Pemprov DKI Dimintai Waspadai Kerumunan Massa Penerima Bansos Tunai

Partai Solidaritas Indonesia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewaspadai adanya kerumunan massa pada titik-titik penyaluran bantuan sosial tunai (BST). Hal ini untuk mencegah terjadinya klaster baru penyebaran Covid-19 di Jakarta di tengah kasus positif Covid-19 yang terus melonjak belakangan ini.

“Pemprov DKI harus tetap memberikan pengawasan, harus memastikan keamanan dan keselamatan warga dalam penyaluran BST,” ujar anggota Komisi A Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan dalam keterangannya, Kamis (21/1/2021).

August meminta agar Satgas Covid-19 RT/RW dan Kelurahan dilibatkan untuk mengawasi jalannya penyaluran bansos tunai, termasuk memastikan protokol kesehatan, terutama penjagaan jarak dan penggunaan masker yang benar di fasilitas umum, seperti diatur oleh Pergub Nomor 3 Tahun 2021.

“Jangan sampai membahayakan petugas yang ada di lapangan atau warga penerima bansos tunai karena adanya kerumunan atau pemakaian masker secara tidak benar,” tambahnya.

Selain itu, August juga mendorong agar data penerima manfaat bansos tunai benar-benar akurat sehingga bisa diterima oleh orang-orang yang membutuhkan dan tidak menerima lebih dari satu kali dalam sebulan. Dia mengingatkan tidak boleh ada tumpang tindih antara penerima bansos tunai dari pemerintah pusat dengan bansos tunai dari Pemprov DKI karena syarat sudah jelas penerima bansos tunai dari Pemerintah Pusat, tidak boleh lagi menerima bansos tunai dari Pemprov DKI Jakarta.

“Ini harus dipastikan benar, jangan sampai terjadi kekacauan tumpang tindih antara penerima bansos tunai Pusat dan bansos tunaiPemprov DKI Jakarta. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus teraktualisasi sehingga tidak ada yang terlewat,” tegas August.

Penyaluran bansos tunai melalui Bank DKI juga membawa tantangan tersendiri karena banyaknya warga yang belum memiliki kartu Bank DKI. Untuk menghindari penumpukan di kantor cabang Bank DKI dalam pembuatan kartu, Bank DKI bisa membuka pos di kantor Kelurahan ataupun menitipkan formulir ke Satgas Covid-19 RT/RW.

“Pembuatan kartu Bank DKI harus dipermudah, informasi terkait dokumen yang harus dibawa untuk pendaftaran harus jelas. Jangan sampai warga masih harus bolak-balik untuk memenuhi syarat. Atau Pemprov DKI Jakarta juga bisa memanfaatkan teknologi, warga bisa foto dokumen dulu, nanti baru diverifikasi dengan data asli saat mengambil kartu,” usul dia.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn