PSI Desak Anies Segera Bayar Tunjangan PNS DKI

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak supaya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera membayarkan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Desember 2020, tanpa ada pemotongan. Sebab, Anies telah menerbitkan kebijakan yang akan membayarkan tunjangan PNS Desember 2020 secara penuh. Namun, PSI melihat hingga saat ini janji tersebut belum ditunaikan.

“Saya cek di situs simpeg.jakarta.go.id, ternyata tunjangan PNS belum dibayarkan,” kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI August Hamonangan dalam keterangannya, Selasa (19/1/2021).

1. Takut berpengaruh pada kinerja pada masyarakatAugust mengatakan pihaknya mendapat informasi yang cukup banyak dari PNS, salah satunya adalah upaya meminjam uang untuk menutupi kebutuhan yang belum terbayarkan. Dia khawatir masalah ini bisa berpengaruh pada pelayanan masyarakat.“Jika para PNS resah, maka nanti bisa mengganggu kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat,” kata dia.

2. Dasar hukum pembayaran tunjangan Desember 2020

August mengingatkan tanggung jawab Anies membayar tunjangan Desember 2020 ini sudah termaktub dalam dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020, tentang Rasionalisasi Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19.

Salah satu perubahan dalam Pergub Nomor 2 Tahun 2021, terdapat pada Pasal 4 yang menerangkan rasionalisasi penghasilan terhitung sejak April sampai November 2020.

“Hal ini berbeda dengan Pergub Nomor 49 Tahun 2020, yang mengatur rasionalisasi penghasilan berlaku April hingga Desember 2020,” kata August.

3. August sebut PNS di DKI hanya terima tunjangan 50 persenAugust menjelaskan sebelumnya, tunjangan April hingga November 2020 telah diberikan sebanyak 50 persen. Dia meminta agar Anies tidak menunda pembayaran.“Teman-teman PNS dan keluarganya selama berbulan-bulan hanya mendapatkan penghasilan 50 persen. Oleh karena itu, mereka sangat menantikan pembayaran tunjangan Desember 2020 tanpa ada pemotongan. Mohon Pak Gubernur tidak menunda-nunda pembayaran hak para PNS,” ucap dia.
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn