SIKAP

Anies Diminta Hapus Pajak PJU Untuk UMKM dan Layanan Sosial

PEMPROV DKI sedang merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU). Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemprov DKI menghapus pengenaan pajak penerangan jalan untuk masyarakat kelas bawah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan pelayanan sosial.“Pemprov DKI jangan hanya berpikir bagaimana menarik pajak sebesar-besarnya …

Anies Diminta Hapus Pajak PJU Untuk UMKM dan Layanan Sosial Read More »

Aturan PSBB Transisi Harus Dipertegas

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menilai, keputusan perpanjangan tersebut tepat dilaksanakan. Pasalnya, PSBB transisi periode sebelumnya dinilai gagal menekan angka penyebaran virus Covid-19. Anggota Fraksi PSI, William Aditya Sarana mencatat penambahan kasus rata-rata Covid-19 di Jakarta masih tinggi, mencapai 165 kasus per hari. “Positivity rate DKI masih di atas 5 persen, artinya …

Aturan PSBB Transisi Harus Dipertegas Read More »

PSI Kritik Anies Kerahkan ASN Jaga Pasar Saat PSBB Transisi

TEMPO.CO, Jakarta – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI menilai kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan menerjunkan ribuan aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga pasar bukan solusi tepat menekan penularan virus corona baru (Covid-19). ASN DKI bakal diterjunkan untuk mengawasi dan menindak aktivitas masyarakat selama periode Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB transisi di setiap pasar …

PSI Kritik Anies Kerahkan ASN Jaga Pasar Saat PSBB Transisi Read More »

Banyak Siswa Tersingkir dari PPDB, PSI Minta Pemprov DKI Tak Lepas Tangan

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak boleh lepas tangan dalam menangani calon siswa yang tak diterima di sekolah negeri pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020/2021. Menurut dia, ada sekitar 100 ribu calon siswa tidak tertampung pada PPDB 2020 …

Banyak Siswa Tersingkir dari PPDB, PSI Minta Pemprov DKI Tak Lepas Tangan Read More »

Fraksi PSI: Penjelasan Anies Soal Reklamasi Janggal dan Tidak Punya Dasar Hukum Tata Ruang

JAKARTA, KOMPAS.com – Fraksi Partai Solidaritasi Indonesia (PSI) DPRD DKI mengatakan, ada kejanggalan dalam pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal reklamasi untuk perluasan kawasan Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan) di Jakarta Utara. Pernyataan Anies tersebut diunggah di akun Youtube Pemprov DKI pada 11 Juli 2020. Pernyataan Anies disebut janggal karena tak ada penjelasan mengenai …

Fraksi PSI: Penjelasan Anies Soal Reklamasi Janggal dan Tidak Punya Dasar Hukum Tata Ruang Read More »

Saran PSI Agar Corona Tidak Menyebar di Pasar, Pembeli Tak Belanja Tiap Hari

Pasar masih menjadi tempat penularan virus corona di Jakarta. Untuk itu, perlu ada terobosan lagi agar penyebaran virus corona di pasar bisa dihentikan. Melihat situasi ini, Anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Sarana, mengatakan terobosan dan ketegasan dari petugas di lapangan sangat diperlukan di pasar. Sehingga pembeli dan pedagang tetap disiplin menjalani protokol kesehatan. …

Saran PSI Agar Corona Tidak Menyebar di Pasar, Pembeli Tak Belanja Tiap Hari Read More »

Soal PSBL, PSI Sebut Semua RW Harus Terapkan Protokol Covid 19

Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad menegaskan dalam menerapkan pembatasan sosial berskala lokal (PSBL), setiap RW harus menerapkan protokol kesehatan covid-19.Menurut Idris, penyakit menular itu tidak mengenal batas RW, baik itu zona hijau atau merah penularan covid-19. “Protokol kesehatan dan pengendalian covid 19 harus tetap dilaksanakan di setiap RW. Pembatasan …

Soal PSBL, PSI Sebut Semua RW Harus Terapkan Protokol Covid 19 Read More »

PSBB Jakarta Segera Berakhir, Politisi PSI Nilai Banyak Aspek yang Belum Berjalan Efektif

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) fase tiga di DKI Jakarta bakal berakhir 4 Juni 2020. Meski demikian, Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menilai bahwa pelaksanaan PSBB di DKI belum cukup efektif. Ia menilai, masih rendahnya penegakan regulasi di lapangan meski sudah ada Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap …

PSBB Jakarta Segera Berakhir, Politisi PSI Nilai Banyak Aspek yang Belum Berjalan Efektif Read More »

PSI DKI Sebut Penegakan Hukum Kunci Keberhasilan PSBB Transisi

Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI DKI) DPRD DKI, Idris Ahmad, meminta Pemerintah Provinsi DKI fokus terhadap penegakan hukum pada masa PSBB transisi menuju kenormalan baru (new normal). Menurut dia, selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB Jakarta) hingga memasuki masa transisi penegakan hukum masih lemah. “Kalau penegakan hukum masih lemah mau PSBB sampai masa …

PSI DKI Sebut Penegakan Hukum Kunci Keberhasilan PSBB Transisi Read More »