PSI: Anies Jangan Buang Uang untuk Balapan Tak Penting, Tarik Kembali Commitment Fee Formula E

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menarik kembali uang commitment fee yang telah dibayarkan kepada Formula E Operations Limited (FEO).

Hal ini didesak fraksi tersebut lantaran wabah virus corona (Covid-19) telah menyebabkan perlambatan perekonomian. Terlebih Pemprov DKI telah memangkas anggaran sebesar Rp 47 triliun.

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anthony Winza Probowo mengatakan, informasi pembayaran commitment fee Formula E bisa diakses dalam dashboard-bpkd.jakarta.go.id. Di mana rinciannya, pembayaran Rp 360 miliar dilakukan pada bulan Desember 2019 untuk pergelaran tahun 2020 dan Rp 200 miliar pada Februari 2020 untuk tahun 2021.

“Pak Gubernur harus berani menarik kembali uang commitment fee Formula E. Acara tahun 2020 belum tentu bisa dilaksanakan karena pandemi Covid-19, sehingga setidaknya bisa tarik dulu uang pembayaran Rp 360 miliar,” kata Anthony, Minggu (3/5).

Apalagi pandemi Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden RI No 12 Tahun 2020. Oleh karena itu pengembalian uang sebaiknya dilakukan.

“Kontrak Formula E berskala internasional dengan nilai triliunan rupiah, sehingga sudah sepatutnya terdapat klausula force majeure. Jika ada kejadian force majeure seperti pandemi Covid-19 yang membuat kontrak tidak dapat dilaksanakan, maka pembatalan kontrak dapat dilakukan dengan pengembalian uang. Saya belum melihat Pemprov DKI berusaha mengembalikan uang Formula E dengan menggunakan klausula force majeure ini,” ucap Anthony.

Ia menuturkan, Pemprov DKI jangan berdiam diri, sebab pasalnya dalam kontrak standar internasional, pihak yang ingin membatalkan kontrak karena ada kejadian force majeure, harus memberitahu dahulu secara tertulis kepada pihak lawannya.

“Jika Pemprov DKI lalai melakukan pemberitahuan tertulis, maka uang commitment fee bisa hangus dan sulit untuk dipertahankan dalam proses peradilan maupun arbitrase. Saya belum melihat Pemprov DKI melakukan pemberitahuan force majeure. Saya khawatir hal ini malah bisa menjadi kerugian daerah dan menjadi kasus di kemudian hari,” ujar Anthony.

Penarikan dana untuk penyelenggaraan Formula E ini, kata dia, harus dilakukan berkenaan dengan bertambahnya jumlah warga yang membutuhkan bantuan sosial, terlebih dengan kebijakan perpanjangan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama 1 bulan hingga 22 Mei 2020.

“Karena PSBB diperpanjang, maka ratusan ribu atau bahkan jutaan warga bisa terkena PHK atau penghasilannya berkurang, sehingga semakin banyak yang butuh bantuan. Nilai per paket bantuan sosial adalah Rp 150 ribu. Jika Pemprov DKI berhasil mengembalikan commitment fee Rp 560 miliar, maka bisa dipakai untuk membantu 3,7 juta keluarga,” jelasnya.

Di sisi lain, pada 1 Mei 2020, Gubernur Anies Baswedan meluncurkan program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB). Tujuannya agar masyarakat terlibat memberikan bantuan sosial. Anthony memandang program tersebut serupa dengan crowdfunding alias penggalangan dana.

“Masyarakat sedang menderita dan mereka sudah bayar pajak, sehingga tidak elok rasanya jika pemerintah bikin crowdfunding. Jangan sampai ada kesan bahwa Pemprov DKI minta-minta duit ke rakyat untuk pembagian bansos, tapi Pak Gubernur malah buang-buang uang pajak untuk acara balapan yang tidak penting,” pungkas Anthony.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn