Aktivis Lingkungan Dipolisikan Developer, PSI: Pembungkaman Terhadap Orang-orang Kritis

Anggota Komisi A DPRD DKI Fraksi PSI August Hamonangan menyesalkan adanya pelaporan polisi terhadap Iskandar Sutadisastra, seorang aktivis lingkungan hidup di Mapolres Depok, Jawa Barat.

Ketua Umum Solidaritas Korban Pelanggaran Lingkungan (SoKoPeL) dilaporkan Syakur selaku kuasa hukum dari Direktur PT Arba Propertindo Bayu Setiawan dengan nomor laporan LP/753/K/III/2020/PMJ/Restro Depok 25 Maret 2020.

“Setelah ditelusuri ternyata PT Arba Propertindo ini satu payung dengan Diamond Land Development,” kata August Hamonangan, Senin (29/6/2020).

August mengungkapkan Diamond Land Development merupakan pengembang Emerald Aparthouse yang bersengketa dengan warga Lebak Bulus Cilandak, Jakarta Selatan.

Sengketa tersebut katanya telah dimenangkan warga dengan ditandai penyegelan pembangunan oleh Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan.

Merujuk hal tersebut, dirinya menegaskan sebagai anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta akan mendampingi warga.

Sebab sesuai kewenangan, kewenangan Komisi A DPRD DKI Jakarta meliputi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, hukum/ perundang-undangan, perizinan, pertanahan, dan organisasi masyarakat.

“Pastinya, pendampingan merupakan upaya menjalankan misi PSI yaitu melindungi segenap kepentingan masyarakat dari potensi-potensi ancaman yang dapat merugikan rakyat,” tegasnya.

Terlebih lanjutnya, dalam perkara yang dilaporkan oleh Bayu Setiawan melalui Syakur tersebut bersinggungan langsung dengan hak masyarakat yang ingin atau akan membeli hunian.

“Apakah hunian atau rumah yang diklaim dan ditawarkan PT Arba Properti kepada publik terbebas dari bencana banjir? yang perlu dipastikan juga, bagaimana apakah legalitas atau perizinan rumah yang ditawarkan ke masyarakat itu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” tuturnya.

Sebab, aparthouse yang lokasinya berdampingan dengan kantor Kelurahan Lebak Bulus itu katanya telah terbukti melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

“Buktinya, aparat berwenang telah menyegel lokasi pembangunan aparthouse,” tegas August Hamonangan.

Oleh karena itu, menurutnya sangat wajar apabila warga khawatir atas pembangunan aparthouse tersebut.

“Harus dipertanyakan dan dibuktikan oleh PT Arba Propertindo apakah sudah memenuhi kewajiban tersebut?,” imbuhnya.

Terkait hal tersebut, dirinya meminta masyarakat, terutama kaum milenial untuk lebih peka dalam persoalan ini.

Sebab mereka katanya menjadi target utama penjualan hunian model tersebut.

Selain itu, August Hamonangan meminta agar para pengembang nakal dapat diberikan sanksi tegas karena kelalaiannya.

“Kalau ada oknum aparat yang terlibat, pecat saja. Tugas mereka menegakkan peraturan, bukan mengakalinya. PSI akan memastikan semua peraturan harus dijalankan sebagaimana semestinya,” tegas August Hamonangan.

“Kami akan mengawal kepentingan banyak warga masyarakat dan mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan,” tutupnya.

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn