Fraksi PSI: Realisasi Program Rumah DP 0 Rupiah Tak Sampai 1 Persen, Ini Peringatan Keras

Sebut realisasi pembangunan program rumah DP 0 rupiah tak sampai 1 persen, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Eneng Malianasari soroti kasus tersebut.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi terkait pengadaan tanah untuk program Rumah DP 0 Rupiah di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pembangunan Sarana Jaya pada tahun 2019.

Selanjutnya, Direktur Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (5/3/2021) lalu dan jabatannya telah dicopot oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menanggapi perihal tersebut, Eneng menjabarkan bahwa menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2017-2022, target jumlah rusunami di dalam program Rumah DP 0 Rupiah sebanyak 232.214 unit.

Namun, hingga kini realisasinya masih kurang dari 1.000 unit atau tidak sampai 1 persen.

“Kejadian ini sangat ironis di tengah situasi ribuan warga Jakarta yang belum memiliki rumah yang layak. Ini adalah peringatan keras bagi Pak Anies sebagai gubernur agar tidak melakukan pembiaran terhadap penyalahgunaan anggaran,” kata Eneng kepada awak media, Senin (8/3/2021).

Alhasil, ia menduga kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah.

Pasalnya, kata Eneng, pihaknya telah mencatat dari 2019 hingga 2021 Pemprov DKI telah menyetor penyertaan modal untuk pengadaan tanah di BUMD Pembangunan Sarana Jaya dengan nilai total mencapai Rp 3,3 triliun.

Dengan rincian APBD 2019 sebesar Rp 1,4 triliun, APBD-P 2020 Rp 900 miliar, dan APBD 2021 Rp 1 triliun.

“Dari Rp 3,3 triliun itu ada sebagian yang sudah dibelanjakan dan ada yang belum, namun kami belum mendapatkan data penyerapan anggaran lebih rinci. Oleh karena itu, persoalan ini perlu dicermati lebih jauh tidak hanya terbatas pengadaan tanah tahun 2019,” jelasnya.

Bahkan dalam rapat-rapat pembahasan anggaran, PSI telah mempertanyakan besarnya anggaran pengadaan tanah di Sarana Jaya.

Misalnya terkait luas dan pembangunan rumah DP 0 rupiah di atas tanah yang dikuasai Pemprov DKI Jakarta.

“Misalnya, apakah benar luasnya sudah sesuai analisa kebutuhan atau sekedar beli tanah saja? Lalu, untuk menghemat anggaran, apakah rusun DP 0 Rupiah bisa dibangun di tanah-tanah yang telah dikuasai oleh Pemprov DKI? Namun, itu semua tidak menjadi perhatian Pemprov DKI karena konon anggaran di Sarana Jaya tersebut untuk persediaan tanah atau land banking,” ungkapnya.

Enang menerangkan, anggaran pengadaan tanah memang bersifat rawan lantaran nilainya yang sangat fantastis, yakni mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Namun proses pengadaannya justru tidak terbuka dan transparan.

“Mulai dari penetapan lokasi, penunjukan penyedia, penawaran harga, hingga negosiasi harga semuanya dilakukan secara tertutup dan offline. Sudah saatnya Pemprov DKI menerapkan sistem pengadaan tanah yang transparan, sehingga publik bisa mengawal di mana lokasi tanah yang akan dibeli dan berapa harganya,” ucap Eneng.

Ia menyatakan mendukung langkah KPK guna membongkar kasus ini hingga tuntas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn