DIlematis, Ribuan ASN Sebagai Pengawas Pasar di Jakarta Berisiko Terhadap Penularan Covid19

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengkritisi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal pengerahan 2.000 aparatur sipil negara (ASN) di sejumlah pasar tradisional mulai Senin (6/7/2020) sampai Minggu (19/7/2020).

Mereka dikerahkan untuk membantu Satpol PP dalam mengawasi dan menindak masyarakat yang mengabaikan pencegahan Covid-19 di pasar.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mengatakan, pengerahan ASN itu justru berisiko tinggi terhadap penularan Covid-19.

Apalagi vaksin Covid-19 diperkirakan baru tersedia selama 1-2 tahun mendatang.

“Kami menilai langkah tersebut adalah kebijakan tambal-sulam, bukan solusi permanen,” kata August berdasarkan keterangan yang diterima pada Senin (6/7/2020).

Menurutnya, DKI harus terus waspada selama periode pandemi, karena akan ada gelombang naik-turun kasus covid.

Oleh karena itu, Pemprov DKI harus menyusun kebijakan yang strategis dan permanen.

“Saya menilai pengerahan ribuan PNS itu adalah keputusan reaktif yang berisiko tinggi,” kata August Hamonangan yang juga menjadi anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini.

Dari informasi yang diperoleh, kata dia, Perumda Pasar Jaya telah melakukan tes swab Covid-19 kepada 6.624 pedagang di 68 pasar.

 

Hasilnya, 142 pedagang positif covid atau setara dua persen dari yang diperiksa.

“Artinya pasar memiliki risiko tinggi paparan virus covid. Oleh karena itu, menurunkan petugas ke pasar itu harus dibarengi dengan pembekalan protokol khusus, menyediakan perlengkapan yang memadai, dan memastikan semuanya berada dalam kondisi fisik yang prima. Tidak bisa asal comot orang lalu dicemplungin begitu saja,” imbuh August.

August menerangkan, proses rekrutmen dan pendidikan ASN sudah didesain dengan kualifikasi masing-masing.

Ada yang berkualifikasi sebagai analisis, ada pula untuk pekerjaan-pekerjaan lapangan.

 

Keduanya memiliki keahlian, pengetahuan, dan tanggung jawab yang sangat berbeda. Karenanya, untuk menghindari risiko yang tidak perlu, sebaiknya PNS non-lapangan jangan diturunkan untuk menjaga pasar.

Pemprov DKI harus mengoptimalkan peran para petugas lapangan, seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Jika jumlahnya tidak cukup, Pemprov bisa melibatkan pihak eksternal seperti TNI dan Polri.

Untuk melibatkan pihak dari luar memang membutuhkan anggaran ekstra.

Sementara, APBD 2020 diprediksi menyusut 53 persen, dari Rp 87,9 triliun menjadi hanya Rp 47 triliun.

 

“Itulah mengapa sejak awal kami minta Pemprov DKI segera mencairkan uang Formula E sebesar Rp 560 miliar. Uang sebesar itu bisa digunakan untuk keperluan penanganan pandemi covid, termasuk untuk pengawasan pasar,” ungkapnya

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta melepas 2.000 ASN sebagai petugas pengawasan dan penindakan kegiatan masyarakat selama PSBB masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif.

Secara seremonial, upacara penyematan tanda slempang lengan petugas pengawas dan penegak PSBB masa transisi itu digelar di Halaman Balai Kota Jakarta, Selasa (23/6/2020).

“Saya ingin sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah bersedia menjadi bagian yang secara aktif menjaga amanat Instruksi Sekda Nomor 51 Tahun 2020 tentang pengawasan dan penindakan kegiatan masyarakat selama PSBB,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selaku pemimpin upacara.

 

Gubernur Anies melanjutkan bahwa jumlah 2.000 petugas yang tersebar di seluruh penjuru ibu kota memang belum cukup untuk mengawasi 11 juta lebih penduduk DKI Jakarta.

Namun, tugas yang nantinya akan diemban para ASN tersebut akan sangat menentukan keselamatan seluruh masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

“Sebanyak 2.000 petugas jumlahnya tentu tidak sepadan dengan 11 juta penduduk yang diawasi. Tetapi, saya percaya bahwa Bapak/Ibu sekalian bisa menjadi garda terdepan untuk mengingatkan pada semua bahwa semua protokol kesehatan yang harus ditegakkan bukan semata-mata untuk menegakkan aturan, tapi untuk melindungi keselamatan seluruh masyarakat,” katanya.

Selain itu, tujuan dari pelepasan ASN menjadi petugas pengawas adalah untuk membangun kebiasaan baru.

 

Mengingat, tujuan dari masa transisi ini adalah pembelajaran kebiasaan baru bagi seluruh masyarakat untuk terus disiplin memakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan secara rutin.

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn