PSI Balas Sindiran Wagub DKI Soal Normalisasi Sungai

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI membalas sindiran Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) ihwal hilangnya program normalisasi sungai dari draf perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2017-2022. Ariza diminta memberikan konteks normalisasi yang jelas.

“Kami minta Pemprov DKI memberikan informasi yang utuh dengan konteks yang lengkap,” kata anggota DPRD DKI Fraksi PSI, Justin Untayana, dalam keterangan tertulis, Jumat, 12 Februari 2021.

Justin menjelaskan PSI mengkritisi program normalisasi sungai yang hilang dalam draf perubahan RPJMD DKI Bab IV dalam konteks penanganan banjir. Namun, Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono, mengeklaim normalisasi sungai tidak dihapus dari draf RPJMD 2017-2022.

Dia menyebut normalisasi yang dimaksud Nasruddin pada Bab IV halaman IV-17 mengacu pada kegiatan strategis nasional yang tercantum di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Bukan, dalam konteks penanganan banjir.

“Oleh karena itu perlu diperiksa apakah kegiatan strategis nasional tersebut diterjemahkan menjadi kegiatan strategis daerah Pemprov DKI,” papar anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.

Istilah normalisasi lainnya terdapat pada Bab IV halaman IV-79. Namun, normalisasi di bawah sub judul Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni program Dinas Lingkungan Hidup DKI untuk membersihkan sampah di sungai.

“Konteks normalisasi di Dinas Lingkungan Hidup DKI adalah terkait buruknya kondisi lingkungan, bukan dalam konteks penanganan banjir,” terang Justin.

Justin menilai penghapusan normalisasi sungai dari kegiatan strategis daerah (KSD) bakal berdampak buruk. Salah satunya program penanganan banjir dan pengelolaan lingkungan hidup akan terhambat

Sebelumnya, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta memprotes penghapusan normalisasi sungai dalam draf perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022. Pasalnya, Jakarta masih dihantui banjir saat musim hujan.

“Sama sekali tidak ada penjelasan mengapa Pak Anies (Gubernur DKI Anies Baswedan) menghapus normalisasi sungai dari draf perubahan RPJMD,” kata anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Untayana, dalam keterangan tertulis, Selasa, 9 Februari 2021.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan program normalisasi sungai masih ada dalam draf perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022. Riza meminta polemik ini tak perlu diperpanjang.

“Jadi tolong dibaca lebih teliti, lebih lengkap, lebih detail, ada di Bab IV,” ujar Riza di Jakarta Timur, Kamis, 11 Februari 2021.

Ia menuturkan normalisasi sungai merupakan program yang baik. Program tersebut juga didukung pemerintah pusat.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn