Dapat Laporan PSI Anak Buah Anies Janji Tindak Pasar Langgar Protokol Kesehatan

Aktivitas pasar tradisional di Ibukota telah kembali beroperasi di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) DKI Jakarta pun dikerahkan guna mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di pasar benar-benar dijalankan.

Namun Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengaku masih menemukan sejumlah pedagang di Pasar Jembatan Lima, Jakarta Barat yang tidak menerapkan aturan tersebut.

Menanggapi hal itu, Kepala Satpol PP DKI Arifin mengatakan, sejauh ini belum mendapatkan laporan dari anggotanya yang diterjunkan di Pasar Jembatan Lima jika pasar tersebut tidak menerapkan protokol kesehatan.

“Kalau ada kejadian seperti itu, tidak menerapkan protokol kesehatan, kami akan memanggil pengelola pasar tersebut. Nanti pengelola akan mengingatkan kepada para pedagang,” kata Arifin kepada wartawan, Jumat (19/6)

Arifin mengatakan, jika pengelola pasar kedapatan melanggar aturan maka Satpol PP tidak segan untuk memberikan tindakan berupa sanksi kepada pedagang, pembeli, atau pengelola.

Sanksi yang dimaksud sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 41/2020 tentang sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB di ibukota.

Disebutkan, bagi setiap orang atau pelaku usaha yang melanggar, akan dikenakan denda mulai dari Rp100 ribu hingga Rp50 juta.

Saat ini pun, lanjut Arifin, pihaknya telah menerjunkan kurang lebih 700 personil di 153 pasar di DKI untuk terus mengawasi protokol kesehatan yang ada di pasar tradisional.

Untuk diketahui, dalam inspeksi mendadak ke Pasar Jembatan Lima, anggota Komisi B DPRD, Eneng Malianasari dari fraksi PSI mengaku menemukan protokol kesehatan tempat tersebut hampir tidak diterapkan sama sekali.

Menurutnya, sebagian besar pedagang tidak menggunakan pakai masker, ketentuan jaga jarak maupun mekanisme kios ganjil genap seperti yang sudah ditetapkan Pemprov DKI juga tidak diikuti.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn