Michael Victor Sianipar Soal Formula E : Pengajuan Interpelasi Ini Sikap Partai

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR – Delapan anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta telah menandatangani berkas pengajuan hak interpelasi turnamen Formula E.

Hal itu menyusul langkah yang diinisiasi Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta.

“Pengajuan hak interpelasi ini merupakan sikap partai yang sudah dibahas secara mendalam dalam 2 tahun terakhir baik dari urgensi maupun dari prioritas anggaran,” kata ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar kepada wartawan, Rabu (18/8/2021).

Menurutnya, sikapnya itu sebagai langkah awal dan pihaknya masih menunggu kelanjutannya dari lembaga DPRD DKI Jakarta.

Namun PSI akan terus berkomitmen mengawal uang rakyat agar tidak dihambur-hamburkan.

Langkah interpelasi itu mendesak diajukan karena DPRD DKI Jakarta akan melakukan pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/

Serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2021 serta KUA-PPAS 2022.

Sementara berdasarkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 49 tahun 2021, ajang Formula E menjadi isu prioritas yang harus terselenggara pada 2022.

“Interpelasi menjadi sangat penting, apakah Formula E ini mau dianggarkan atau tidak pada anggaran mendatang,” kata Michael Victor.

“Kalau ternyata Formula E disetujui maka anggarannya harus disusun, kalau tidak maka anggarannya bisa dialihkan untuk kegiatan prioritas lain,” ujarnya lagi.

Jawaban Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kata Michael Victor, pada hak interpelasi sangat diperlukan karena akan menjelaskan semua keraguan terkait Formula E.

Apakah kegiatan tersebut merupakan ajang pemborosan atau tidak berdasarkan analisa studi kelayakan (feasibility studies).

Selanjutnya, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta akan terus berkomunikasi dengan fraksi lain agar dukungan pengajuan hak interpelasi makin bertambah setiap hari.

Michael juga mengingatkan pentingnya mengedukasi masyarakat bahwa langkah hak interpelasi ini bukan sikap partai yang bertujuan menjatuhkan satu personal kepemimpinan tertentu.

Tapi didasarkan pada kejanggalan yang dipaksakan sedari awal perencanaan Formula E.

“Dari 2019 kami sudah menyatakan penolakan Formula E. Hak interpelasi adalah satu langkah konkret yang kami harapkan bisa berlanjut hingga paripurna di mana Gubernur Anies bisa menjawab secara tegas.”

“Sehingga tidak ada keraguan bahwa kita ini mampu atau tidak melaksanakan Formula E, hitung-hitungannya bagaimana” ucapnya.

Dia berharap, proses pengajuan hak interpelasi bisa dituntaskan pada Agustus 2021 ini dan dibahas sebelum masa pembahasan anggaran.

“Ini masalah prioritas anggaran, kalau Formula E diputuskan batal maka anggaran Formula E sebesar Rp 767,4 Miliar bisa dialokasikan untuk kegiatan prioritas yang lain.”

“Uang yang sudah disetor juga bisa segera ditarik kembali,” ujarnya.

Sementara itu penggunaan hak interpelasi telah diatur dalam Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta.

Pasal 12 ayat 2 dijelaskan, hak interpelasi bisa terwujud bila ada 15 anggota dewan yang mengajukan, dan lebih dari satu fraksi.

Sumber : https://wartakota.tribunnews.com/2021/08/18/michael-victor-sianipar-soal-formula-e-pengajuan-interpelasi-ini-sikap-partai.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn