PU Raperda APBD 2020

Salam solidaritas!

Jakarta sebagai Ibukota NKRI mempunyai nilai APBD terbesar di Indonesia sebesar Rp. 87.95 T. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) memiliki tanggung jawab untuk menyusun program dan belanja yang dapat membantu mengatasi permasalahan di Jakarta seperti mengatasi banjir, saluran air bersih, kemacetan, polusi udara, sampah, dan lain sebagainya. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga dapat memandaatkan anggaran tersebut untuk peningkatan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat DKI Jakarta.
Poin-poin yang menjadi kritik bagi PSI untuk Pemprov DKI Jakarta, tertuang pada PU APBD 2020 ini. Sebagai gambaran kritik yang PSI sampaikan adalah mengenai transparansi dan prioritas anggaran, formula E, revitalisasi TIM, gaji TGUPP, dll. Untuk detail lengkap apa yang menjadi kritik dan sorotan Fraksi PSI klik tombol download berikut:

DOWNLOAD