Pajak Penerangan Jalan Ingin Dinaikkan DPRD Harus Ada Hitungan Ekonominya

DPRD DKI Jakarta menegaskan kenaikan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) harus memiliki hitungan ekonomi yang jelas. Sehingga, potensi kenaikan penyesuaian PPJ sesuai sesuai dengan inventarisasi data pelanggan yang dihimpun oleh PLN distribusi wilayah Jakarta Raya dan Tangerang

Hal itu sebagaimana disampaikan Anggota Bapemperda DPRD DKI Anthony Winza Probowo, Kamis (18/6).

“Jangan sampai alasannya tidak pernah naik tapi sekarang mau dinaikkan, jangan sampai alasannya semudah kita membandingkan dengan tempat lain. Harus ada alasan yang jauh lebih kuat dari itu, misalnya penghitungannya dan kenapa angkanya naiknya 0,6% dari 2,4% ke 3%, tidak bisa dibulatkan saja karena angkanya bagus, ini harus ada hitungan ekonominya,” ujar Anthony.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Bapemperda DPRD DKI Wibi Andrino. Menurutnya, Bapenda DKI perlu menjabarkan secara komprehensif perihal data pelanggan PLN yang harus menjadi bukti otentik penyesuaian PPJ sebesar 2,4% menjadi 3%.

“Terkait klaster dalam usulan (PPJ) ini dari pihak eksekutif harus mnjelaskan secara detail kepada kita, dari 10 juta kondisi rakyat Jakarta ini ada berapa yang bergerak. Sehingga penerapan dari prosentase ini memang lebih spesifik, seandainya eksekutif bisa menjelaskan hal itu diskusi akan jauh lebih berkembang,” ungkap Wibi.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendapatan Pajak I Bapenda Provinsi DKI Jakarta Yuspin Dramatin menerangkan bahwa pihaknya sejauh ini terus berupaya optimal meminta data pelanggan PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang untuk dilampirkan sebagai alas dasar penyesuaian PPJ. Hanya saja, hingga saat ini pihaknya mengaku belum mendapatkan data tersebut karena terkendala proses birokrasi instansi vertikal.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn