Kritik Pedas PSI ke Anies Soal Kejanggalan Proyek Reklamasi Ancol

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Viani Limardi menemukan banyak kejanggalan dalam proyek reklamasi kawasan Ancol. Kejanggalan pertama adalah perihal Keputusan Gubernur (Kepgub) nomor 237 tahun 2020.

Viani mengatakan, salah satu acuan pelaksanaan proyek reklamasi adalah Peraturan Gubernur (Pergub) 121 tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Di dalamnya telah diatur mengenai batasan ruang, arah pengembangan kawasan, struktur ruang, dan rencana pola ruang reklamasi. Pergub ini merupakan turunan dari Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.

“Setahu saya, Pergub nomor 121 tahun 2012 itu belum dicabut dan Perda nomor 1 tahun 2012 masih berlaku. Tapi, Pak Anies mengeluarkan Kepgub tanpa menyebut kedua produk hukum tersebut, padahal di dalam izin-izin reklamasi sebelumnya selalu menyebutkan kedua aturan itu. Seolah-olah Pak Anies mengeluarkan keputusan tanpa mempertimbangkan aturan-aturan sebelumnya. Dalam tata kelola pemerintahan, ini tidak wajar,” kata Viani, Senin (14/7/2020).

Berikutnya Viani memaparkan, perihal poin kontribusi tambahan dalam Kepgub nomor 2485 tahun 2015. Anies mengklaim bahwa kegiatan reklamasi Ancol akan digunakan untuk kepentingan publik. Namun, Anies menghilangkan klausul kontribusi tambahan di dalam Kepgub yang ditandatanganinya.

Dalam Kepgub nomor 2485 tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K, telah diatur berbagai macam tambahan kontribusi berupa penyediaan rumah susun, penataan kawasan, meningkatkan dan membangun jalan, membangun infrastruktur pengendalian banjir termasuk pompa dan rumah pompa, waduk, saluran dan pembangunan tanggul Program NCICD.

 

Sementara itu, di Kepgub yang dikeluarkan Anies, hanya ditulis bahwa kewajiban tambahan akan ditetapkan oleh gubernur.

“Klaim Pak Anies tentang kepentingan publik ini hanya janji-janji saja, tidak terbukti secara nyata di dalam produk hukum yang dihasilkan. Pak Anies sebagai gubernur sebenarnya punya diskresi untuk memaksa pihak pengembang membayar kontribusi tambahan demi kepentingan rakyat. Tapi mungkin beliau tidak ada keberpihakan ke arah sana,” jelasnya.

Kemudian soal kajian lingkungan. Anies, kata Viani, berdalih sudah ada kajian yang menyebutkan Pemprov DKI membutuhkan lahan 155 hektar untuk menampung lumpur hasil pengerukan sungai dan waduk selama 11 tahun terakhir. Oleh sebab itu, dia memberikan izin reklamasi Ancol seluas 155 hektar.

Viani menilai pernyataan Anies tersebut mengada-ada. Pasalnya, rencana reklamasi Ancol Timur seluas 120 hektar telah ada di Laporan Tahunan PT Pembangunan Jaya Ancol tahun 2009 dan 2010.

“Proyek reklamasi ini adalah keputusan bisnis yang sudah direncanakan sejak lama oleh Ancol, bukan akibat adanya kegiatan pengerukan sungai dan waduk. Di laporan tersebut dituliskan bahwa lahan reklamasi akan dikembangkan menjadi pusat rekreasi, resort, bisnis, dan hunian,” katanya.

 

Selain itu, kata Viani, sejauh ini Pemprov DKI maupun Ancol belum pernah menyampaikan kajian di rapat-rapat DPRD.

“Kajian tersebut masih jadi misteri. Jika kajian itu benar-benar ada, sebaiknya segera dibuka ke publik agar tidak terjadi polemik,” ujar Viani.

Terakhir, Anies mengklaim bahwa kawasan reklamasi Ancol akan bermanfaat bagi masyarakat umum. Di sisi lain, saat memberikan paparan di DPRD, pihak Ancol menyatakan akan membangun Dufan Hotel dan Ancol Residence. Belum jelas apakah di lokasi ini akan dibangun perumahan atau rumah susun bagi warga kelas bawah.

“Saya kecewa karena Pak Anies tidak memiliki keberpihakan untuk membangun hunian bagi rakyat kecil di kawasan reklamasi ini. Ribuan warga di pesisir Jakarta Utara sangat membutuhkan hunian yang layak, sehat, dan aman dari banjir,” ucap Viani.

Dengan adanya kejanggalan ini, Viani berharap agar Pemprov DKI mau mengoreksi diri, bersikap transparan, dan tertib aturan.

“Dalam hal proyek reklamasi, kami menilai Pak Anies tidak jujur. Mungkin karena dulu sudah terlanjur janji akan menghentikan reklamasi, lalu sekarang bersilat lidah memutarbalikkan fakta di hadapan publik,” imbuhnya.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn