ASN di DKI Pantau Pasar, PSI: Kebijakan Reaktif Beresiko Tinggi

FRAKSI Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengkritisi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI guna menerjunkan 5 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengawasi aktivitas masyarakat di pasar selama PSBB. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI August Hamonangan menilai hal itu bukan solusi permanen dan merupakan kebijakan tambal sulam. Terlebih, menurutnya vaksin covid-19 baru tersedia 1-2 tahun mendatang. “Selama periode pandemi, akan ada gelombang naik-turun kasus covid-19. Oleh karena itu, Pemprov DKI harus menyusun kebijakan yang strategis dan permanen. Saya menilai pengerahan ribuan PNS itu adalah keputusan reaktif yang berisiko tinggi,” kata August melalui keterangan tertulis, Minggu (5/7). Ia menilai, pasar memiliki risiko pemaparan covid-19 yang tinggi. Menerjunkan para ASN ke pasar, sambungnya, harus diimbangi dengan pembekalan protokol khusus yang memadai dan memastikan semuanya dalam kondisi fisik yang pria. “Tidak bisa asal comot orang lalu dicemplungin begitu saja,” ujarnya. Menurut August, setiap ASN memiliki kualifikasi di bidangnya masing-masing. Proses rekrutmen dan pendidikan para ASN membuat mereka berkualifikasi di bidang analisis (non-lapangan), maupun pekerjaan lapangan. Keduanya, lanjut August, memiliki keahlian dan tanggung jawab yang sangat berbeda. Oleh sebab itu, alih-alih menerjunkan ASN non lapangan ke pasar, ia mendorong agar Pemprov mengoptimalkan peran petugas yang selama ini di lapangan. “Pemprov DKI harus mengoptimalkan peran para petugas lapangan, seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Jika jumlahnya tidak cukup, Pemprov bisa melibatkan pihak eksternal seperti TNI dan Polri,” paparnya. Pelibatan pihak eksternal dikatakan August membutuhkan anggaran yang lebih. Padahal, APBD 2020 diperkirakan menyusut 53 persen. Artinya, dari total Rp87,9 triliun, menjadi hanya Rp47 triliun. Atas dasar itu, ia mendorong Pemprov untuk mencairkan anggaran Formula E sebesar Rp560 miliar. “Uang sebesar itu bisa digunakan untuk keperluan penanganan pandemi covid-19, termasuk untuk pengawasan pasar,” tandas August. Sebelumnya, sebanyak 5 ribu ASN DKI ditugaskan menjaga 151 pasar untuk megawasi kegiatan masyarakat selama PSBB masa transisi. Hal tersebut sesuai dengan Surat Tugas No 554/081 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Saefullah.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn