FILTER BERITA

Post berita


You do not have permission to view this form.
ID Detail Keterangan
SIKAP
Avatar

Anies Diminta Segera Bayar Tunjangan PNS Desember 2020 Tanpa Dipotong
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan kebijakan yang akan membayarkan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bulan Desember 2020 secara penuh. More Namun, hingga saat ini janji tersebut belum ditunaikan. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta agar Anies segera membayarkan tunjangan PNS bulan Desember 2020 tanpa dikenai pemotongan.
“Saya cek di situs simpeg.jakarta.go.id, ternyata tunjangan PNS belum dibayarkan. Kami dapat info bahwa ada cukup banyak PNS yang sampai harus pinjam ke sana-sini untuk menutupi kebutuhan keluarga dan membayar cicilan. Jika para PNS resah, maka nanti bisa mengganggu kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat,” kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI August Hamonangan, dalam keterangannya, Selasa (91/1/2021).
Kebijakan Anies yang akan membayar tunjangan bulan Desember 2020 secara penuh tertuang di dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rasionalisasi Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Salah satu perubahan di dalam Pergub Nomor 2 Tahun 2021 terdapat pada Pasal 4 yang menerangkan bahwa rasionalisasi penghasilan terhitung sejak April sampai dengan November 2020. Hal ini berbeda dengan Pergub Nomor 49 Tahun 2020 yang mengatur rasionalisasi penghasilan berlaku bulan April hingga Desember 2020.
Itu berarti tunjangan PNS pada bulan Desember akan dibayarkan secara penuh atau tidak dikenakan pemotongan. Sebelumnya, tunjangan bulan April hingga November 2020 telah diberikan sebanyak 50 persen.
“Teman-teman PNS dan keluarganya selama berbulan-bulan hanya mendapatkan penghasilan 50 persen. Oleh karena itu, mereka sangat menantikan pembayaran tunjangan bulan Desember 2020 tanpa ada pemotongan. Mohon Pak Gubernur tidak menunda-nunda pembayaran hak para PNS,” pungkas August.

2021-01-19, August |
SIKAP
Avatar

PSI: Anies Harus Bayar Tunjangan PNS Desember 2020 Tanpa Dipotong!
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan kebijakan untuk membayarkan tunjangan PNS pada Desember 2020 secara penuh. Namun, hingga saat ini More janji tersebut belum ditunaikan.
Terkait hal itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta agar Anies segera membayarkan tunjangan PNS tanpa dikenai potongan. Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI August Hamonangann mengatakan sudah mengecek situs simpeg.jakarta.go.id. Hasilnya, tunjangan PNS belum dibayarkan.
“Kami dapat info ada banyak PNS yang sampai harus pinjam untuk menutupi kebutuhan keluarga dan membayar cicilan. Kalau PNS resah bisa mengganggu kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat,” kata August dalam siaran pers, Selasa (12
Kebijakan Anies yang akan membayar tunjangan bulan Desember 2020 secara penuh tertuang di dalam Peraturan Gubernur No 2/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur nomor 49 tahun 2020 tentang Rasionalisasi Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Salah satu perubahan terdapat di pasal 4 yang menerangkan rasionalisasi penghasilan terhitung sejak April sampai dengan November 2020. Hal itu berbeda dengan Pergub nomor 49 tahun 2020 yang mengatur rasionalisasi penghasilan berlaku bulan April hingga Desember 2020.
August menilai hal itu berarti tunjangan PNS pada Desember akan dibayarkan secara penuh atau tidak dikenakan pemotongan. Sebelumnya, tunjangan bulan April hingga November 2020 telah diberikan sebanyak 50 persen.
“Teman-teman PNS dan keluarganya selama berbulan-bulan hanya mendapatkan penghasilan 50 persen. PNS DKI sangat menantikan pembayaran tunjangan bulan Desember 2020 tanpa ada pemotongan. Mohon Pak Gubernur tidak menunda-nunda pembayaran hak para PNS,” ucap August.

2021-01-19, August |
SIKAP
Avatar

PSI Desak Anies Segera Bayar Tunjangan PNS DKI
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak supaya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera membayarkan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) More Desember 2020, tanpa ada pemotongan.
Sebab, Anies telah menerbitkan kebijakan yang akan membayarkan tunjangan PNS Desember 2020 secara penuh. Namun, PSI melihat hingga saat ini janji tersebut belum ditunaikan.
“Saya cek di situs simpeg.jakarta.go.id, ternyata tunjangan PNS belum dibayarkan,”
kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI August Hamonangan dalam keterangannya, Selasa (19/1/2021).

1. Takut berpengaruh pada kinerja pada masyarakat
IDN Times/Gregorius Aryodamar P
August mengatakan pihaknya mendapat informasi yang cukup banyak dari PNS, salah satunya adalah upaya meminjam uang untuk menutupi kebutuhan yang belum terbayarkan. Dia khawatir masalah ini bisa berpengaruh pada pelayanan masyarakat.
“Jika para PNS resah, maka nanti bisa mengganggu kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat,” kata dia.

2. Dasar hukum pembayaran tunjangan Desember 2020

Ilustrasi PNS (IDN Times / Larasati Rey)
August mengingatkan tanggung jawab Anies membayar tunjangan Desember 2020 ini sudah termaktub dalam dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020, tentang Rasionalisasi Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19.
Salah satu perubahan dalam Pergub Nomor 2 Tahun 2021, terdapat pada Pasal 4 yang menerangkan rasionalisasi penghasilan terhitung sejak April sampai November 2020.
“Hal ini berbeda dengan Pergub Nomor 49 Tahun 2020, yang mengatur rasionalisasi penghasilan berlaku April hingga Desember 2020,” kata August.

3. August sebut PNS di DKI hanya terima tunjangan 50 persen
Ilustrasi ASN (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)
August menjelaskan sebelumnya, tunjangan April hingga November 2020 telah diberikan sebanyak 50 persen. Dia meminta agar Anies tidak menunda pembayaran.
“Teman-teman PNS dan keluarganya selama berbulan-bulan hanya mendapatkan penghasilan 50 persen. Oleh karena itu, mereka sangat menantikan pembayaran tunjangan Desember 2020 tanpa ada pemotongan. Mohon Pak Gubernur tidak menunda-nunda pembayaran hak para PNS,” ucap dia.

2021-01-19, August |
SIKAP
Avatar

PSI Desak Anies Segera Lunasi Tunjangan PNS Bulan Desember 2020
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk segera membayarkan tunjangan pegawai negeri sipil More (PNS) bulan Desember 2020 tanpa dikenai pemotongan.
“Saya cek di situs simpeg.jakarta.go.id, ternyata tunjangan PNS belum dibayarkan,” kata anggota DPRD Fraksi PSI August Hamonangan di Jakarta, Selasa (19/1).
Jika Anies belum melunasi tunjangan, ia berpendapat, para ASN akan resah. Nantinya bisa mengganggu kinerja pemerintah DKI dalam melayani masyarakat.
Kebijakan Anies yang akan membayar tunjangan bulan Desember 2020 secara penuh tertuang di dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur nomor 49 tahun 2020 tentang Rasionalisasi Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Salah satu perubahan di dalam Pergub Nomor 2 Tahun 2021 terdapat di pasal 4 yang menerangkan bahwa rasionalisasi penghasilan terhitung sejak April sampai dengan November 2020. Hal ini berbeda dengan Pergub Nomor 49 Tahun 2020 yang mengatur rasionalisasi penghasilan berlaku bulan April hingga Desember 2020.
Itu berarti tunjangan PNS pada bulan Desember akan dibayarkan secara penuh atau tidak dikenakan pemotongan.
Sebelumnya, tunjangan bulan April hingga November 2020 telah diberikan sebanyak 50 persen.
“Mohon Pak Gubernur tidak menunda-nunda pembayaran hak para PNS,” pungkasnya.

2021-01-19, August |
SIKAP
Avatar

Anies Baswedan Ditagih Bayar Tunjangan PNS DKI 2020
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan segera membayar tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) More pada Desember 2020. Pembayaran tunjangan tanpa dilakukan pemotongan.
“Saya cek di situs simpeg.jakarta.go.id, ternyata tunjangan PNS belum dibayarkan,” ujar anggota Komisi A DPRD Fraksi PSI August Hamonangan, Selasa (19/1).
August menuturkan, fraksi PSI mendapat informasi cukup banyak PNS terpaksa harus meminjam uang ke beberapa pihak untuk menutupi kebutuhan keluarga dan membayar cicilan. Kondisi seperti itu menurut August, tidak boleh dibiarkan. Sebab bisa mengganggu kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.
Dia mengingatkan, kebijakan Anies yang akan membayar tunjangan bulan Desember 2020 secara penuh tertuang di dalam Peraturan Gubernur nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur nomor 49 tahun 2020 tentang Rasionalisasi Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Salah satu perubahan di dalam Pergub nomor 2 tahun 2021 terdapat di pasal 4 yang menerangkan bahwa rasionalisasi penghasilan terhitung sejak April sampai dengan November 2020.
“Hal ini berbeda dengan Pergub nomor 49 tahun 2020 yang mengatur rasionalisasi penghasilan berlaku bulan April hingga Desember 2020,” ucapnya.
“Itu berarti tunjangan PNS pada bulan Desember akan dibayarkan secara penuh atau tidak dikenakan pemotongan. Sebelumnya, tunjangan bulan April hingga November 2020 telah diberikan sebanyak 50 persen,” tutur dia.
Lebih lanjut, ia mengatakan, PNS dan keluarganya selama berbulan-bulan hanya mendapatkan penghasilan 50 persen. Oleh karena itu, mereka sangat menantikan pembayaran tunjangan bulan Desember 2020 tanpa ada pemotongan.
“Mohon Pak Gubernur tidak menunda-nunda pembayaran hak para PNS,” ucap August.

2021-01-19, August |
SIKAP
Avatar

PSI Minta Anies Baswedan Segera Bayar Tunjangan PNS Bulan Desember
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan segera membayarkan tunjangan More Pegawai Negeri Sipil (PNS) bulan Desember 2020 secara penuh. Padahal, menurut mereka, Anies sebelumnya mengatakan menerbitkan kebijakan yang akan membayar tunjangan PNS itu.
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mengatakan pihaknya mendapat laporan bahwa tak sedikit PNS yang harus pinjam uang ke mana-mana untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.
“Jika para PNS resah, bisa mengganggu kinerja pemerintah dalam melayani rakyat,” ujar anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 19 Januari 2021.
Kebijakan Anies Baswedan yang akan membayar tunjangan PNS bulan Desember 2020 tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rasionalisasi Penghasilan PNS dalam Rangka Penanganan Covid-19.
Salah satu perubahan dalam Pergub Nomor 2 tahun 2021, kata August, terdapat pada pasal 4 yang menjelaskan bahwa rasionalisasi penghasilan terhitung sejak April sampai November 2020. Hal itu, kata dia, berbeda dengan Pergub Nomor 49 Tahun 2020 yang mengatur rasionalisasi penghasilan berlaku pada April hingga Desember 2020.
Pada periode rasionalisasi, tunjangan April hingga November telah diberikan sebesar 50 persen. August beranggapan dengan aturan itu tunjangan PNS bulan Desember akan dibayar penuh. “Mereka (PNS) sangat menantikan pembayaran tunjangan bulan Desember 2020 tanpa pemotongan. Mohon Pak Gubernur tidak menunda-nunda pembayaran hak PNS,” kata dia.

2021-01-19, August |
KABAR
Avatar

Laporan Kunjungan Kerja Anggota DPRD DKI FPSI
Salam solidaritas!
Bro dan Sis tahu tidak? Salah satu kegiatan anggota dewan perwakilan rakyat daerah ialah Kunjungan Kerja atau dikenal dengan More sebutan Kunker, berikut penjelasan mengenai definsi Kunker, tujuannya, hingga laporan kegiatan masing-masing anggota dprd.
Kegiatan Kunker merupakan salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap bulan sebagai lawatan dinas yang dilakukan ke daerah lain selain untuk menyaksikan secara langsung seperti kegiatan pembangunan, keadaan masyarakat, situasi keamanan dan lain sebagainya.
Dengan dilaksanakannya Kunker ini, Anggota Dewan dapat mengetahui, memahami dan mempelajari apa yang bisa dilakukan ketika kembali di daerahnya masing-masing.
Untuk lebih lengkap dan detailnya dapat dilihat di link berikut : http://bit.ly/LaporanKunkerFPSI

Sumber

2021-01-07, Anggara, Anthony, August, Eneng, Idris, Justin, Viani, William |
KABAR
Avatar

KOMPILASI LAPORAN HASIL RESES KETIGA TAHUN ANGGARAN 2020
Salam solidaritas!
Fraksi PSI telah menyelesaikan kegiatan Reses Ketiga Tahun Anggaran 2020. Oleh karena itu, Fraksi PSI menyusun Kompilasi Laporan More Hasil Reses Ketiga Tahun Anggaran 2020 yang telah diserahkan pada Ketua DPRD pada tanggal 21 Desember 2020 lalu. Dalam laporan tersebut telah terdapat 579 aspirasi yang diserap dari tanggal pelaksanaan 1 Desember hingga 16 Desember 2020. 579 aspirasi ini tersebar ke dalam 5 bidang yaitu pemerintahan, perekonomian, keuangan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Kompilasi Laporan Hasil Reses Ketiga Tahun Anggaran 2020 ini akan diparipurnakan pada 23 Desember 2020 dengan diserahkan langsung ke Ketua DPRD dan diteruskan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga dapat didorong untuk masuk ke dalam APBD 2022, mengingat APBD 2021 telah selesai dibahas.
Fraksi PSI berharap aspirasi ini dapat menjadi dasar untuk mendorong program-program Pemprov DKI Jakarta yang lebih melihat kebutuhan masyarakat di lapangan. Pada akhirnya, Fraksi PSI mengajak bro dan sis, untuk sama-sama kawal aspirasi ini agar bisa segera dapat ditindaklanjuti.
Untuk informasi lebih detail terkait Kompilasi Laporan Hasil Reses dapat dilihat pada link berikut: http://bit.ly/FPSIAspirasiReses3

Sumber

2020-12-22, Anggara, Anthony, August, Eneng, Idris, Justin, Viani, William |
SIKAP
Avatar

PSI Minta Pemprov DKI Jamin Pemerataan Pembangunan Lewat Perda RDTR
TEMPO.CO, Jakarta – Fraksi PSI DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjamin redistribusi kesejahteraan sosial untuk pemerataan More pembangunan. Permintaan itu disampaikan Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad dalam pandangan umum partainya tentang rancangan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi.
Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad mengatakan Ibu Kota akan merasakan peningkatan nilai ekonomi dan investasi dengan adanya pembangunan di berbagai wilayah.
“Kami mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk mulai memastikan pemerataan pembangunan. Salah satu caranya adalah memastikan pembangunan di lapangan sesuai dengan aturan hukum,” kata Idris dalam keterangan tertulisnya hari ini, Senin, 14 Desember 2020.
Hal tersebut ia sampaikan pula dalam rapat paripurna di DPRD DKI hari ini dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda nomor 1 tahun 2014.
Pembangunan yang dimaksudkannya seperti kawasan Transit Oriented Deveopment (TOD), pembangunan MRT-LRT, Pantai Kita Maju Bersama, kawasan Panai Ancol-Dunia Fantasi, dan lainnya. Menurut Idris, Pemprov DKI harus memberikan kepastian hukum dan pemenuhan kewajiban pembangunan sarana serta prasarana penunjang, seperti fasilitas sosial dan umum.
Kepastian tersebut, kata dia, dapat membawa dampak positif dari pembangunan kota kepada masyarakat. Pemprov DKI Jakarta perlu bersinergi dengan dunia usaha, khususnya sektor yang paling merasakan penambahan nilai ekonomi tersebut. “Pada akhirnya, kita bersama-sama dapat memperpendek jurang kesenjangan sosial,” tutur Idris.
Ia menyebut Pemprov DKI dapat mendorong pembangunan yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan taman bermain, penyediaan rumah susun, penataan kawasan, pembangunan transportasi umum, peningkatan dan pembangunan jalan, serta pembangunan infrastruktur banjir.
Baca juga: Buntut Tunjangan DPRD DKI, Anggota Dewan Walkout Saat PSI Baca Pandangan Umum
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI itu beranggapan mekanisme redistribusi kesejahteraan sosial itu sebaiknya dituangkan dalam kebijakan yang melibatkan pihak swasta. “Untuk turut berkomitmen dengan harapan kelak akan lebih berpartisipasi dalam upaya redistribusi demi kesejahteraan bersama,” kata dia.

2020-12-15, Idris |
KABAR
Avatar

Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Salam solidaritas!
Bro dan Sis tahu tidak? Salah satu kegiatan anggota dewan perwakilan rakyat daerah ialah sosialisasi peraturan daerah atau dikenal More dengan sebutan SOSPERDA, berikut penjelasan mengenai definsi sosperda, tujuannya, hingga laporan kegiatan masing-masing anggota dprd.
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah merupakan salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap bulan sebagai upaya penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat
Dengan dilaksanakannya Sosialisasi Peraturan Daerah ini, masyarakat dapat mengetahui dan memahami materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah yang telah diundangkan. Materi Sosialisasi dipilih yang muatannya banyak bersentuhan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat luas. Sedangkan materi Peraturan Daerah lain yang ditujukan bagi kelompok masyarakat tertentu, Sosialisasi dilaksanakan oleh sumber terkait yang membidangi.
untuk lebih lengkapnya dapat dilihat di: https://bit.ly/LaporanSosperdaFPSI

Sumber

2020-12-14, |
KAJIAN
Avatar

Pandangan Umum Revisi Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Dan Pengaturan Zonasi (PZ)
PANDANGAN UMUM REVISI PERATURAN DAERAH RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DAN PENGATURAN ZONASI (PZ)
Salam solidaritas!
Setelah melalui mekanisme More Peninjauan Kembali berdasarkan PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka didapatkan hasil rekomendasi bahwa RDTR dan PZ akan direvisi untuk mengakomodasi penyesuaian rencana tata ruang dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dituangkan dalam PP No. 3 Tahun 2016 dan InPres No. 1 Tahun 2016 serta perkembangan dinamika pembangunan provinsi.
Dalam Pandangan Umum ini, Fraksi PSI fokus dalam beberapa hal yaitu:
• Mendorong peningkatan jangkauan dan penyempurnaan akses transportasi
• Meminta perencanaan pembangunan rumah susun yang terukur
• Meminta pengendalian dampak lingkungan melalui Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ)
• Mendorong pemenuhan hak pemanfaatan ruang masyarakat,
• Mendorong optimalisasi pemanfaatan tanah wakaf
• Meminta peninjauan kembali rencana perluasan Pantai Ancol dan Dunia Fantasi
• Mendorong pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat
• Mempertanyakan pemanfaatan dana Pelampauan KDB/KLB dan dana SIPPT
• Mendorong konsolidasi Internal antara DCKTRP dan DPMPTSP
Untuk detail PU dan bahan lengkap dari draft RDTR ini (seperti: draft batang tubuh, lampiran, persandingan pasal per pasal) untuk dianalisis oleh bro dan sis bisa klik link berikut:
https://bit.ly/PURevisiRDTR-PSI

-DOWNLOAD

2020-12-14, Idris |
SIKAP
Avatar

DPW PSI Sindir DPRD DKI, Minta Naik Gaji Saat Pendapatan ASN Dipotong 50 Persen
Ketua DPW PSI Michael Victor Sianipar menyindir para anggota DPRD DKI Jakarta yang setuju dengan kenaikan rancangan anggaran Rencana Kerja Tahunan More (RKT) anggota Dewan. Dia menilai tak pantas anggota DPRD DKI meminta kenaikan anggaran RKT di saat gaji ASN Pemprov DKI Jakarta sendiri mengalami pemotongan. “Jangankan masyarakat pada umumnya, ASN (Pemprov DKI) mendapat pemotongan gaji 50 persen,” kata Michael dalam konferensi pers video, Kamis (3/12/2020). Michael mengatakan, begitu juga masyarakat umum yang kini terkena dampak krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Kata Michael, ada lebih kurang 190.000 warga DKI Jakarta yang terkena pemutusan hubungan kerja. Belum lagi 1,7 juta warga Jakarta yang mengalami pemotongan penghasilan. Itulah sebabnya, kata Michael, sangat tidak pantas DPRD DKI malah mengajukan peningkatan anggaran RKT di masa sulit seperti ini. “Kami melihat kenaikan tersebut tidaklah pantas dan juga di tengah kesulitan ekonomi,” kata Michael. Diketahui sebelumnya, Michael menegaskan agar Fraksi PSI menolak rancangan anggaran RKT 2021 senilai Rp 888 miliar. Rancangan anggaran RKT 2021 tersebut memberikan kesempatan setiap anggota dewan mengantongi penghasilan sampai dengan Rp 8,3 miliar per tahun, jika dirata-ratakan mencapai Rp 689 juta per bulan.
Pernyataan DPW PSI menimbulkan pro-kontra di DPRD DKI lantaran dinilai hanya mencari panggung karena saat rapat Fraksi PSI menyetujui kenaikan tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik yang menilai sikap PSI hanya sekadar cari panggung. “PSI setuju dan tanda tangan dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) RKT DPRD DKI. Tapi, kok, malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitulah, harus fair. Mau menerima RKT, tapi nama ingin bagus di luar. Ini namanya merusak institusi,” kata Taufik dalam keterangan tertulis, Selasa.

2020-12-03, |
SIKAP
Avatar

PSI Minta Partai Lain Tegas Ambil Sikap soal Kenaikan Gaji DPRD DKI 2021
Ketua DPW PSI Michael Victor Sianipar meminta agar fraksi partai lain di DPRD DKI Jakarta tegas mengambil sikap terkait kenaikan rancangan anggaran More Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta 2021. Dia mengatakan, PSI saat ini jelas menolak adanya kenaikan anggaran RKT tersebut dan belum mendengar adanya sikap yang tegas dari fraksi lain. “Kami berharap akan ada partai-partai lain juga yang akan menyatakan sikap apakah menyetujui atau seperti PSI menyatakan tegas menolak,” kata Michael dalam konferensi pers video, Kamis (3/12/2020).
Michael menjelaskan, sikap partai tersebut penting untuk melihat apakah ada peluang rencana RKT tersebut tertolak. Menurut dia, apabila jumlah fraksi yang menolak lebih banyak, kemungkinan RKT dengan jumlah fantastis tersebut bisa dibatalkan. “Kalau cukup partai menolak, maka ini tidak akan lolos di paripurna nanti,” kata dia.
Sebelumnya, Michael Victor Sianipar meminta agar seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI menolak kenaikan RKT anggota dewan sebesar Rp 888 miliar. Menurut Michael, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan saat pandemi Covid-19 berlangsung dan ada jutaan orang kehilangan pekerjaan. “Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat, pengangguran melonjak,” kata Michael.
Michael menjelaskan, saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya khususnya Dewan Perwakilan yang mereka miliki di gedung-gedung DPRD. Keteladanan itu, menurut Michael, perlu ditunjukan oleh wakil rakyat di DPRD dengan cara menolak kenaikan pendapatan yang bisa mencapai Rp 689 juta per bulan.

2020-12-03, |
SIKAP
Avatar

Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta
Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta kembali digelar pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini membahas rancangan peraturan More daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Semua fraksi menyampaikan pandangan umumnya terkait rancangan peraturan tersebut. Satu hari sebelumnya, Kamis (26/11/2020), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pimpinan DPRD DKI telah menandatangani Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI Jakarta 2021. Total RAPBD DKI Jakarta 2021 sejumlah Rp 82,5 triliun. Berikut beberapa isu yang jadi sorotan fraksi-fraksi dalam rapat tersebut. 1. Transparansi APBD 2021 Fraksi Partai Demokrat dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan transparansi dari APBD tahun 2021. “Sampai dengan saat ini, dokumen RKPD dan rancangan KUA-PPAS belum ditampilkan pada portal htts.apbd.jakarta.go.id,” kata anggota DPRD Fraksi Demokrat, Neneng Hasanah, saat rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat.
Padahal, masyarakat perlu mendapatkan informasi terkait APBD 2021 tersebut. “Apakah hal ini berarti rakyat DKI Jakarta tidak lagi berhak mengetahui ke mana hasil pajak yang telah mereka bayarkan akan dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?” ucap Neneng. Senada dengan Neneng, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Eneng Malianasari menyebutkan, transparansi anggaran di Pemprov DKI Jakarta mundur ke belakang. Menurut Eneng, Pemprov DKI telah menghalangi hak masyarakat untuk mengawal dan mengawasi penggunaan uang rakyat. Pembahasan draf KUA-PPAS tahun 2021 juga dinilai kurang transparan karena dilakukan di Puncak, bukan di Gedung DPRD sebagaimana mestinya. Draf dokumen KUA-PPAS 2021 yang dibahas juga belum dapat diakses publik. Padahal, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada November tahun lalu menjanjikan adanya smart system e-budgeting yang akan memberikan transparansi pembahasan anggaran kepada publik. Namun, sistem smart budgeting yang baru ini mengharuskan warga untuk mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK). “Syarat NIK dan nomor KK telah mencederai prinsip anonimitas di dunia digital. Bisa jadi, jika nanti ada warga Jakarta yang ketahuan mengintip dan memublikasikannya akan mendapatkan perlakuan pelayanan yang berbeda karena nama dan NIK-nya sudah dicatat,” tutur Eneng. 2. Kerumunan di Petamburan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa-Partai Persatuan Pembangunan (PKB-PPP) DPRD DKI Jakarta menyesalkan adanya kerumunan dalam acara pernikahan putri Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dan Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat. Anggota Fraksi PKB-PPP Sutikno mengatakan, fraksinya mengkritik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkesan membiarkan terjadinya kerumunan tersebut. “Kami mengkritisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membiarkan kerumunan tetap berlangsung, lalu menerapkan sanksi denda walau jumlahnya relatif besar,” ucap Sutikno, Jumat.
Pembiaran kerumunan, diangap Sutikno, menjadi sinyal buruk dalam upaya memerangi Covid-19. Selain itu, pengenaan denda sebesar Rp 50 juta terhadap kasus kerumunan di Petamburan disebut membuyarkan upaya pencegahan Covid-19. “Di satu sisi, masyarakat yang punya duit bisa saja berpikir enggak apa-apa membuat kerumunan besar, yang penting mampu membayar denda,” ujar Sutikno. Menurut Fraksi PKB-PPP, langkah Pemprov DKI Jakarta itu akan menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi bagi masyarakat yang tidak memiliki kekuatan politik atau massa yang besar. “Atau tidak punya uang sebanyak itu untuk membayar denda,” kata Sutikno. Ia pun menegaskan bahwa Pemprov DKI tak boleh pandang bulu dalam menindak pelanggar protokol kesehatan Covid-19.
3. Penanganan Covid-19 Beberapa fraksi partai membahas isu penanganan Covid-19. Salah satunya adalah Fraksi Partai Demokrat yang meminta agar waktu tunggu hasil tes polymerase chain reaction (PCR) bisa dipersingkat menjadi paling lama 2×24 jam. “Dalam kaitannya dengan upaya mempercepat proses tracing Covid-19, Fraksi Partai Demokrat meminta agar waktu tunggu hasil tes PCR dapat ditingkatkan menjadi paling lambat 2×24 jam,” ucap Neneng dalam Rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta, Jumat. Masih terkait penanganan Covid-19, Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta mengusulkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan langsung tunai ( BLT) kepada warga yang terdampak pandemi Covid-19.
“Kami menyarankan sebaiknya (bantuan untuk warga) dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT),” ujar Inggard dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta. Pasalnya, pemberian bantuan sosial (bansos) dalam bentuk paket bahan pangan atau sembako pada tahun ini belum berjalan efektif. Karena menimbulkan banyak masalah terkait pendistribusian. Tak hanya itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa-Partai Persatuan Pembangunan (PKB-PPP) DPRD DKI Jakarta juga mempertanyakan kesiapan penggunaan dua lahan makam untuk jenazah Covid-19 di Rorotan dan Pegadungan. “Berpijak pada penjelasan saudara Gubernur beberapa waktu lalu mengenai lahan di Rorotan dan Pegadungan, kapan kiranya lahan-lahan tersebut siap untuk dipakai pemakaman khusus Covid-19?” kata anggota DPRD PKB-PPP Sutikno. 4. Pembangunan LRT Terkait pembangunan LRT, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI mempertanyakan keputusan Pemprov DKI Jakarta yang menghapuskan rute LRT Velodrome – Dukuh Atas. “Kami meminta penjelasan mengenai penghapusan rute LRT Velodrome – Dukuh Atas,” ujar perwakilan PSI Eneng Malianasari, Jumat. Pasalnya, dalam surat yang dikirimkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Menteri Perhubungan 17 September 2020, Anies tidak mengajukan LRT Velodrome – Dukuh Atas. Padahal, jalur Velodrome – Dukuh Atas telah tercantum dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek serta telah melalui perencanaan yang matang oleh PT Jakpro.
“Jika PT Jakpro tidak menemukan masalah, mengapa rute Velodrome – Dukuh Atas dihapus? Ini sangat membingungkan,” ujar Eneng. Tak hanya itu, jalur Velodrome – Dukuh Atas juga merupakan rute utama yang sangat strategis. Rute itu terintegrasi dengan transportasi MRT, KRL Commuterline, LRT Jabodebek, dan kereta api bandara. “Jika rute LRT Velodrome – Dukuh Atas dihapus, maka Pak Gubernur dapat merugikan Pemprov DKI Jakarta dan seakan menentang arahan Pemerintah Pusat karena tidak sesuai dengan Proyek Strategis Nasional,” tegasnya. Di samping itu, PSI juga menyoroti niat pemerintah untuk melibatkan pihak swasta dalam pembangunan LRT atau yang juga dikenal dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Untuk itu, PSI menolak keputusan tersebut. “Mengenai rencana LRT KPDBU di Dinas Perhubungan, perlu kami tegaskan kembali bahwa kami menolak rencana program ini,” ujar Eneng. Pasalnya, Eneng menyatakan bahwa pihak pemprov belum menjelaskan hal-hal krusial terkait rencana tersebut, seperti besaran tarif tiket LRT, pihak mana yang akan membangun konstruksi sipil jalur LRT, serta pihak mana yang akan menguasai bisnis non-tiket dan perusahaan Transit Oriented Development. “Di rapat komisi, kami dari fraksi PSI dan rekan-rekan dari fraksi lain berulang kali mempertanyakan, namun tidak ada penjelasan dari Dinas Perhubungan sama sekali,” tegas Eneng. 5. Program rusunami DP Rp 0 Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta mengkritik program rumah susun sederhana milik (rusunami) dengan down payment (DP) Rp 0 yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta. Menurut Fraksi Demokrat, program tersebut telah menghabiskan banyak anggaran, tetapi realisasi unit hunian yang dibangun masih minim. “Program tersebut telah menelan anggaran yang sangat besar, namun realisasi unit hunian yang terbangun masih sangat minim,” kata anggota Fraksi Demokrat Neneng Hasanah.
Neneng berujar, Pemprov DKI Jakarta perlu mengevaluasi program tersebut. Neneng menyampaikan bahwa Pemprov DKI seharusnya tak hanya memperhatikan hunian dengan DP Rp 0, tetapi juga program rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang juga diperuntukkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 6. Penanganan banjir Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menilai penanganan banjir di DKI Jakarta terkesan lamban. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi Golkar Basri Baco mengatakan, hal ini terlihat dari penanganan normalisasi sungai yang berhenti sejak tahun 2018. “Kegiatan normalisasi sungai telah terhenti sejak tahun 2018 yang disebabkan karena masalah pembebasan lahan,” ucap Basri. Baca juga: Dampak Banjir Rob hingga ke Kebon Jeruk, Sudin SDA Jakbar Akan Bangun Turap “Fraksi Partai Golkar menilai bahwa keterlambatan dalam pembebasan lahan tersebut dikarenakan kurangnya koordinasi antara pemprov DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat,” tutur Basri. Padahal, dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021, dana untuk pembebasan lahan dialokasikan sebesar Rp 1,478 triliun. 7. Rencana penggunaan dana pemulihan ekonomi nasional ( PEN) Fraksi Demokrat berpandangan bahwa pengalokasian PEN untuk peningkatan infrastruktur sangat kecil pengaruhnya terhadap pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Sebaliknya, penggunaan dana PEN justru hanya menguntungkan segelintir perusahaan saja.
“Penggunaan dana PEN kami melihat cenderung memberikan keuntungan bagi segelintir perusahaan yang terlibat dalam proyek infrastruktur tersebut,” ucap anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Neneng. 8. Jumlah anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta meminta jumlah anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) dibuat lebih proporsional atau dikurangi. Sebab, besaran alokasi anggaran untuk TGUPP dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2021 sebesar Rp 19,84 miliar. Anggota Fraksi Demokrat Neneng Hassanah mengatakan, fraksinya menyarankan hal tersebut agar tidak terjadi pemborosan anggaran.
“Fraksi Demokrat meminta agar jumlah dari TGUPP dapat lebih dibuat proporsional sehingga tidak menimbulkan pemborosan anggaran,” kata Neneng dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta. Neneng menambahkan, Fraksi Demokrat juga meminta anggota TGUPP tidak bertindak layaknya atasan dari aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Fraksi Partai Demokrat meminta agar TGUPP dapat membatasi diri dan tidak bertindak sebagai atasan ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan masuk terlalu jauh pada ranah kebijakan yang menjadi kewenangan SKPD,” tutur Neneng. 9. Program internet gratis Jakwifi Fraksi partai Demokrat meminta Pemprov DKI Jakarta untuk dapat memperbaiki sasaran penerima internet gratis atau Jakwifi sekaligus memperluas akses jaringan internet tersebut. “Fraksi Partai Demokrat merekomendasikan agar program internet gratis atau Jakwifi yang dilakukan dengan memperluas akses jaringan internet dapat ditingkatkan lagi dan diperbaiki sasaran penerimanya,” ujar anggota DPRD DKI Jakarta, Neneng. Pasalnya, Fraksi Partai Demokrat menilai bahwa masih banyak warga DKI Jakarta yang tidak terjangkau oleh program tersebut.
Hingga kini, terdapat 1.200 titik yang berada di 445 RW yang dipasangi Jakwifi. Titik-titik yang dipasangi wifi tersebut masuk kategori RW kumuh. Namun, warga yang membutuhkan internet gratis tak hanya berada di lokasi tersebut. Pasalnya, kebutuhan warga akan Jakwifi kian meningkat seiring dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa sekolah yang masih dilaksanakan hingga kini. “Padahal, warga tidak mampu yang terdampak Covid-19 dan harus menanggung beban tambahan untuk kuota internet bagi anak-anaknya yang mengikuti PJJ tidak hanya berada pada 445 RW sasaran itu saja, melainkan merata pada seluruh RW di Jakarta,” ujar dia.

2020-11-28, Eneng |
SIKAP
Avatar

Target Pajak 2021 Terlampau Tinggi
RAKSI Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menilai target pajak APBD DKI Jakarta 2021 senilai Rp43,37 triliun terlalu tinggi sehingga More dikhawatirkan akan terjadi defisit anggaran. Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari mengatakan Pemprov DKI Jakarta harus hati-hati dan cermat menetapkan target pajak agar anggaran tidak defisit sehingga tidak terjadi pemotongan tunjangan PNS seperti yang terjadi pada tahun ini. Menurutnya, target pajak Rp43,3 triliun ini lebih besar daripada realisasi pajak pada APBD 2019 senilai Rp40,3 triliun. Padahal, situasi perekonomian 2021 masih serbatidak pasti akibat pandemi covid-19 dan masih sulit untuk berjalan normal seperti 2019. “Kami menilai asumsi tersebut terlalu optimistis dan tidak berpijak para realitas. Jumlah kasus covid-19 dua minggu terakhir masih di atas 1.000 orang per hari karena Pemprov DKI Jakarta tidak tegas menertibkan acara-acara yang mengundang kerumunan massa,” ungkap Eneng, di Jakarta, kemarin Di dalam paparan Pemprov DKI Jakarta yang disampaikan ke DPRD, target pajak dibuat dengan asumsi perekonomian berjalan normal, jumlah kasus covid-19 menurun drastis, tidak ada wabah gelombang berikutnya, sudah tersedia vaksin dalam jumlah banyak, telah ditemukan obat yang efektif untuk covid-19, tidak diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dan tidak ada kebijakan work from home (WFH). “Untuk itu, Fraksi PSI menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta menetapkan target pajak dengan asumsi yang lebih moderat, yakni lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi 2020, tetapi lebih kecil jika dibandingkan dengan realisasi 2019,” jelasnya. Salah satu caranya ialah dengan mengacu kepada cara perhitungan APBN yang disusun Kementerian Keuangan. Jika Pemprov DKI Jakarta merujuk pada perhitungan yang dipakai Kementerian Keuangan, target pajak di APBD 2021 ialah 93% dikali Rp40,3 triliun, hasilnya ialah Rp37,7 triliun. “Menurut kami, angka ini lebih masuk akal di tengah situasi pandemi yang serbatidak pasti ini,” pintanya. Sementara itu, PT MRT Jakarta membangun konstruksi media iklan luar ruang di sepanjang jalur layang MRT dari Stasiun Lebak Bulus-Stasiun ASEAN, Jakarta Selatan. Konstruksi media iklan luar ruang itu direncanakan selesai pada kuartal pertama 2021. “Pilar-pilar jalur layang MRT sedang ditambahkan media iklan luar ruang sebagai bagian dari pengembangan bisnis non-farebox kami,” kata Corporate Secretary PT MRT Jakarta, Muhammad Kamaluddin. Menurut Kamaluddin, jumlah pilar yang dipasangi konstruksi media iklan luar ruang sebanyak 350 pilar. Adapun pengerjaan konstruksi media iklan luar ruang sudah dimulai dari Juni 2020.

2020-11-28, Eneng |