Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Dukung Sanksi Pidana Penjara 3 bulan Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR – Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Viani Limardi, mendukung adanya sanksi pidana kurungan tiga bulan bagi pelanggar protokol kesehatan berulang.

Hal ini sebagaimana penambahan pasal sanksi pidana dalam Perda Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 yang diajukan Pemprov DKI Jakarta kepada DPRD DKI Jakarta pada Rabu (21/7/2021) lalu.

“Kalau mereka memang salah, harus kita hukum,” kata Viani dari Fraksi PSI saat rapat Bapemperda DPRD DKI Jakarta pada Kamis (22/7/2021).

Menurut Viani, sebetulnya pemerintah telah menegakkan aturan pelanggaran prokes dengan humanis melalui Perda Nomor 2 tahun 2020.

Namun selama setahun Perda itu diterapkan, sikap masyarakat justru tidak berubah alias tetap mempertahankan kesalahannya dengan melanggar prokes pencegahan Covid-19.

“Jika pendekatan humanis tidak berhasil, maka kita sebagai orangtua dari seluruh warga DKI Jakarta, kita harus mengambil langkah yang lebih tegas,” ujarnya.

“Karena langkah persuasif tidak bisa, maka langkah tegas yang kita ambil. Tentu langkah tegas yang terukur dan langkah tegas yang diatur sangat spesifik dan pelaksanaannya diawasi dengan ketat,” lanjutnya.

Viani mengatakan, sudah seharusnya pemerintah daerah mengamankan keselamatan warganya yang berjumlah 10,6 juta orang.

Dia juga meminta masyarakat tidak mencari pembenaran dengan melanggar prokes karena terhimpit kebutuhan ekonomi.

Sebab, kata dia, pemerintah tetap mengizinkan warganya mencari nafkah dengan bekerja dan berusaha.

Meski demikian, dia menyadari aktivitas warga Jakarta cenderung terbatas karena demi menekan penyebaran Covid-19.

“Bukannya kita tidak memperbolehkan mereka buka, tapi diberikan waktu dari pagi sampai jam 8 malam dengan mentaati protokol kesehatan. Tapi setelah diberikan kesempatan dan waktu berjualan, mereka masih saja melanggar peraturan,” jelasnya.

Karena itulah, Viani mendukung langkah Pemprov DKI untuk memberikan sanksi pidana dengan harapan para pelanggar itu dapat jera.

Di sisi lain, sanksi pidana ini juga dapat melindungi 10,6 juta warga Jakarta dari ancaman Covid-19.

“Kita harus berpikir secara logis, kita ini jangan mentang-mentang kita wajib merakyat lalu membela rakyat meskipun mereka salah. Di mana itu justru membahayakan 10 juta warga DKI Jakarta,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan sanksi pidana dalam usulan perubahan Perda Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Apabila usulan tersebut disetujui, Anies meminta agar pelaksanaan di lapangan dilakukan secara humanis.

“Saya berharap penegakkan pelanggaran prokes Covid-19 tidak menimbulkan benturan antara masyarakat dengan aparat penegak Perda,” kata Anies melalui pidato yang dibacakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di DPRD DKI Jakarta pada Rabu (21/7/2021)

“Penegakan Perda secara humanis harus dikedepankan sehingga tidak terjadi kegaduhan yang menyita perhatian publik,” tambah Anies.

Menurut Anies, petugas harus mengedepankan perspektif hak asasi manusia (HAM) dalam melakukan tugasnya di lapangan. Dengan begitu, konflik di lapangan bisa dihindari.

“Perasaan masyarakat yang senseitif akibat dampak pandemi Covid-19 merasuk ke kehidupan mereka, jadi harus dijaga,” ujar Anies.

Khawatirkan Satpol PP Arogran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan kepada DPRD DKI soal sanksi pidana dalam permohonan perubahan Perda Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Namun pengawas pemerintah daerah itu khawatir, tindakan arogan yaitu aksi pemukulan yang dilakukan oknum Satpol PP di daerah lain bisa terjadi di Jakarta.

Pasalnya mereka mendapat legitimasi hukum yang lebih kuat lagi dalam melakukan penindakan pelanggar prokes.

Selain itu tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) Satpol PP adalah menegakkan aturan yang dikeluarkan pemerintah daerah, bukan hukum pidana.

“Saya melihat kekuatannya itu sangat kuat sekali di Satpol, (sementara) kami melihat Satpol ini nggak punya (kewenangan) untuk penyidikan tindak pidananya,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di kantornya, Senin (19/7/2021).

Hal itu dikatakan Prasetyo usai rapat pembahasan surat Anies mengenai permohonan rencana perubahan Perda Nomor 2 tahun 2021.

Anies minta agar peran Satpol PP diperkuat, dan pelanggar protokol kesehatan (prokes) dapat dikenakan sanksi tegas berupa pidana.

Harapannya, para pelanggar prokes jera dan tidak mengulangi perbuatannya selama pandemi Covid-19.

Kata Prasetyo, banyak kejadian di luar dugaan terutama di daerah lain, bahwa oknum Satpol PP bertindak arogan kepada warganya.

Tidak hanya mengambil barang dagangan UMKM, tapi mereka juga ada yang memukul warganya sendiri.

Atas persoalan itu, sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta mempertanyakan kepentingan perubahan Perda tersebut dengan memperkuat peran Satpol.

Prasetyo lalu meminta Anies agar menyampaikan keinginannya di forum resmi dalam rapat Paripurna pada Rabu (21/7/2021) mendatang.

Nantinya, DPRD DKI Jakarta juga akan menjawab usulan Anies dalam forum resmi tersebut.

“Di sini ada ingin perubahan yang digelontorkan tadi dalam rapat pimpinan dewan dan eksekutif supaya diperkuat. Jadi pada saat Satpol turun ke lapangan, polisi itu diam karena dia nggak punya cantelan (payung hukum) harus masuk ke penindakannya,” imbuh dia.

Sumber : https://wartakota.tribunnews.com/2021/07/22/anggota-fraksi-psi-dprd-dki-dukung-sanksi-pidana-penjara-3-bulan-bagi-pelanggar-protokol-kesehatan

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn