari Kementerian Keuangan kepada Pemprov Jakarta,” kata Anies.
“Begitu itu dibayarkan kita memiliki kelonggaran likuiditas,”
“Jadi anggaran Insya Allah Ada. Tantangan sempat ada di cashflow tapi dengan kemarin baru 50 persen dari dana bagi hasil dikembalikan kepada Jakarta. Kita masih menunggu 50 persen lainnya,” jelasnya.
Blak-blakan Diserang 3 Menteri Jokowi
Dalam kesempatan yang sama dirinya juga mengakui ada kesalahpahaman antara dirinya dan tiga menteri terkait Bansos.
Sebelumnya dikutip dari tribunWow, tiga di antara sejumlah pihak yang melayangkan kritikannya yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Aniese menyebutkan selama ini ada oknum yang tak paham konsep awal Bansos di DKI Jakarta.
Ada mengira bantuan akan diberikan kepada warga per orang, padahal justru akan dibagikan per kepala keluarga.
Selanjutnya kata dia, ada pihak yang mengira warga DKI akan mendapatkan bantuan dobel atau dua kali.
Yang sebenarnya terjadi DKI berinisiatif menyalurkan bansos paket sembako menggunakan pendanaan dari Pemprov di awal masa PSBB untuk mengisi kekosongan bansos pemerintah pusat yang masuk terlambat.
“Tentang dobel. Tidak ada dobel di sini. Karena ini adalah bantuan makanan untuk dikonsumsi,”
“Tujuannya adalah untuk mengisi rongga tadi. PSBB ditetapkan tanggal 10 bantuan dari pemerintah pusat baru mulai tanggal 20 April,” ungkapnya.
Komentar Sri Mulyani
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak mampu menyalurkan bantuan sosial untuk 1,1 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayahnya.
Bendahara Negara itu menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut.
Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk 4,7 juta KPM dibebankan semuanya kepada pemerintah pusat.
“Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy), DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat,” ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan kepada Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5/2020).
Sri Mulyani pun mengatakan, pemerintah pusat harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tidak mampu di-cover oleh Pemprov DKI Jakarta.
Saat ini, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp 110 triliun.
Dana Formula E
Di sisi lain, Komisi E DPRD DKI Jakarta kompak meminta Gubernur Anies Baswedan dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengembalikan biaya komitmen penyelenggaraan Formula E tahun 2020 dan 2021.
Sebab, Pemprov DKI total sudah membayar Rp 560 miliar, yakni Rp 360 miliar pada Desember 2019 untuk commitment fee Formula E tahun 2020, dan Rp 200 miliar untuk tahun 2021.
Seiring pandemi Virus Corona di dunia termasuk Indonesia, Komisi E mengatakan secara realistis ajang balap mobil listrik itu tak mungkin digelar di tengah kondisi seperti ini.
Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia Anggara Wicitra mengatakan, permintaan itu sudah disampaikan ke Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta.
“Dana itu berasal dari rakyat, dan di tengah kondisi ini sangat lebih baik kalau itu bisa dibelanjakan untuk kebutuhan rakyat yang lebih penting,” kata Anggara kepada wartawan, Jumat (15/5/2020).
Ia juga menuntut Pemprov DKI secepatnya mengajukan klausul force majeure kepada Federasi Formula E.
Supaya, keseluruhan biaya komitmen yang telah dibayarkan bisa kembali lagi.
Menurut politikus PSI ini, alangkah lebih baik jika dana tersebut kembali dan kemudian diperuntukkan membeli kebutuhan mendedak, semisal sembako atau bantuan sosial pangan bagi masyarakat.
“Kita harus punya kontrol sebagai pemilik anggaran, karena uang itu adalah uang rakyat.”
“Harus dibelanjakan sesuai prioritas untuk membeli sembako,” ucapnya.
Sebelumnya, balapan Formula E di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada 6 Juni 2020 ditunda karena wabah virus corona.
Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan biaya komitmen (commitment fee) yang dikeluarkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) sebesar Rp 360 miliar, tidak akan hangus.
“Tidak ada yang hangus, kalau dari sisi biaya karena ini (wabah corona) memang force majeure (kejadian luar biasa),” katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2020).
Dalam kesempatan itu, Anies Baswedan memastikan fokus utamanya kali ini adalah menangani wabah virus corona yang mulai merebak di Indonesia, khususnya Jakarta.
Karena itu, ketimbang Formula E yang diklaim mendongkrak perputaran uang Rp 1,2 triliun, dia lebih mengutamakan keselamatan warga Jakarta.
“Saya katakan, nomor satu keselamatan, nomor dua keselamatan, dan nomor tiga keselamatan.”
“Baru yang berikutnya yang lain (perekonomian),” ujar Anies Baswedan.
Berdasarkan data yang diperoleh dari apbd.jakarta.go.id, Dispora DKI Jakarta pada 2019 telah mengucurkan dana Rp 360 miliar untuk biaya komitmen.
Dana itu dikeluarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019.
Di tahun 2020 ini, Dispora kembali menyiapkan duit Rp 360 miliar untuk biaya komitmen dan penyelenggaraan pra event sebesar Rp 3 miliar.
Namun, duit ini belum dikucurkan karena keburu ditunda oleh Pemprov DKI Jakarta.
Bila ditotal, duit yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk kegiatan Formula E pada 2020 ini mencapai Rp 723 miliar.

SIKAP
download Anggara
|
gambar
15 May
Pemprov DKI Diminta Tarik Kembali Commitment Fee Formula E
KOMISI E DPRD DKI Jakarta sepakat meminta Gubernur Anies Baswedan dan Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk melakukan proses pengembalian biaya .. penyelenggaran atau commitment fee Formula E 2020 dan 2021 yang telah dibayarkan sebesar Rp560 Miliar. Kesepakatan tersebut diambil pada rapat Komisi E DPRD dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, Rabu (13/5). “Dana itu berasal dari rakyat dan di tengah kondisi ini sangat lebih baik kalau itu kembali dan bisa dibelanjakan untuk kebutuhan rakyat yang lebih penting,” ungkap Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (14/5). Menurutnya, penyelenggaraan Formula E secara realistis sulit diwujudkan di tengah pandemi Covid-19. Anggara mengatakan, dalam paparan Dispora DKI Jakarta, diketahui dalam kurun waktu lima tahun mendatang, secara bertahap Pemprov DKI Jakarta harus menggelontorkan dana commitment fee Formula E dengan total Rp1.2 triliun. Dari total tersebut, yang sudah dikeluarkan sebesar Rp560 miliar yakni Rp360 miliar pada Desember 2019 untuk commitment fee Formula E 2020 dan Rp200 miliar untuk commitment fee Formula E 2021. “Pemprov DKI segera mengajukan klausul Force Majeure kepada Federasi Formula E agar keseluruhan commitment fee bisa dikembalikan kepada rakyat,” terang Anggara. Adanya pandemi Covid-19 saat ini, Anggara mengatakan, dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan Formula E belum dapat dilaksanakan sehingga dana harus bisa dialihkan untuk kebutuhan rakyat yang lebih mendesak “Kita harus punya kontrol sebagai pemilik anggaran karena uang itu adalah uang rakyat. Harus dibelanjakan sesuai prioritas untuk sembako misalnya,” jelas Anggara.
SIKAP
download Anggara
|
gambar
14 May
DPRD DKI Minta Commitment Fee Formula E Dikembalikan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) diminta mengembalikan commitment fee Formula E Tahun 2020 dan 2021. Dana yang .. telah dibayarkan sebesar Rp560 miliar.
“Dana itu berasal dari rakyat dan di tengah kondisi ini sangat lebih baik kalau itu kembali dan bisa dibelanjakan untuk kebutuhan rakyat yang lebih penting,” ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Anggara Wicitra Sastroamidjojo dalam keterangan tertulis, Kamis, 14 Mei 2020.

Apalagi, ajang balap mobil elektrik itu tak mungkin terjadi dalam waktu dekat. Anggara meminta Pemerintah Provinsi DKI segera mengajukan klausul Force Majeure kepada Federasi Formula E agar keseluruhan commitment fee bisa dikembalikan kepada rakyat.
“Kita harus punya kontrol sebagai pemilik anggaran karena uang itu adalah uang rakyat. Harus dibelanjakan sesuai prioritas untuk membeli sembako,” lanjut dia.
Pemprov DKI Jakarta harus membayar commitment fee Formula E dengan total Rp1,2 triliun selama lima tahun. Biaya komitmen yang telah dibayarkan sebesar Rp560 miliar.
Rinciannya, Rp360 miliar pada Desember 2019 untuk commitment fee Formula E Tahun 2020 dan Rp200 miliar untuk commitment fee Formula E Tahun 2021.

SIKAP
download Anggara
|
gambar
14 May
DPRD DKI Minta Commitment Fee Formula E Dikembalikan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) diminta mengembalikan commitment fee Formula E Tahun 2020 dan 2021. Dana yang .. telah dibayarkan sebesar Rp560 miliar.
“Dana itu berasal dari rakyat dan di tengah kondisi ini sangat lebih baik kalau itu kembali dan bisa dibelanjakan untuk kebutuhan rakyat yang lebih penting,” ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Anggara Wicitra Sastroamidjojo dalam keterangan tertulis, Kamis, 14 Mei 2020.
Apalagi, ajang balap mobil elektrik itu tak mungkin terjadi dalam waktu dekat. Anggara meminta Pemerintah Provinsi DKI segera mengajukan klausul Force Majeure kepada Federasi Formula E agar keseluruhan commitment fee bisa dikembalikan kepada rakyat.
“Kita harus punya kontrol sebagai pemilik anggaran karena uang itu adalah uang rakyat. Harus dibelanjakan sesuai prioritas untuk membeli sembako,” lanjut dia.
Pemprov DKI Jakarta harus membayar commitment fee Formula E dengan total Rp1,2 triliun selama lima tahun. Biaya komitmen yang telah dibayarkan sebesar Rp560 miliar.
Rinciannya, Rp360 miliar pada Desember 2019 untuk commitment fee Formula E Tahun 2020 dan Rp200 miliar untuk commitment fee Formula E Tahun 2021.
SIKAP
download Anggara
|
gambar
15 May
Komisi E DPRD DKI Minta Biaya Komitmen Formula E Rp 560 Miliar Dikembalikan untuk Beli Sembako
Komisi E DPRD DKI Jakarta kompak meminta Gubernur Anies Baswedan dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengembalikan biaya komitmen .. penyelenggaraan Formula E tahun 2020 dan 2021.
Sebab, Pemprov DKI total sudah membayar Rp 560 miliar, yakni Rp 360 miliar pada Desember 2019 untuk commitment fee Formula E tahun 2020, dan Rp 200 miliar untuk tahun 2021.
Seiring pandemi Virus Corona di dunia termasuk Indonesia, Komisi E mengatakan secara realistis ajang balap mobil listrik itu tak mungkin digelar di tengah kondisi seperti ini.
Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia Anggara Wicitra mengatakan, permintaan itu sudah disampaikan ke Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta.
“Dana itu berasal dari rakyat, dan di tengah kondisi ini sangat lebih baik kalau itu bisa dibelanjakan untuk kebutuhan rakyat yang lebih penting,” kata Anggara kepada wartawan, Jumat (15/5/2020).
Ia juga menuntut Pemprov DKI secepatnya mengajukan klausul force majeure kepada Federasi Formula E.
Supaya, keseluruhan biaya komitmen yang telah dibayarkan bisa kembali lagi.
Menurut politikus PSI ini, alangkah lebih baik jika dana tersebut kembali dan kemudian diperuntukkan membeli kebutuhan mendedak, semisal sembako atau bantuan sosial pangan bagi masyarakat.
“Kita harus punya kontrol sebagai pemilik anggaran, karena uang itu adalah uang rakyat.”
“Harus dibelanjakan sesuai prioritas untuk membeli sembako,” ucapnya.
Sebelumnya, balapan Formula E di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada 6 Juni 2020 ditunda karena wabah virus corona.
Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan biaya komitmen (commitment fee) yang dikeluarkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) sebesar Rp 360 miliar, tidak akan hangus.
“Tidak ada yang hangus, kalau dari sisi biaya karena ini (wabah corona) memang force majeure (kejadian luar biasa),” katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2020).
Dalam kesempatan itu, Anies Baswedan memastikan fokus utamanya kali ini adalah menangani wabah virus corona yang mulai merebak di Indonesia, khususnya Jakarta.
Karena itu, ketimbang Formula E yang diklaim mendongkrak perputaran uang Rp 1,2 triliun, dia lebih mengutamakan keselamatan warga Jakarta.
“Saya katakan, nomor satu keselamatan, nomor dua keselamatan, dan nomor tiga keselamatan.”
“Baru yang berikutnya yang lain (perekonomian),” ujar Anies Baswedan.
Berdasarkan data yang diperoleh dari apbd.jakarta.go.id, Dispora DKI Jakarta pada 2019 telah mengucurkan dana Rp 360 miliar untuk biaya komitmen.
Dana itu dikeluarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019.
Di tahun 2020 ini, Dispora kembali menyiapkan duit Rp 360 miliar untuk biaya komitmen dan penyelenggaraan pra event sebesar Rp 3 miliar.
Namun, duit ini belum dikucurkan karena keburu ditunda oleh Pemprov DKI Jakarta.
Bila ditotal, duit yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk kegiatan Formula E pada 2020 ini mencapai Rp 723 miliar.
Berkaca dari Italia
Pemprov DKI Jakarta menunda pelaksanaan turnamen Formula E yang sedianya digelar di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, 6 Juni 2020.
Turnamen yang melibatkan beberapa negara itu ditunda karena berkaca pada fenomena wabah virus corona di dunia, salah satunya Italia.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, di Italia wabah corona pada 18 hari yang lalu sebetulnya sama seperti di Indonesia saat ini.
Namun sekarang, kasus corona di Italia telah menginfeksi 9.000 orang dalam waktu singkat.
“Kami tidak ingin Jakarta mengalami seperti itu.”
“Sehingga kami melakukan langkah-langkah pembatasan kegiatan keramaian warga yang punya potensi (penularan),” kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Rabu (11/3/2020).
Anies Baswedan mengatakan, tidak hanya Italia, tapi negara-negara maju juga mengalami serupa, bahkan menyerang pejabat teras di negara setempat.
Misalnya, virus menyerang Menteri Kesehatan Inggris dan Panglima Militer Italia juga terkena virus tersebut.
“Bahkan Wakil Presiden di Iran juga terkena. Kami imbau warga tidak panik, tapi tidak juga menganggap enteng (sepele).”
“Kita semua harus punya keseriusan, tapi jangan panik karena memang tidak perlu dipanikkan.”
“Cukup dilakukan langkah-langkah yang tertib, terukur, dan bertanggung jawab,” tambahnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunda pelaksanaan turnamen Formula E di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat.
Awalnya, turnamen yang melibatkan peserta dari berbagai negara di dunia ini akan digelar pada 6 Juni 2020.
Berdasarkan data yang diterima Wartakotalive, keputusan Anies Baswedan tertuang dalam surat bernomor 117/-1.857.73 yang diterbitkan pada Senin (9/3/2020) lalu.
Surat itu ditujukan kepada Organizing Committee Jakarta E-Prix dengan sifat penting.
Hal yang disampaikan adalah penundaan penyelenggaraan Formula E.
Ada pun surat itu juga ditembuskan kepada 15 instansi.
Yakni, Menteri Sekretaris Negara; Menteri Dalam Negeri; Menteri Luar Negeri; Menteri Perhubungan; Menteri Kesehatan; dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Pemuda dan Olahraga; Menteri Keuangan; Kapolri; dan Panglima TNI.
Lantas, Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka; Kapolda Metro Jaya; Pangdam Jayakarta, dan Ketua DPRD DKI Jakarta.
Berikut ini isi surat tersebut:
Mencermati perkembangan COVID-19 di berbagai belahan dunia khususnya di Jakarta, maka penyelenggaraan Formula E yang semula dijadwalkan pada Bulan Juni 2020 agar ditunda pelaksanaannya.
Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, ditandatangani.
Sebelumnya, Panitia Penyelenggara (Organizing Committee/OC) Formula E terus berkoordinasi dengan para stakeholder, dalam memantau situasi terkait wabah virus corona di Tanah Air.
Koordinasi ini dilakukan mengingat wabah corona di berbagai negara terus mengalami peningkatan.
Bahkan, turnamen Formula E di Kota Sanya, Tiongkok pada 21 Maret dan Kota Roma, Italia pada 4 April, terpaksa ditunda karena wabah ini.
“Koordinasi dilakukan untuk memastikan kepentingan keselamatan bersama.”
“Karena itu merupakan prioritas,” ujar Director of Communication and Sustainability OC Formula E Jakarta Felicia Idama, berdasarkan keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (7/3/2020).
Felicia mengatakan, lembaga FEO (Formula E Operations) sebagai pemegang lisensi Formula E di seluruh dunia, terus menyampaikan pandangan-pandangan global kepada OC di Jakarta.
Mengingat, beberapa negara lain menyelenggarakan kejuaraan yang sama.
“Di dalam negeri, kami memonitor dengan seksama semua kebijakan pemerintah.”
“Selain itu, komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Pemprov DKI kami tingkatkan hingga level tertinggi,” katanya.
Berdasarkan pantauan terakhir hingga Jumat (6/3/2020), COVID-19 di seluruh dunia menyentuh angka 98.370 kasus.
Setelah Cina, di urutan berikutnya Korea Selatan kemudian Italia.
Peningkatan ini signifikan dibanding pantauan tiga hari sebelumnya per Selasa (3/3/2020), yakni di angka 90.428 kasus, menurut data yang dirangkum Johns Hopkins CSSE.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Jumat pekan lalu (29/2/2020) menyatakan risiko COVID-19 sangat tinggi di dunia.
Dalam sepekan berjalan, status ini masih pada posisi yang sama dan terus diwaspadai termasuk di Indonesia.
“Kami sangat memerhatikan kondisi ini, sehingga menjadi pertimbangan- pertimbangan penting terhadap Jakarta E-Prix,” ucap Felicia.
OC Formula E Jakarta mengapresiasi masukan-masukan dari berbagai pihak.
“Kami sangat menghargai dukungan demi keselamatan bersama.”
“Kami respect pada situasi global, berjuang menghadapi situasi berat.”
“Kita berada di dunia yang sama, kita hadapi bersama,” ujar Felicia.
OC juga berterima kasih kepada para pemangku kepentingan yang terhubung dengan gelaran Formula E yang direncanakan 6 Juni 2020.
“Kepedulian masyarakat luas dan stakeholders yang disampaikan kepada kami dalam bentuk masukan-masukan melalui berbagai medium komunikasi.”
“Menjadi pertimbangan kami yang terus dikomunikasikan dengan FEO untuk mengambil langkah terbaik,” tambah Felicia.
SIKAP
download Anggara
|
gambar
14 May
DPRD Desak Anies Tarik Commitment Fee Formula E Rp 560 Miliar
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta commitment fee penyelenggaraan Formula E tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp 560 miliar dikembalikan. Wakil Ketua Komisi .. E Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan dalam rapat dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, komisi telah sepakat meminta Gubernur DKI Anies Baswesan dan Jakarta Propertindo memulai proses pengembalian commitment fee tersebut.
“Baya commitment fee harus dapat dikembalikan karena penyelenggaraan Formula E secara realistis tidak akan mungkin terjadi,” kata Anggara melalui keterangan tertulisnya, Kamis, 14 Mei 2020.
Politikus Partai Solidaritas Indonesia itu mengatakan dana tersebut lebih baik dimanfaatkan untuk menanggulangi wabah virus corona yang sedang melanda Ibu Kota. Dalam paparan Dispora DKI, diketahui bahwa dalam kurun waktu lima tahun mendatang, secara bertahap Pemprov DKI Jakarta harus menggelontorkan dana commitment fee Formula E dengan total Rp 1,2 triliun.
Dari total tersebut sudah dikeluarkan Rp 560 miliar yakni Rp 360 miliar pada Desember 2019 Commitment Fee Formula E tahun 2020 dan Rp 200 miliar Commitment Fee Formula E tahun 2021.

Anggara meminta Pemprov DKI segera mengajukan klausul force majeure kepada Federasi Formula E agar keseluruhan commitment fee bisa dikembalikan kepada rakyat. “Kita harus punya kontrol sebagai pemilik anggaran karena uang itu adalah uang rakyat. Harus dibelanjakan sesuai prioritas untuk membeli sembako,” ujar dia.
Dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini, dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan Formula E belum dapat dilaksanakan sehingga dana harus bisa dialihkan untuk kebutuhan rakyat yang lebih mendesak.

SIKAP
download Anggara
|