Anies Baswedan Sindir Utang Pemerintah Pusat, DPRD DKI Jakarta Kompak Pertanyakan Dana Formula E

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyindir pemerintahan Presiden Jokowi yang masih punya ‘utang’ kepada Pemprov DKI Jakarta.

Hal tersebut diutarakan di hadapan Karni Ilyas di acara Talkshow ILC TV One, Selasa (12/5/2020) malam.

Dirinya sekaligus membenarkan pernah gontok-gontokan dengan tiga Menteri Presiden Jokowi soal bantuan sosial atau Bansos.

Bermula saat Karni Ilyas menanyakan asal muasal uang Rp 5,1 triliun yang dituntut Anies Baswedan ke pemerintah pusat.

Alhasil pemimpin ibukota itu sempat diejek tak punya uang untuk bantu warganya menghadapi masa pelik ini.

“Kenapa ada yang krusial lagi soal anggaran. Soal Rp 5,1 T yang katanya ternyata Gubernur DKI ternyata nggak punya dana untuk 1 juta orang,” tanya Karni Ilyas

Seketika dibantah tegas mantan Menteri Pendidikan itu.

“Informasi tentang tidak ada uang itu tidak benar. DKI ini sudah mengalokasikan Rp 5 triliun untuk BTT penanganan Covid,”

“Ini untuk kesehatan, untuk Bansos, dan untuk pemulihan ekonomi kalau dibutuhkan,” ujar Anies.

Dia sekaligus membantah isu miring soal tidak adanya anggaran DKI Jakarta.

“Sehingga secara anggaran, ada anggarannya Alhamdulillah. Tentu ada batas dan tidak mungkin anggaran tidak ada batasnya. tetapi untuk Bansos ini kita tidak ada kendala,” sambungnya.

Selanjutnya dia membahas keadaan sebenarnya adalah tantangan cashflow atau aliran kas.

Hal tersebut terjadi karena pajak sebagai pendapatan utama DKI Jakarta merosot di masa pandemi Covid-19.

Meski demikian pihaknya menjamin dana kas masih sangat aman.

Salah satu sumber dana yang membantu cashflow DKI Jakarta aman karena dana bagi hasil dari pemerintah pusat sudah masuk.

“Alhamdulillah kita bersyukur. Yang ini juga sempat dibicarakan cukup panjang. Dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan DKI di tahun 2019 nilainya Rp 5,1 triliun,” kata Anies.

Dia menambahkan dana tersebut sempat tertahan di pemerintah pusat.

“Memang sempat belum dibayarkan. Alhamdulillah tanggal 23 April (2020) kemarin itu sudah dibayarkan Rp 2,6 tirliun,”

Artinya pemerintah pusat masih punya utang ke provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 2,5 triliun.

“Jadi masih ada sisa Rp 2,5 triliun yang harus dibayarkan dari Kementerian Keuangan kepada Pemprov Jakarta,” kata Anies.

“Begitu itu dibayarkan kita memiliki kelonggaran likuiditas,”

“Jadi anggaran Insya Allah Ada. Tantangan sempat ada di cashflow tapi dengan kemarin baru 50 persen dari dana bagi hasil dikembalikan kepada Jakarta. Kita masih menunggu 50 persen lainnya,” jelasnya.

Blak-blakan Diserang 3 Menteri Jokowi

Dalam kesempatan yang sama dirinya juga mengakui ada kesalahpahaman antara dirinya dan tiga menteri terkait Bansos.

Sebelumnya dikutip dari tribunWow, tiga di antara sejumlah pihak yang melayangkan kritikannya yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Aniese menyebutkan selama ini ada oknum yang tak paham konsep awal Bansos di DKI Jakarta.

Ada mengira bantuan akan diberikan kepada warga per orang, padahal justru akan dibagikan per kepala keluarga.

Selanjutnya kata dia, ada pihak yang mengira warga DKI akan mendapatkan bantuan dobel atau dua kali.

Yang sebenarnya terjadi DKI berinisiatif menyalurkan bansos paket sembako menggunakan pendanaan dari Pemprov di awal masa PSBB untuk mengisi kekosongan bansos pemerintah pusat yang masuk terlambat.

“Tentang dobel. Tidak ada dobel di sini. Karena ini adalah bantuan makanan untuk dikonsumsi,”

“Tujuannya adalah untuk mengisi rongga tadi. PSBB ditetapkan tanggal 10 bantuan dari pemerintah pusat baru mulai tanggal 20 April,” ungkapnya.

Komentar Sri Mulyani

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak mampu menyalurkan bantuan sosial untuk 1,1 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayahnya.

Bendahara Negara itu menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut.

Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk 4,7 juta KPM dibebankan semuanya kepada pemerintah pusat.

“Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy), DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat,” ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan kepada Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5/2020).

Sri Mulyani pun mengatakan, pemerintah pusat harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tidak mampu di-cover oleh Pemprov DKI Jakarta.

Saat ini, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp 110 triliun.

Dana Formula E

Di sisi lain, Komisi E DPRD DKI Jakarta kompak meminta Gubernur Anies Baswedan dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengembalikan biaya komitmen penyelenggaraan Formula E tahun 2020 dan 2021.

Sebab, Pemprov DKI total sudah membayar Rp 560 miliar, yakni Rp 360 miliar pada Desember 2019 untuk commitment fee Formula E tahun 2020, dan Rp 200 miliar untuk tahun 2021.

Seiring pandemi Virus Corona di dunia termasuk Indonesia, Komisi E mengatakan secara realistis ajang balap mobil listrik itu tak mungkin digelar di tengah kondisi seperti ini.

Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia Anggara Wicitra mengatakan, permintaan itu sudah disampaikan ke Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta.

“Dana itu berasal dari rakyat, dan di tengah kondisi ini sangat lebih baik kalau itu bisa dibelanjakan untuk kebutuhan rakyat yang lebih penting,” kata Anggara kepada wartawan, Jumat (15/5/2020).

Ia juga menuntut Pemprov DKI secepatnya mengajukan klausul force majeure kepada Federasi Formula E.

Supaya, keseluruhan biaya komitmen yang telah dibayarkan bisa kembali lagi.

Menurut politikus PSI ini, alangkah lebih baik jika dana tersebut kembali dan kemudian diperuntukkan membeli kebutuhan mendedak, semisal sembako atau bantuan sosial pangan bagi masyarakat.

“Kita harus punya kontrol sebagai pemilik anggaran, karena uang itu adalah uang rakyat.”

“Harus dibelanjakan sesuai prioritas untuk membeli sembako,” ucapnya.

Sebelumnya, balapan Formula E di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada 6 Juni 2020 ditunda karena wabah virus corona.

Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan biaya komitmen (commitment fee) yang dikeluarkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) sebesar Rp 360 miliar, tidak akan hangus.

“Tidak ada yang hangus, kalau dari sisi biaya karena ini (wabah corona) memang force majeure (kejadian luar biasa),” katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2020).

Dalam kesempatan itu, Anies Baswedan memastikan fokus utamanya kali ini adalah menangani wabah virus corona yang mulai merebak di Indonesia, khususnya Jakarta.

Karena itu, ketimbang Formula E yang diklaim mendongkrak perputaran uang Rp 1,2 triliun, dia lebih mengutamakan keselamatan warga Jakarta.

“Saya katakan, nomor satu keselamatan, nomor dua keselamatan, dan nomor tiga keselamatan.”

“Baru yang berikutnya yang lain (perekonomian),” ujar Anies Baswedan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari apbd.jakarta.go.id, Dispora DKI Jakarta pada 2019 telah mengucurkan dana Rp 360 miliar untuk biaya komitmen.

Dana itu dikeluarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019.

Di tahun 2020 ini, Dispora kembali menyiapkan duit Rp 360 miliar untuk biaya komitmen dan penyelenggaraan pra event sebesar Rp 3 miliar.

Namun, duit ini belum dikucurkan karena keburu ditunda oleh Pemprov DKI Jakarta.

Bila ditotal, duit yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk kegiatan Formula E pada 2020 ini mencapai Rp 723 miliar.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn