PSI Desak Anies Baswedan Perpanjang Aturan Wajib Antigen dan Terapkan Jam Malam

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI menilai, Pemprov DKI kewalahan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Hal ini bisa dilihat dari lonjakan kasus Covid-19 di ibu kota yang terjadi dua pekan terakhir.

“Penambahan kasus aktif mendesak ditangani saat ini, Jakarta sudah kewalahan,” ucap Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad, Rabu (6/1/2021).

Imbas dari lonjakan ini menyebabkan tingkat keterisian rumah sakit rujukan Covid-19 di ibu kota terus menipis.

Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta per 3 Januari 2021 menunjukkan bahwa tingkat keterisian ICU sebesar 79 persen dan ranjang isolasi mencapai 87 persen.

Bahkan, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet kini tak lagi menerima pasien Covid-19 tanpa gejala atau OTG.

“Ini membuktikan bahwa Jakarta sudah kesulitan menangani pertumbuhan kasus aktif yang sudah ada,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima TribunJakarta.com.

Tak hanya, lonjakan juga terlihat dari jumlah RW rawan di Jakarta yang jumlahnya bertambah dua kali lipat hanya dalam waktu dua pekan terakhir.

Tercatat hingga 3 Januari 2021, jumlah RW rawan di DKI meningkat dari 21 RW menjadi 55 RW.

“Ini menunjukkan Jakarta tengah mengalami penularan yang sangat masif, anggota keluarga yang hanya sesekali keluar rumah dapat menularkan virus di rumah,” kata dia.

Melihat penyebaran Covid-19 di ibu kota yang semakin mengkhawatirkan, PSI pun mempertanyakan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang malah memperpanjang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi tanpa adanya pengetatan.

Berkaca dari pengalaman sebelumnya, lonjakan kasus Covid-19 biasanya terjadi dua pekan setelah libur panjang.

Untuk itu, PSI meminta Aniea untuk memperpanjang aturan wajib tes antigen bagi masyarakat yang ingin keluar masuk Jakarta.

Selain itu, PSI juga mendesak Anies untuk menerapkan jam malam, seperti yang dilakukan saat libur Natal dan tahun baru kemarin dimana tempat usaha hanya diizinkan buka hingga pukul 19.00 WIB.

“Pascalibur akhir tahun 2020 ini adalah masa kritis, Pemprov DKI tidak boleh lengah,” tuturnya.

“Bila Jakarta gagal mengendalikan laju penularan, maka semakin banyak warga tertular Covid-19 yang terlantar tak tertangani di puskesmas dan Rumah Sakit,” kata dia.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn