Politisi PSI Minta Anies Prioritaskan Penggunaan APBD untuk Banjir

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama jajarannya diminta untuk memprioritaskan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2020 untuk penanganan banjir di Ibu Kota.

Hal tersebut sampaikan Wakil ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana pada Pandangan Umum Fraksi Partai Solidaritas Indonesia terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang diselenggarakan di gedung DPRD DKI Jakarta Pusat Senin (27/7/2020).

Menurut Justin, Anies Baswedan pada masa kepemimpinannya masih belum serius mengatasi masalah banjir Ibu Kota. Buktinya kata dia banjir besar menerjang Jakarta di awal tahun 2020 kemarin.

 

“Kami merasa Pemprov DKI Jakarta masih jauh dari maksimal dalam menangani banjir. Terlihat dengan serangkaian banjir beruntun yang terjadi di awal 2020,” kata Justin.

Masalah banjir lanjut Justin tidak bisa dianggap enteng, selain menimbulkan masalah sosial dan ekonomi, banjir Jakarta juga tak jarang menelan korban jiwa.

Sebagai program prioritas, proyek-proyek yang berkenaan dengan penanganan banjir kata Justin harus mulai digarap dari sekarang sebelum musim penghujan tahun ini tiba. Miris kalau di tengah pandemi Covid-19 warga juga harus berjibaku melawan banjir.

 

“Dalam masa pandemi seperti ini, akan sangat membebani jika masyarakat masih harus berjuang menghadapi banjir. Selagi masih ada waktu, kami minta Pemprov DKI Jakarta benar-benar menggunakan anggaran untuk program prioritas penanganan banjir yang memberikan dampak langsung yang nyata, bukan hanya mengedepankan keindahan untuk kepentingan swafoto belaka,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, untuk mengeksekusi semua program prioritas itu, mustahil pihaknya hanya menggunakan APBD DKI 2020 yang saat ini sudah cekak gara-gara corona.

Demi mengantisipasi masalah pembiayaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan pinjaman dari Kementerian Keuangan sebesar Rp12,5 Triliun. Pinjaman itu sudah direstui oleh menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dananya akan dialokasikan di tahun 2020/2021.

Dana pinjaman itu kata Riza bakal digabungkan dengan sisa anggaran banjir di APBD 2020 dan kerja sama dengan pihak swasta supaya semua program bisa dieksekusi tanpa harus mengalami kendala keuangan.

“APBD kita yang berkurang dari 87 triliun menjadi 47 triliun jadi sesuai dengan kemampuan kami dengan APBD yang ada optimalisasi APBD dan bantuan dari program SMI kementerian keuangan dan juga dari program-program yang kami akan kerjasamakan dengan pihak ketiga atau pihak swasta,” ucapnya.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn