Polemik PPDB 2020, PSI Minta Pemprov DKI Jakarta Sesuaikan Juknis dengan Permendikbud

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 di DKI Jakarta jalur zonasi akan dimulai Kamis besok (25/6/2020). Jalur tersebut memicu polemik karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak menggunakan kriteria jarak rumah ke sekolah melainkan menggunakan Kelurahan sebagai penentu.

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menilai polemik ini seharusnya tidak terjadi apabila Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tegas ambil sikap untuk mengevaluasi petunjuk teknis (juknis) PPDB sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 sebagai acuan.

Petunjuk teknis PPDB DKI 2020 tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021.

Namun Pemprov DKI justru menjadikan Kelurahan sebagai basis penentuan zonasi, sehingga otomatis semua calon siswa di satu kelurahan memiliki bobot yang sama sehingga umur menjadi faktor seleksi penentu dominan dibandingkan jarak, dan seleksi dipilih dari yang tertua ke usia termuda.

“Permendikbud jelas mengatur bahwa calon peserta didik yang mendaftar lewat jalur zonasi diseleksi berdasarkan jarak dari tempat tinggal ke sekolah, jika sama baru diseleksi berdasarkan usia,” ujar Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad di Jakarta, Rabu (20/6/2020).

Menurut Idris, jarak tempat tinggal ke sekolah dapat diukur menggunakan teknologi informasi seperti yang sudah dilakukan di daerah lain atau melalui Rukun Tetangga dan Rukun Warga domisili calon siswa. “Daerah lain seperti Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur menggunakan aplikasi Google Maps untuk akurasi zonasi, tidak ada alasan Jakarta untuk tidak menggunakan teknologi yang sama,” paparnya.

Dihilangkannya kriteria seleksi jarak tempat tinggal calon siswa ke sekolah membuat proses PPDB DKI Jakarta diduga melanggar Permendikbud. Idris menambahkan seleksi PPDB Jakarta dilakukan berdasarkan Kelurahan, bukan rumah domisili calon siswa sehingga puluhan siswa yang berada pada satu kelurahan harus bersaing berdasarkan akte lahir dan ini menciptakan diskriminasi. Tujuan sistem zonasi yakni untuk pemerataan pendidikan dan mendekatkan siswa dengan sekolahnya juga tidak tercapai.

“Gubernur harus ambil sikap tegas untuk mematuhi permendikbud sebagai hukum yang lebih tinggi. Sikap fraksi kami jelas, juknis PPDB DKI Jakarta harus dikoreksi dan disesuaikan dengan Permendikbud dengan memakai kriteria jarak pada seleksi jalur zonasi,” pungkas Idris.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn