PSI: Anies Kurang Jujur Soal Anggaran Pembelian Lahan Pemakaman Rp 254 Miliar

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menganggarkan dana Rp 254 miliar untuk membeli lahan pemakaman. Anies beralasan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih membutuhkan lahan untuk pemakaman terkait pandemi COVID-19. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai Anies memberikan penjelasan yang kurang jujur.

Saat membacakan pidato jawaban terkait Raperda Perubahan APBD 2020, Jumat (6/11/2020), Anies mengatakan lahan di TPU Rorotan masih dalam pematangan, sehingga belum dapat digunakan. Sementara, lahan TPU Pegadungan juga belum siap. Lahan TPU Pegadungan merupakan hasil ruislag atau lahan pengganti antara pengembang dan Pemprov DKI Jakarta tahun 1992.

Pernyataan Anies tersebut berbeda dengan sebelumnya yang menyebut Pemprov DKI sudah menyiapkan alternatif lahan pemakaman sejak Maret 2020. “Sudah disiapkan alternatif-alternatif tempat, jadi bukan sekarang tapi sejak bulan Maret,” kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2020).

“Menurut kami, Pak Anies tidak jelas atau mungkin kurang jujur dalam persoalan lahan pemakaman ini. 2 bulan lalu bilang bahwa sudah menyiapkan lahan sejak Maret. Tapi sekarang bilang lahan-lahan yang dimiliki belum siap. Mana yang benar?” kata Justin Untayana, anggota Fraksi PSI DKI Jakarta.

Justin menerangkan, dirinya sudah mengunjungi lokasi TPU Rorotan dan TPU Pegadungan. Lahan TPU Rorotan memiliki luas sekitar 25 hektar, sudah dibeli sejak 4-6 tahun yang lalu, namun masih berupa sawah garapan yang ditanami padi. Sementara itu, luas TPU Pegadungan sekitar 60 hektar, namun masih berupa empang untuk memelihara ikan.

“Kedua lahan tersebut tidak siap karena Pemprov DKI lalai menjalankan tugasnya untuk mengelola dan merawat aset. Sepertinya Dinas Pertamanan lebih suka membelanjakan uang rakyat membeli tanah-tanah baru dibanding mengelola dan menggunakan aset-aset tanah yang sudah dimiliki. Jadi ini murni kesalahan Pemprov DKI dan tidak bisa dibiarkan,” ucap Justin.

Justin menegaskan bahwa PSI menolak anggaran pengadaan lahan makam ini. Dia mendesak agar Anies menindak kesalahan tersebut, lalu memperbaiki pengelolaan aset lahan pemakaman dan mengoptimalkan lahan yang telah dibeli.

“Sayangnya, sekarang kesannya Pak Anies berusaha menutup-nutupi “kegagalan” Dinas Pertamanan dalam pengelola an aset, dengan mengucurkan uang ratusan miliar uang pajak untuk beli lahan baru. Jangan-jangan, ada oknum yang sengaja menelantarkan lahan-lahan yang telah dibeli, sehingga punya alasan untuk terus-menerus mengeluarkan anggaran pengadaan lahan. Kalau benar begitu situasinya, siapa yang diuntungkan? Penegak hukum perlu mendalami persoalan ini,” pungkas Justin.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn