PU 3 Raperda (PPIJ, Dana Cadangan Daerah dan Dharma Jaya)

Salam solidaritas!

Pada September 2020 lalu, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) mengusulkan 3 Raperda yaitu Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPIJ), Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Dana Cadangan Daerah, dan Raperda Tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya.

Terkait dengan PPIJ, PSI mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk fokus restrukturisasi agar penyesuaian bisa langsung dilakukan, termasuk menggunakan hasil kajian untuk perkembangan Jakarta. Terkait dengan Dana Cadangan Daerah, PSI meminta untuk menindaklanjuti Laporan BPK DKI Jakarta 2017 terlebih dahulu yang terkait dengan permasalahan administratif dana cadangan daerah. Selain itu, PSI juga mendorong agar penggunaan dana cadangan daerah dijelaskan terlebih dahulu untuk apa agar pengalokasian dan penggunaannya tepat sasaran. Yang terakhir, terkait dengan Dharma Jaya, PSI meminta semua BUMD untuk menganalisis resiko mengingat masuk masa pandemi, pendapatan menjadi tidak maksimal, sehingga masing-masing BUMD perlu ada strategi khusus. PSI juga meminta Dharma Jaya untuk menyesuaikan cakupan kegiatan usahanya dan bentuk usahanya yang akan dipilih supaya sesuai dengan model bisnis yang direncanakan.

Untuk detail lengkap apa yang menjadi kritik dan sorotan PSI, silakan download PU 3 Raperda di link berikut: http://bit.ly/PU3Raperda