Pemprov DKI Diminta Lakukan Penghematan

Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan, di tengah kondisi pandemi COVID-19, pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta dan target transfer dari pemerintah pusat juga berubah. Oleh karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera melakukan penyesuaian dengan penghematan dari sisi belanja. Selain itu, menunda proyek fisik yang tidak dimungkinkan dikerjakan tahun ini.
“(Proyek) prioritas kalau tidak bisa dikerjakan karena situasi COVID-19 juga ditunda. Jadi benar-benar harus ada keberanian Pemda untuk memutuskan mana yang harus dibelanjakan tahun ini dengan mengacu pada potensi turunnya pendapatan,” kata Roy kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Kamis (7/5).
Penghematan dari sisi belanja ini, kata dia, dialihkan pada sektor-sektor prioritas penanganan COVID-19 seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial. Menurut dia, salah satu penyesuaian dengan menghitung kembali belanja pegawai dan melakukan pemotongan tunjangan kinerja pegawai. Dia menyebut, 30 persen lebih anggaran belanja DKI digunakan untuk pegawai.

Dia menyarankan hitung kebutuhan kesehatan untuk penanganan COVID-19, lalu menghitung kebutuhan pelayanan pendidikan ke depan. “Terakhir, menghitung kebutuhan belanja sosial sehingga tujuan PSBB bisa berhasil,” kata Roy.

Pemprov juga diminta tidak lari dari tanggung jawab dengan mengalihkan beban bantuan sosial (bansos) ke pemerintah pusat. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Eneng Malianasari menilai Pemprov DKI seharusnya menjalankan kesepakatan yang telah dibuat dengan Kementerian Sosial Kemensos menanggung 1,1 juta warga DKI terdampak COVID-19.
Dia menuturkan, jutaan masyarakat saat ini menderita akibat pandemi COVID-19. “Bukan waktunya melempar tanggung jawab. Pemprov harus menanggung 1,1 juta warga DKI terdampak. Toh, anggarannya juga masih tersedia,” tuturnya, kemarin.
Menurut dia, 1,1 juta warga yang menjadi tanggungan Pemprov DKI juga tak cukup lagi. Dia meminta jumlah ini ditambah pada pembagian bansos tahap kedua. Penambahan penerima bantuan mengingat periode pandemi yang berkepanjangan membuat banyak kelompok masyarakat yang awalnya masuk kelas menengah jadi miskin dan rentan miskin.
Pemprov DKI memperkirakan realisasi APBD 2020 hanya Rp 47 triliun dari rencana Rp 88 triliun. Berdasarkan situs dashboard-bpkd.jakarta.go.id, realisasi pendapatan saat ini sebesar Rp 15,4 triliun. Sesuai Pergub Nomor 28 Tahun 2020, Pemprov DKI menambah anggaran belanja tidak terduga (BTT) senilai Rp 844 miliar. Di dalamnya terdapat alokasi bansos untuk pembagian 4 tahap dengan nilai total Rp 747 miliar.
Eneng menuturkan, pengalihan dana bansos menunjukkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta tambal sulam. Anggaran bansos tahap pertama sekitar Rp 187 miliar, masih tersisa dana Rp 560 miliar untuk 3 kali pembagian berikutnya. “Pertanyaannya, jika tidak digunakan untuk bansos, ke mana uang tersebut?”
Dia juga melihat pengeluaran anggaran untuk kegiatan lain yang tidak penting dan tidak mendesak terus berjalan. Dia mencontohkan rencana pembangunan 6 Ruang Terbuka Hijau (RTH) senilai Rp 14,2 miliar yang terus berjalan.
“Ini menggambarkan Pemprov DKI tidak memiliki skala prioritas anggaran. Jika memang anggarannya kurang, Pemprov DKI bisa mendesak commitment fee Formula E tahun 2021 senilai Rp 200 miliar dikembalikan untuk biaya bansos,” kata dia.
Eneng mendesak Gubernur Anies Baswedan segera menyusun skala prioritas anggaran dengan jelas dan tegas, termasuk memaparkan detail realisasi anggaran penanganan COVID-19 sebesar Rp 10,6 triliun. “Data realisasi belanja anggaran tidak transparan sehingga susah dimonitor. Gubernur Anies harus jujur kepada rakyat perihal penggunaan anggaran, jangan sekedar lip-service,“kata Eneng.
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn