Dewan Kritik Pemprov Setop Sementara Bansos

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Eneng Malianasari, mengkritisi kebijakan Pemprov DKI menghentikan sementara bantuan sosial (Bansos) warga terdampak Covid-19. Padahal, katanya, anggaran bansos masih tersisa Rp560 miliar.

Lebih lanjut dia menjelaskan, sesuai Pergub No 28/2020, Pemprov DKI menambah anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp844 miliar. Dari nominal itu terdapat anggaran bansos bernilai Rp747 miliar.

“Anggaran bansos tahap satu sekitar Rp 187 miliar, masih tersisa dana Rp 560 miliar untuk 3 kali pembagian bansos berikutnya. Pertanyaannya, jika tidak digunakan untuk bansos, ke mana uang tersebut,” kata Eneng dalam keterangan resminya, Kamis (7/5/2020).

Selain itu, Eneng menilai Pemprov DKI seharusnya menjalankan kesepakatan yang telah dibuat dengan Kementerian Sosial soal pemeberian bansos terhadap 1,2 juta warga DKI terdampak Covid-19. Menurutnya, Pemprov tidak bisa lari dari tanggung jawab dengan mengalihkan beban bansos ke pemerintah pusat.

“Jutaan masyarakat saat ini hidup menderita akibat pandemi covid-19. Bukan waktunya melempar tanggung jawab. Pemprov harus menanggung 1,2 juta warga DKI terdampak tersebut. Toh, anggarannya juga masih tersedia kok,” ujar Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.

Oleh karena itu, Eneng mendesak Gubernur Anies Baswedan segera menyusun skala prioritas anggaran dengan jelas dan tegas. Termasuk memaparkan detail realisasi anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 10,6 triliun.

“Data realisasi belanja anggaran tidak transparan, sehingga susah untuk dimonitor. Gubernur Anies harus jujur kepada rakyat perihal penggunaan anggaran, jangan sekedar lip-service,” imbuhnya.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn