Pandangan Umum Raperda Perubahan APBD 2020

Salam solidaritas!

Akhir Oktober 2020, DPRD DKI Jakarta mulai melakukan pembahasan KUPA-PPAS (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS)) anggaran 2020. Pembahasan ini merupakan langkah awal dari serangkaian pembahasan untuk APBD Perubahan 2020. Setelah melalui pembahasan KUPA-PPAS dan penandatanganan MoU KUPA-PPAS 2020, Fraksi PSI berkesempatan untuk menyampaikan pandangan umum terkait raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Secara garis besar, PSI menyoroti proses pembahasan Perubahan APBD tahun 2020 terlambat beberapa bulan. Akibatnya, proses pembahasan menjadi terburu-buru, diskusi tidak tuntas, dan hasilnya tidak maksimal. Keterlambatan ini berimbas pada pembahasan rancangan anggaran 2021, sehingga pembahasan anggaran 2020 dan 2021 berjalan secara tumpang tindih. Fraksi PSI juga menyoroti pembukaan anggaran di situs apbd.jakarta.go.id setelah pembahasan selesai dan terjadi kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD. Akibatnya, tidak ada peluang bagi warga Jakarta untuk berkolaborasi memberikan saran dan masukan dalam proses penyusunan anggaran.

Selain dua poin garis besar yang disampaikan di atas, PSI juga menyampaikan 11 poin kritik bagi Pemprov DKI Jakarta, seperti:

1. PSI mempertanyakan kejelasan pengembalian commitment fee Formula E sebesar Rp. 560 M.
2. PSI mempertanyakan dasar perhitungan target pajak dinaikkan dari Rp 30,8 triliun menjadi Rp 32,48 T.
3. PSI mempertanyakan simulasi pengeluaran dan belanja daerah ketika melakukan pemotongan TKD.
4. PSI mempertanyakan urgensi pencairan Dana Cadangan Daerah sebesar Rp 1,4 T
5. PSI mempertanyakan anggaran belanja barang dan jasa yang nilainya mencapai lebih dari Rp 20 T.
6. PSI mempertanyakan pemotongan anggaran Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A Sistem Aliran Barat yang awalnya senilai Rp 50 M menjadi Rp 3,39 M
7. PSI mempertanyakan anggaran pembangunan rumah pompa (pompa stasioner) berkurang banyak, dari Rp 185 M menjadi Rp 43,8 M
8. PSI mempertanyakan penghapusan PMD untuk pembangunan LRT dan tidak dimasukkan ke dalam PEN.
9. PSI mempertanyakan penghapusan PMD untuk infrastruktur air bersih di PD. PAM Jaya sebesar Rp 516,7 M.
10. PSI mempertanyakan pengalokasian anggaran Pengadaan Tanah RTH Makam Rp 254 M, walaupun masih ada aset lahan makam di TPU Rorotan sekitar 25 hektar dan TPU Pegadungan sekitar 60 hektar.
11. PSI mendorong Pemprov DKI Jakarta menggunakan piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB sebesar Rp 1,69 T sesuai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019.

Untuk detail lengkap apa yang menjadi kritik dan sorotan Fraksi PSI klik link berikut: http://bit.ly/PU-APBDP2020