DKI Dianggap Tak Serius Tanggulangi Covid19 di Pasar Tradisional

Pemerintah Provinsi DKI dianggap tak serius mengantisipasi penyebaran covid-19 di pasar tradisional. Diperlukan terobosan baru mengatasi masalah itu.

“Sekarang ini virus dari pasar tradisional sudah merambah ke permukiman sekitar. Kalau tidak dibenahi lonjakan kasus akan terus terjadi,” ujar anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya dalam keterangan tertulis, Jumat, 10 Juli 2020.

William sempat melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Jaya Cengkareng, Kamis, 9 Juli 2020. Dia mengaku tak melihat penerapan aturan pembatasan jumlah pengunjung.

Padahal, aturan kios ganjil genap sudah dihapus. Pengerahan aparatur sipil negara (ASN) pun tak memberi efek siginifikan dalam penerapan protokol kesehatan di sana.

William menyoroti penghitungan pengunjung yang dilakukan di parkiran motor, bukan pintu masuk pasar. Akibatnya, pengunjung yang jalan kaki lolos dari penghitungan. Pengelola pasar tak punya angka pasti jumlah pengunjung.

“Diperkirakan 500 pengunjung boleh masuk pasar, tapi itu hanya tebakan pengelola pasar saja. Tapi bagaimana mau dibatasi kalau tidak ada yang menghitung,” jelas dia.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghentikan aturan ganjil genap kios di pasar. Sebagai gantinya, pengawasan protokol kesehatan pencegahan covid-19 diperketat.

“Jam operasional kembali normal, ganjil genap (kios) ditiadakan,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam konferensi pers di Balai Kota, Jakarta, Rabu, 1 Juli 2020.

Jumlah pengunjung pasar tradisional dibatasi. Pengunjung tak boleh lebih dari 50 persen kapasitas pasar.

Petugas akan berjaga di pintu masuk. Anies menyebut TNI, Polri, dan ASN diterjunkan mengawasi pasar-pasar di Jakarta.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn