Elektabilitas Anies Jeblok Gegara PSBB Fase 2, PDIP: Bukti Warga Jakarta Cerdas

Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di radar Capres 2024 anjlok menurut Survei Polmatrix Indonesia. Popularitas Anies anjlok gara-gara kebijakan untuk kembali menerapkan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) fase 2 yang sedang berlangsung sekarang ini.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengaku hal ini merupakan salah satu bukti kalau masyarakat semakin pintar memberikan penilaian kepada kinerja kepala daerah.

“Masyarakat lihat dari kinerja. Saya objektif saja ini bukti bahwa masyarakat Jakarta adalah masyarakat yang cerdas,” kata Gembong saat dikonfirmasi Akurat.co Selasa (29/9/2020).

Pada masa pandemi ini, berbagai kebijakan yang ditempuh Gubernur Anies Baswedan lanjut Gembong bakal dilihat satu persatu oleh masyarakat. Baik atau buruknya akan berimbas pada nilai positif atau negatif yang diberikan kepada Anies Baswedan.

“Jadi masyarakat menilai apakah dia menilai positif atau negatif terhadap penanganan Covid-19 di Jakarta. Masyarakat bisa menilai itu dan ini adalah salah satu buktinya,”tegasnya.

Lebih dari itu, Gembong menilai PSBB fase 2 yang ditempuh Anies Baswedan adalah kebijakan yang politis. Bahkan kebijakan ini berimbas pada matinya usaha kecil masyarakat yang selama ini dijadikan sebagai tulang punggung penghasilan. Hampir semua sektor amburadul gara-gara kebijakan ini.

Penangan wabah ini kata Gembong harus berjalan berbarengan dengan pembenahan stabilitas ekonomi. Tak boleh ada unsur yang pincang.

“Perlu dipertimbangkan Pemprov DKI Jakarta berkaitan dengan penangan Covid-19  yang pertama berkaitan dengan stabilitas ekonomi juga tetapi  terjaga beriringan dengan penangan Covid-19,”tegasnya.

Para pelaku usaha kecil lanjut Gembong dibikin tidak bisa bergerak atas kebijakan PSBB. Anies tidak menutup tempat usaha di Jakarta selama aturan ini berlakukan.

 

Imbasnya para pelaku usaha tetap membayar sewa lapak tetapi dagangan justru tidak laku karena kurangnya pengunjung akibat himbauan untuk tetap di rumah.

Gembong mengaku pihaknya di DPRD DKI Jakarta bahkan sudah menerima sejumlah aduan dari masyarakat terkait hal ini

“Karena tetap buka maka konsekuensinya  adalah orang yang nyewa lapak mau buka atau tutup mereka harus tetap bayar sewa.

Beda dengan PSBB pertama dia tidak harus bayar sewa karena semua tutup secara keseluruhan. Nah sekarang kalau buka enggak ada yang beli mau tutup tetap bayar ini UMKM kita kejepitnya disini,”pungkasnya

Sementara itu politisi Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menganggap wajar jika Elektabilitas Anies turun terus, apalagi dengan PSBB ketat diperpanjang. Selain mengakibatkan banyak perusahaan yang bangkrut dan ratusan ribu karyawan terkena PHK, Anies juga tidak konsisten menerapkan protokol kesehatan pada saat PSBB transisi, di antaranya memperbolehkan pengumpulan masa untuk demonstrasi.

August Hamonangan mengatakan ketidaksetujuan warga Jakarta terhadap kebijakan Anies memperpanjang PSBB total karena dinilai tidak efektif dalam memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.

Dewan Pembina Solidaritas Korban Pelanggaran Lingkungan (SoKoPeL) ini mengungkapkan meski PSBB diperpanjang ternyata lonjakan kasus COVID-19 di Jakarta tetap terjadi, yakni sebesar 1.000 kasus per hari

“Ini bukti bahwa perpanjangan masa diberlakukannya PSBB ketat tidak efektif menekan penyebaran virus Covid-19. Saat ini total kasus positif Covid-19 di Jakarta mencapai 68.927 kasus,” ujarnya.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn