Fraksi PSI DPRD DKI Sebut 100000 Anak Terancam Putus Sekolah Karena Tak Bisa Bayar Sekolah Swasta

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengatakan, ada sekitar 100.000 calon siswa  tidak tertampung pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020 di DKI Jakarta.

Mereka tidak lolos seleksi PPDB karena mekanisme usia yang menjadi faktor penentu dominan penerimaan siswa baru.

PSI khawatir seratusribu  calon siswa terancam putus sekolah karena tidak mampu membayar pendidikan jika harus belajar di sekolah swasta.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mengatakan, krisis ekonomi imbas dari pandemi virus corona atau Covid-19 sehingga warga memilih sekolah negeri.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyiapkan skema bantuan untuk calon siswa yang tidak diterima di negeri dan mendaftar di sekolah swasta.

“Kami tidak boleh biarkan siswa ini terlantar dan putus sekolah,” ujar Idris seperti dikutip dari keterangan pers, Selasa (7/7/2020).

“Jika tidak tertampung di sekolah negeri, mereka harus dibantu agar bisa meneruskan pendidikan di sekolah swasta,” ujarnya lagi.

Idris mengatakan bahwa masyarakat beralih dari sekolah swasta ke sekolah negeri, terutama karena tidak adanya kewajiban biaya uang pangkal sekolah.

Dia mendesak DKI untuk dapat memberi bantuan berupa subsidi uang pangkal dan uang sekolah sehingga anak-anak bisa melanjutkan pendidikannya.

“Pemprov DKI tidak boleh lepas tangan, bagaimana pun juga kekisruhan ini akibat mekanisme faktor usia yang dipaksakan,” kata anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini.

“Harus segera dicarikan solusi sebelum tahun ajaran baru dimulai,” katanya.

Menurutnya, Pemprov DKI bisa menyalurkan anggaran pendidikan dalam bentuk subsidi uang pangkal atau pembebasan uang sekolah langsung ke calon siswa untuk beberapa bulan pertama.

iterapkan di daerah lain seperti kota Semarang dan provinsi Bali.

Bentuk lain juga bisa berupa insentif keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi sekolah swasta yang memberikan keringanan biaya uang pangkal atau uang sekolah.

“Perlu ada peningkatan anggaran hibah guru untuk membantu menekan operasional sekolah swasta,” tuturnya.

Lantaran DKI Jakarta masih berada di zona merah Covid-19, proses belajar mengajar di DKI Jakarta akan mengadopsi metode jarak jauh.

Oleh karena itu, pembayaran biaya seragam dan buku sekolah tidak boleh diwajibkan di sekolah swasta.

“Intinya anak tidak putus sekolah, pendidikan harus terus berlanjut, karenanya orang tua tidak boleh dibebankan dengan biaya tinggi. Tapi tetap juga harus memikirkan keberlangsungan sekolah swasta,” katanya.

Saat pandemi Covid-19, pendidikan anak tidak boleh diabaikan dan harus terus dijaga kualitasnya baik untuk sekolah negeri maupun sekolah swasta.

Pemprov DKI khususnya Dinas Pendidikan harus terus memantau kualitas metode pendidikan formal di bangku sekolah yang beralih menjadi belajar di rumah secara jarak jauh maupun sistem online.

“Pendidikan akan menentukan masa depan bangsa, karena itu harus diprioritaskan,” kata Idris.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn