Bansos Jadi Beban Pusat, PSI: Anies Harus Jujur ke Rakyat

MENTERI Keuangan Sri Mulyani menyatakan Pemprov DKI Jakarta tidak mampu membiayai bantuan sosial (bansos) untuk 1,1 juta KK Jakarta yang terdampak pandemi covid-19. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta meminta Pemprov DKI tidak lari dari tanggung jawab dengan mengalihkan beban bansos ke pemerintah pusat.Pemprov DKI memperkirakan realisasi APBD 2020 hanya Rp47 triliun dari rencana Rp 87,95 triliun. Berdasarkan situs dashboard-bpkd.jakarta.go.id, realisasi pendapatan saat ini sebesar Rp 15,4 triliun. Sementara itu, sesuai Pergub No. 28/2020, Pemprov DKI menambah anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp844 miliar. Di dalamnya terdapat alokasi bansos untuk 4 tahap pembagian dengan nilai total Rp 747 miliar.“Jakarta yang paling pertama mengajukan PSBB, terkesan heroik, tapi tidak terencana dengan baik. Pengalihan dana bansos ini menunjukkan kebijakan PSBB di Jakarta tambal sulam. Anggaran bansos tahap satu sekitar Rp187 miliar, masih tersisa dana Rp560 miliar untuk 3 kali pembagian bansos berikutnya. Pertanyaannya, jika tidak digunakan untuk bansos, ke mana uang tersebut?” kata Eneng Malianasari, anggota komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Kamis (7/4).Saat ini distribusi bansos dari Pemprov DKI tahap dua ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan dengan dalih perbaikan data. Eneng menilai Pemprov DKI seharusnya menjalankan kesepakatan yang telah dibuat dengan Kemensos dengan menanggung 1,1 juta KK DKI terdampak.“Jutaan masyarakat saat ini hidup menderita akibat pandemi covid-19. Bukan waktunya melempar tanggung jawab. Pemprov harus menanggung 1,1 juta KK DKI terdampak tersebut. Toh, anggarannya juga masih tersedia kok,” tuturnya.Jumlah 1,1 juta KK yang menjadi tanggungan Pemprov DKI juga tak cukup lagi dan meminta agar jumlah ini ditambah pada pembagian bansos tahap kedua. Adanya tambahan penerima bantuan, mengingat periode pandemi yang berkepanjangan membuat banyak kelompok masyarakat yang awalnya masuk kelas ekonomi menengah jadi miskin dan rentan miskin.Namun disayangkan, Pemprov DKI terkesan lari dari kewajiban menyediakan bantuan sosial sementara pengeluaran anggaran untuk kegiatan-kegiatan lain yang tidak penting dan tidak mendesak terus berjalan. Eneng mencontohkan rencana pembangunan 6 Ruang Terbuka Hijau (RTH) senilai Rp14,2 miliar yang terus berjalan. Ini menggambarkan bahwa Pemprov DKI tidak memiliki skala prioritas anggaran.“Jika memang anggarannya kurang, Pemprov DKI bisa mendesak commitment fee Formula E tahun 2021 senilai Rp 200 miliar dikembalikan untuk biaya bansos,” kata dia.Eneng mendesak Anies untuk segera menyusun skala prioritas anggaran dengan jelas dan tegas. Termasuk memaparkan detail realisasi anggaran penanganan covid-19 sebesar Rp10,6 triliun.“Data realisasi belanja anggaran tidak transparan, sehingga susah untuk dimonitor. Gubernur Anies harus jujur kepada rakyat perihal penggunaan anggaran, jangan sekedar lip-service,” pungkas Eneng.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn