Bukti Anies Tak Pandang Bulu, Segini Besaran Dana Apresiasi TGUPP Setelah Dipangkas 25 Persen

Soal tunjangan hari raya yang diberikan secara penuh kepada Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) menuai pro dan kontra.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah pun meluruskan informasi yang berkembang, karena meributkan soal THR yang dibayarkan penuh untuk anggota TGUPP.

Menurut SaefullahTGUPP bukan mendapat THR, melainkan uang apresiasi.

Ia memastikan jumlah uang apresiasi itu dipangkas sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 514 Tahun 2020 Tentang Rasionalisasi dan Penundaan Hak Keuangan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Mereka dibayarkan ada satu yang namanya apresiasi. Apresiasi diberikan menjelang hari raya begitu. Bukan (THR), tapi apresiasi,” ucap Saefullah saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (30/5/2020).

Dalam Kepgub itu disebutkan hak keuangan TGUPP dirasionalisasi (dipangkas) sebesar 25 persen dan ditunda sebesar 25 persen.

Contohnya, Ketua TGUPP DKI Amin Subekti memiliki hak keuangan Rp 50 juta maka setelah dipangkas dan ditunda tersisa Rp 25 juta.

Sedangkan pembayaran sisanya sebesar Rp 12,5 juta masih ditunda.

“Besaran setelah dirasionalisasi sesuai Kepgub,” kata Saefulah.

Saefullah menjelaskan, hak keuangan TGUPP tersebut telah dipangkas sejak April 2020.

Namun Kepgub tersebut baru diteken Mei 2020, sehingga akan disesuaikan pada bulan selanjutnya.

“Karena ini berlaku mundur ada kelebihan bayar nanti secara akuntansi saya sudah diskusi sama pak inspektur nanti bisa dibalancekan,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat kebijakan memotong 25 persen tunjangan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Dana tersebut dialokasikan untuk menangani dan memutus mata rantai pandemi virus corona atau Covid-19, yang membutuhkan anggaran besar.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir menjelaskan,  Pemprov DKI Jakarta tetap memberikan THR secara penuh lantaran status anggota TGUPP bukan pegawai, seperti ASN.

“TGUPP bentuknya kegiatan, enggak di pegawai,” ucap Chaidir saat dikonfirmasi pada Kamis (28/5/2020).

“Kalau di kegiatan itu memang dimungkinkan ada apresiasi untuk membayar keahlian tenaga mereka,” ia menambahkan.

Ia menegaskan, gaji dan THR para anggota TGUPP ada di dalam program kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

Hal ini berbeda dengan gaji dan tunjangan bagi para ASN yang sepenuhnya diatur oleh BKD DKI Jakarta.

“(TGUPP) di Bappeda, bukan BKD,” Chaidir menambahkan penjelasannya.

Ia meluruskan, bahwa tunjangan kinerja ASN DKI Jakarta hanya dipotong sebesar 25 persen, bukan 50 persen seperti informasi yang beredar.

Menurut dia, soal pegawai BKD, BPKD, dan Dinas Kominfo yang katanya mendapat tunjangan penuh, dipastikan itu tidak benar.

Ia menyebut, ketiga SKPD itu tetap mendapat penyesuaian tunjangan akibat kontraksi ekonomi yang terjadi secara nasional.

“Ini penyesuaian kontraksi ekonomi sehingga APBD menyesuaikan, salah satunya komponen TKD (dikurangi) 25 persen sehingga yang diberikan 75 persen,” ujarnya.

“Yang dibayarkan 50 persen dan ditunda 25 persen, jadi bukan pemotongan,” tambah dia.

Sebelumnya, Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta menilai ketidakadilan karena tunjangan ASN Pemprov DKI Jakarta dipotong 50 persen imbas Covid-19.

Politikus PSI August Hamonangan menyebutkan, pemotongan itu disinyalir tidak merata lantaran ada beberapa SKPD yang tetap mendapat tunjangan penuh.

Menurut dia, pekerjaan SKPD itu tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat dan tidak berisiko tinggi terpapar virus corona atau Covid-19.

“Saya dapat info para PNS sedang resah karena ada kabar bahwa BKD, BPKD, dan Dinas Kominfo dapat tunjangan penuh,” ucap August pada Rabu (27/5/2020).

“Padahal mereka tidak bersentuhan dengan masyarakat dan tidak berisiko tinggi,” Ia menambahkan.

Soal THR yang secara penuh diterima anggota TUGPP juga sempat disinggung oleh August.

Ia berpendapat, kebijakan ini menimbulkan kesan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertindak tidak adil dan pilih kasih terhadap anak buahnya.

Sebab, tunjangan bagi para ASN ini seharusnya diberikan berdasarkan kinerja yang dapat diukur secara terukur dan transparan.

“Pak Gubernur harus sadar bahwa tunjangan penghasilan itu hal yang penting dan sangat sensitif bagi para pegawai. Pak Gubernur harus mampu bertindak adil,” kata August.

Menurut dia, pemotongan tunjangan kinerja ASN sendiri tak dapat dihindarkan, mengingat realisasi pendapatan daerah anjlok imbas pandemi Covid-19.

Di sisi lain ada juga SKPD yang harus bersentuhan langsung dengan masyarakat dan berisiko tinggi terpapar Covid-19.

“Saya kira ASN bisa legowo jika tunjangan 100 persen diberikan kepada tenaga kesehatan yang berhadapan langsung dengan pasien Covid-19,” ia mencontohkan.

Kebijakan pemberian tunjangan lebih besar juga bisa dialokasikan ke para pegawai yang bersinggungan langsung dengan masyarakat demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

August Hamonangan mencontohkan Satpol PP, Dinas Perhubungan, pegawai kelurahan dan kecamatan, serta BPBD.

”Ini Soal Empati”

Terkait soal THR penuh untuk anggota TUGPP, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono turut angkat bicara saat dihubungi terpisah.

Ia mengatakan pemberian THR secara penuh untuk anggota TGUPP itu tidak menyalahi aturan.

Sebab, aturan terkait gaji dan THR bagi TGUPP diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) tersendiri dan ini berbeda dengan para PNS.

“TGUPP adah pekerja paruh waktu yang setiap tahun diperpanjang,” ujar Mujiyono, Kamis (28/5/2020).

“Pekerja kontrak dan bukan ASN. Mereka pakai Pergub tersendiri soal TGUPP,” bebernya.

Senada dengan Chaidir, terkait pemberian gaji dan THR bagi TGUPP sendiri dianggarkan oleh Bappeda lewat komponen belanja langsung.

Sedangkan gaji dan tunjangan yang diberikan untuk para pegawai masuk dalam komponen belanja tidak langsung dalam APBD DKI Jakarta.

“Secara aturan memang benar, belum ada peraturan yang merevisinya,” ujar Mujiyo.

“Nomenklaturnya juga masuk dalam komponen belanja langsung bukan belanja tidak langsung,” imbuh dia.

Meski secara aturan tidak melanggar, politikus Partai Demokrat ini menyelipkan pesan moral.

Ia mengingatkan akan pentingnya rasa empati yang dimiliki oleh para anggota TGUPP.

Sebab, jumlah nominal uang yang diterima oleh para anggota TGUPP itu sangat besar.

Sedangkan, saat ini banyak warga Jakarta yang terpaksa kehilangan mata pencariannya imbas mewabahnya Covid-19.

“Secara aturan benar, tapi ini soal empati. Kesadaran, saya menyarankan semua pihak berempati terhadap kondisi seperti saat ini.

Diungkap Politikus PSI

Soal besaran THR yang diterima anggota TGUPP ini sempat diungkap oleh William Sarana Aditya.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI ini membeberkan besaran THR yang diterima penuh anggota TGUPP di media sosial twitter miliknya (@willsarana).

“TGUPP, THR-nya full turun. ASN DKI dipotong berikut dengan TKD-nya. TGUPP jauh lebih kuat dari ASN kita tampaknya,” tulis William dikutip TribunJakarta.com.

Dalam unggahannya itu, William memperlihatkan sebuah dokumen berjudul ‘Daftar Pembayaran Keuangan Hak dan Anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan’.

Dalam dokumen itu, nominal uang yang diterima para anggota THR cukup fantastis, mulai dari Rp 22 juta hingga Rp 50 juta.

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn