Komisi A DPRD Kritik Kebijakan Gubernur DKI Soal Transparansi Anggaran

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya mengkritik lontarkan  kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal anggaran yang ada di APBD DKI. Pasalnya, Gubernur Anies aspek transparansi anggaran mengalami kemunduran.

 

“Saya melihat bahwa ada kemunduran dalam hal transparansi anggaran. Itu yang memang menjadi perhatian utama dari kami,” kata William dalam acara webinar Populi Center dengan tema “Tiga Tahun Pemerintahan Aniea Baswedan dan Bedah Buku Sudah Senja di Jakarta, Kamis (15/10).

William mengatakan kinerja kerja Gubernur Anies dinilai berbeda dengan Gubernur-gubernur sebelumnya. Karena dalam mengelola anggara gubernur sebelumnya ditransparansikan ke tingkat tahap perancangan baik itu dalam RKPD, lalu KUA-PPAS, sampai APBD disahkan.

Menurut William, hingga saat ini pembahasan APBD perubahan (APBDP) 2020 belum dilaksanakan. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya anggaran itu dibahas dari bulan Agustus dan rampung September

“Sekarang APBD perubahan pun belum dibahas sedangkan kita sudah punya waktu sangat mepet, sekarang Oktober, Desember sudah harus disahkan tapi sampai sekarang belum ada progress,” tuturnya.

Kendati demikian, William menuturkan transparansi anggaran memiliki peran vital dari semua kebijakan. Jika anggaran tidak jelas, maka apapun kebijakannya tidak akan efisien.

“Semuanya akan tidak efisien dan pada akhirnya masyarakat tidak bisa melaksanakan pembangunan,” ungkapnya.

Diakui William, dengan tidak dipublikasikan anggaran membuat seluruh anggota Parlemen yang berada di DPRD mengalami kesulitan. Karena anggaran terdiri dari ribuan komponen dan banyak yang harus diperhatikan sehingga akan memudahkan apabila dibuat dalam bentuk e-budgeting.

“Kalau data yang diberikan kepada kami adalah hardcopy atau PDF, dua hari sebelum pengesahan bahkan 15 menit sebelum dimulai rapat baru diberikan, yang pasti proses pengawasan anggaran itu tidak berjalan dengan baik. dan sampai sekarang pun sepertinya Pemprov DKI Jakarta juga tifak akan meng-upload anggaran KUA-PPAS dan RKPD di smart budgeting,” tandasnya.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn