Protokol Kesehatan di Pasar Disebut Hanya Formalitas

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menemukan banyak pedagang yang tak menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, saat inspeksi mendadak ke Pasar Jembatan Lima, Jakarta Barat. Ketentuan jaga jarak dan mekanisme ganjil genap seperti yang sudah ditetapkan Pemprov DKI juga tidak diikuti.

“Belum ada sosialisasi ataupun pengawasan, sehingga aturan protokol kesehatan hanya formalitas,” ujar Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Eneng Malianasari dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2020.

Menurut dia, sikap abai terhadap protokol kesehatan membuat tes covid-19 yang masif dilakukan di pasar menjadi sia-sia. Bahkan, pasar bisa menjadi klaster baru.

Anggota Komisi B DPRD DKI itu juga menyoroti para pedagang yang enggan melakukan tes covid-19. Menurut dia, para pedagang ogah menjalankan tes karena tidak ada kompensasi maupun bantuan untuk yang terbukti terkena covid-19. Padahal, mereka harus karantina dan tidak bisa bekerja hingga 14 hari.

“Pemprov dan PD Pasar Jaya harus mulai berkoordinasi dengan asosiasi, paguyuban pasar, kelompok-kelompok pedagang akan adanya insentif bagi pedagang yang patuh, dan disinsentif bagi yang lalai pada aturan,” ujar dia.

Dia menganjurkan Pemprov DKI memberi apresiasi kepada pasar yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi. Misalnya dengan memberi potongan tarif kompensasi lahan yang lebih besar, atau insentif non-finansial dalam bentuk kemudahan pengurusan izin.

“Sementara untuk pasar yang tidak patuh harus ditutup dan disegel untuk memberikan efek jera,” imbuh Eneng.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn