Fraksi PSI DPRD DKI Desak Anies Tiadakan Kegiatan HBKB

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedaan untuk meniadakan kembali pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) yang biasa digelar pada hari Minggu di Jalan Sudirman-Thamrin.

PSI memandang pelaksanaan HBKB pada Minggu (21/6/2020) justru memicu penularan Covid-19 karena masyarakat banyak berkurumun.

“Sebetulnya apa urgensi pembukaan HBKB? DKI harusnya mendorong masyarakat berolahraga di sekitaran rumah dengan jaga jarak. Bukan justru berbondong-bondong membuat kerumunan massa dan memicu infeksi Covid-19,” kata Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana berdasarkan keterangan yang diterima pada Senin (22/6/2020).

Meski  memasuki fase transisi, situasi di Jakarta masih belum sepenuhnya normal. Pemprov DKI Jakarta sebaiknya tidak gegabah membuat kebijakan karena angka kasus positif Covid-19 di Jakarta masih tinggi yakni mencapai 9.830 orang dengan rata-rata penambahan 100 pasien positif setiap harinya.

Justin menilai angka ini tidak akan melandai apabila kegiatan HBKB terus berjalan. “Kemarin pengunjung HBKB sudah membludak, minggu depan akan semakin banyak orang datang berbondong-bondong dan kerumunan massa akan semakin tidak bisa dikendalikan,” jelas dia.

Dengan banyaknya akses keluar masuk sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin, pembatasan pengunjung sulit diterapkan, sehingga otomatis protokol kesehatan jaga jarak tidak berlaku. Penempatan 500 petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga tidak akan efektif karena pengunjung hanya mendapat mendapat teguran atau hukuman sosial ringan.

Warga yang melanggar, kata dia, juga sulit dikeluarkan dari area kawasan HBKB. “Justru yang ada warga kucing-kucingan dengan petugas, keluar di satu area, lalu masuk lagi lewat akses jalan yang lain,” ujarnya

Dia menilai, DKI seharusnya mendorong masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan sebagai tatanan baru di fase transisi, bukan justru mendorong masyarakat bebas berkerumun. DKI juga sebaiknya fokus dengan agenda yang sudah ada seperti pengawasan protokol kesehatan dengan pembatasan di pasar.

Apabila terus dibiarkan, Jakarta berpotensi mengalami lonjakan pasien positif Covid-19 baru setelah munculnya berbagai klaster penyebaran covid baru, seperti pasar tradisional. “Pemprov DKI tidak mengindahkan perjuangan tenaga kesehatan yang terus berperang melawan Covid-19. Segera batalkan kegiatan CFD Jakarta hingga keadaan sudah benar-benar normal,” ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, saat ini DKI masih mengevaluasi pelaksanaan HBKB sebagai sarana olahraga yang digelar di Jalan Sudirman-Thamrin pada hari Minggu (21/6/2020) lalu. Petugas masih mendata jumlah orang yang datang dan pengawasan terhadap protokol kesehatan Covid-19 saat pelaksanaan HBKB.

“Nanti kami akan diputuskan, apakah pendekatannya masih akan seperti kemarin (Minggu, 21/6/2020) atau akan diubah pendekatannya. Tapi, intinya adalah kita semua sedang dalam proses belajar menaati protokol, belajar mengelola kegiatan, dan setiap ada proses ambil hikmahnya, lakukan koreksi, lakukan perbaikan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, saat ini DKI masih mengevaluasi pelaksanaan HBKB sebagai sarana olahraga yang digelar di Jalan Sudirman-Thamrin pada hari Minggu (21/6/2020) lalu. Petugas masih mendata jumlah orang yang datang dan pengawasan terhadap protokol kesehatan Covid-19 saat pelaksanaan HBKB.

“Nanti kami akan diputuskan, apakah pendekatannya masih akan seperti  Minggu, (21/6/2020) atau akan diubah pendekatannya. Tapi, intinya adalah kita semua sedang dalam proses belajar menaati protokol, belajar mengelola kegiatan, dan setiap ada proses ambil hikmahnya, lakukan koreksi, lakukan perbaikan,” ungkapnya

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn