Raperda Penanggulangan Covid-19

Salam solidaritas!

Jakarta sebagai Ibukota NKRI dan pusat Pemerintahan NKRI menjadi melting port berbagai individu dan kelompok individu dari semua sektor dan semua daerah bahkan dari dan ke luar negeri. Mobilitas penduduk dari dan ke Jakarta tidak dapat dihindari baik yang bersifat komuter maupun insidental melalui semua moda transportasi. Mobilitas penduduk tersebut sangat potensial menjadi penyebab tingginya penularan Covid-19 di Jakarta, yang berdampak pula pada warga di daerah lain sekitar Jakarta.

Dalam upaya pencegahan penularan dan penanggulangan Covid-19 telah dilakukan berbagai kebijakan dalam bentuk Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur, sebagai upaya preventif dan kuratif. Upaya yang dilakukan Namun demikian masyarakat yang terpapar Covid-19 dari hari ke hari terus bertambah termasuk yang meninggal dunia.

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari penyebaran Coronavirus Disease 2019, namun pada sisi lain penyelenggaran urusan pemerintahan harus tetap berjalan guna segera melakukan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi daerah sebagai dampak pandemi Coronavirus Disease 2019 yang telah menyebabkan terganggunya berbagai aspek kehidupan masyarakat Jakarta.

Seiring dengan perkembangan pandemi Covid 19 yang telah memasuki berbagai klaster penduduk, seperti perkantoran, keluarga, tempat umum tertentu dan lain-lain, maka perlu dilakukan upaya represif dengan pengenaan sanksi terhadap pelanggar hukum dalam rangka penanganan Covid-19. Regulasi yang dibutuhkan dalam penanganan Covid-19 perlu ditingkatkan dari Peraturan Gubernur menjadi Peraturan Daerah.

Bro dan Sis, untuk informasi lebih lengkapnya dapat diunduh pada link berikut: http://bit.ly/RaperdaCovid-19