Nilai Kritik Pasha Ungu untuk Giring Nidji Tak Masuk Akal, PSI: Hak Partisipasi Jutaan Rakyat Bisa Hilang

Ketua DPW PSI Jawa Barat Furqan AMC menanggapi kritik yang disampaikan oleh Pasha Ungu pada salah satu kadernya, Giring Ganesha atau yang akrab disapa Giring Nidji.

Sebelumnya Pasha Ungu mengomentari pernyataan Giring Nidji pada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Dalam pernyataan tersebut Giring Nidji menyinggung soal kapabilitas Anies Baswedan terkait penanganan banjir Jakarta.

Lantas Pasha Ungu menyebut bahwa penilaian yang dilontarkan Giring Nidji pada Anies Baswedan terlalu naif.

Pasha juga menganggap bahwa Giring Nidji tidak dalam kapasitas untuk menilai seperti itu.

Sebagaimana diberitakan Pikiranrakyat-Bandungraya.com dalma artikel “PSI Jabar Sebut Pernyataan Pasha Ungu Tak Masuk Akal: Masa Kritik Gubernur Harus Jadi Kepala Daerah Dulu?“, Pasha menanyakan pengalaman apa yang pernah Giring lalui hingga mengkritik Anies Baswedan dalam situasi sulit seperti ini.

“Bukankah bro Giring pun tidak dalam kapasitas menilai seperti itu? apakah bro Giring sudah pernah teruji mengelola sebuah Kota/Daerah atau bahkan kelurahan? Mohon maaf kalau saya keliru berpendapat brow ketum. Salam milenial!,” ujar Pasha.

Menanggapi hal tersebut, Furqan AMC, menyebut pernyataan yang diucapkan mantan Wakil Walikota Palu itu secara implisit mengisyaratkan setiap orang yang akan mengkritik pemerintah atau kepala daerah wajib orang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah atau yang pernah mengurusi wilayah.

Furqan menilik bahwa kritik yang dsampaikan Pasha Ungu pada Giring justru sangat tidak masuk akal.

Pasalnya menurut Furqan, jika mengkritik pemerintah saja harus memiliki pengalaman memimpin, maka hak partisipasi jutaan rakyat bisa terancam.

“Kalau syarat mengkritik kebijakan gubernur haruslah pernah menjadi gubernur dulu, itu jelas tidak masuk akal. Jutaan rakyat bisa kehilangan hak partisipasinya dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan atau program pemerintah,” tutur dia saat dihubungi Pikiranrakyat-BandungRaya.com, Selasa 23 Februari 2021.

Menurut Furqan, keaktifan atau keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kebijakan, kinerja pemerintah dan pejabat publik akan semakin baik, karena sebagai bukti masyarakat peduli, ikut berpartisipasi.

“Partisipasi masyarakat, rakyat itu kunci,” kata dia.

Masyarakat atau rakyat biasa termasuk politisi punya hak untuk mengkritisi kinerja pejabat publik seperti gubernur dan jabatan lainnya. Terlebih yang berkaitan langsung dengan persoalan yang tengah dihadapi rakyat, seperti banjir yang terjadi berulang setiap tahun.

Kritik dari Plt Ketua Umum PSI Giring Ganesha Djumaryo terhadap Gubernur DKI Jakarta bisa mewakili suara rakyat DKI Jakarta yang lelah terhadap bencana banjir.

“Sebagai warga yang beraktivitas di Jakarta apalagi sebagai insan politik yang aktif memimpin sebuah partai politik, menurut saya sah-sah saja Bro Giring ikut mengkritisi kebijakan atau kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta dalam menangani banjir,” kata dia.

Apalagi kritik yang disampaikan Plt Ketua Umum PSI tersebut objektif, mengkritik kinerja dari kepemimpinan pejabat publik dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan,dan kritik tersebut akan jadi diskursus yang positif.

“Sepanjang yang dijadikan objek kritik adalah kinerja dari kepemimpinan sah saja. Kader PSI yang dipimpin Bro Giring juga ada di DPRD DKI, dan saya yakin Bro Giring dan kader-kader PSI lainnya juga menghargai pendapat yang berbeda dari netizen termasuk dari Pasha Ungu,” ucap dia.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn