PSI Bandingkan Respons Anies Baswedan dan Ganjar Hadapi Banjir

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta akan mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan karena dianggap lalai dalam penanganan banjir. Juru bicara DPP PSI, Faldo Maldini bahkan membandingkan respons Anies dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam permasalahan banjir.

“Jateng itu kan sudah mengaku salah, Gubernurnya ‘salah saya’ ya sudah. Selain itu diperbaiki apa yang salah, kalau mau benar kita kira harus mengaku dulu, bagus itu, enggak menyalahkan orang,” kata Faldo, Kamis (25/2).

Dia mengkritik respons Anies terhadap penanganan banjir tidak transparan. Sehingga, imbuhnya, sulit mengukur keberhasilan ataupun kekurangan program yang dijalankan Pemprov DKI.

Bekas politikus PAN itu juga menangkis penjelasan Anies tentang banjir kiriman dari daerah hulu seperti Bogor, Depok. Menurutnya, pintu air Depok-Bogor dalam kondisi normal.

“Dibilang dari banjir kiriman Depok-Bogor pas dicek ternyata pintu airnya normal. Jadi kalau menurut hemat kami memang banyak sekali yang tidak terbuka dalam apa yang disampaikan Pak Anies,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi PSI, Justin Untayana menambahkan, alasan PSI mengajukan hak interpelasi karena menganggap Anies lalai menangani banjir.

“PSI menilai bahwa Bapak Gubernur Anies tidak menjalankan berbagai aturan yang berlaku, bahkan diduga dengan sengaja menghambat kerja di dinas Pemprov DKI untuk mencegah banjir,” ucap Justin.

Justin menambahkan, PSI mengkritisi ketidakjelasan masterplan penanggulangan banjir, ketidakseriusan pembebasan lahan normalisasi, dan kebingungan kosa kata serta mandeknya normalisasi maupun naturalisasi sungai yang tidak ada kemajuan sama sekali.

Padahal, kata Justin, Anies telah menjabat selama 3,5 tahun, namun justru mendorong revisi RPJMD untuk menghapus normalisasi dari RPJMD.

“Sampai dengan saat ini Bapak Gubernur sudah menjabat kurang lebih sekitar 3,5 tahun tapi program-program pencegahan banjir seperti tidak ada kemajuan,” tukasnya.

Pemprov DKI yang dikomandoi Anies juga dianggap lamban melalukan pembebasan lahan yang bertujuan normalisasi sungai. Ini pula menurut Justin penyebab utama terhambatnya upaya Kementerian PUPR melakukan pekerjaan konstruksi di lapangan.

“Saat itu, Pemprov DKI tidak bersedia mencairkan anggaran normalisasi dengan alasan defisit. Tapi di Desember 2019 dan Februari 2020, Gubernur malah mencairkan anggaran commitment fee Formula E sebesar Rp 560 miliar. Bertahun-tahun anggaran banjir tidak menjadi prioritas sama sekali,” tuturnya.

Justin menyoroti tidak adanya solusi dari Anies. Justru, Anies dianggap hanya membicarakan tentang penyebab banjir dan evakuasi korban banjir. Seperti saat menjelaskan penyebab banjir di Kemang, Jakarta Selatan karena Kali Krukut yang meluap.

“Saat terjadi banjir di Kemang pada tahun 2016, Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Cipta Karya telah mendata ratusan bangunan di Kemang yang akan ditertibkan untuk melebarkan Kali Krukut menjadi 20 meter. Tapi rencana ini berhenti di pemerintahan Anies Baswedan,” tutupnya.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn