Pandangan Umum Raperda APBD 2021

Salam solidaritas!

Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tergolong daerah yang mempunyai nilai APBD besar di Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tanggung jawab untuk menyusun program belanja agar tepat sasaran, apalagi dalam kondisi saat ini kita dihadapkan pada kondisi pandemi Covid-19. Kami menilai bahwa secara garis besar penyusunan APBD 2021 tidak memiliki prioritas yang jelas dan kurang memiliki kepekaan pada situasi saat ini. APBD adalah cerminan dari arah kebijakan dan political will kepala daerah. Jadi, sudah seharusnya APBD digunakan untuk membangun kota dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya.

Dalam Pandangan Umum kami menyoroti beberapa hal yang penting, yaitu:

– Mengenai pembayaran commitment fee Formula E sebesar Rp 560 miliar, hingga kini tidak ada penjelasan posisi dari pengembalian commitment fee tersebut.

– Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2020, Pemprov DKI seharusnya menyampaikan rancangan KUA-PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli. Tapi, rancangan KUA-PPAS baru diserahkan di bulan November.

– Penyusunan APBD 2021 menggunakan sistem baru bernama Smart Budgeting. Namun, warga yang ingin mengakses harus registrasi menggunakan NIK dan nomor KK. Sehingga, konsep kerahasiaan tidak terjaga.

– Dasar perhitungan target pajak yang tidak jelas di masa pandemi seperti sekarang ini yang malah naik dari Rp 41,52 triliun menjadi Rp 43,37 triliun.

– Mengenai belanja komputer di Dinas Kominfotik dan Unit Jakarta Smart City, perlu dilakukan peninjauan kembali arsitektur sistem teknologi informasi yang ada, melakukan standarisasi spesifikasi barang dan jasa, dan efisiensi harga.

– Penghapusan rute LRT Velodrome-Dukuh Atas dan ketidakjelasan rencana LRT KPDBU

Untuk lebih rincinya, dokumen ini dapat bro dan sis akses di : https://bit.ly/PURaperdaAPBD2021

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn