PSI Desak Anies Tarik Rp 560 M Commitment Fee Formula E, Begini Sikap Partai-partai Lain

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk menarik kembali uang commitment fee Formula E dengan nilai total Rp 560 miliar. Pasalnya, penyelenggaraan ajang balap mobil tersebut terhalang wabah virus corona. Informasi pembayaran commitment fee Formula E itu bisa diakses dari laman dashboard-bpkd.jakarta.go.id. Rinciannya, pembayaran Rp 360 miliar dilakukan pada bulan Desember 2019 untuk gelaran tahun 2020 dan Rp200 miliar pada Februari 2020 untuk tahun 2021. “Pak Gubernur harus berani menarik kembali uang commitment fee Formula E. Acara tahun 2020 tidak bisa dilaksanakan karena pandemi Covid-19, sehingga setidaknya bisa tarik dulu uang pembayaran Rp 360 miliar,” kata Anthony Winza Probowo, Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. Baca Juga: Anies Baswedan Diminta Ikuti Usulan PSI soal Commitment Fee Formula E Usulan tersebut disambut baik sejumlah partai. Salah satunya dari Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco. Dia mendukung usulan PSI untuk menarik commitment fee Formula E karena saat ini rakyat lebih membutuhkan makan dibandingkan balapan. “Sangat setuju. Rakyat kita lagi butuh makan soalnya, itu kan lebih penting dari balapan,” katanya. Anggota Komisi E DPRD DKI ini mengungkapkan, saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah kekurangan anggaran untuk penanganan Covid-19. Sehingga sangat tidak bijak, jika Pemprov DKI tetap membayarkan commitment fee Formula E saat masyarakat lapar.  “Anggaran dewan saya sudah digeser sebagian besar untuk beli beras rakyat. Masa kita malah kasih ke orang uangnya buat balapan. Pemimpin harus punya nurani,” tegasnya. Selain itu, Gerindra juga mendukung usulan tersebut. Namun Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Syarief mengingatkan, bagaimana mengenai proses pengembalian commitment fee tersebut ke APBD DKI. Anggota DPRD DKI Jakarta itu mengusulkan agar ada pembicaraan bersama dengan pihak panitia penyelenggara.

“Usulan itu kan harusnya dilihat rasiolitasnya, bukan asal desak begitu saja. Makanya harus dilakukan perundingan ulang,” tutupnya.

Sementara PDIP dan PKS memiliki sikap berbeda. PDIP masih akan menelusuri mengenai proses pembayaran commitment fee tersebut. Sementara PKS menghormati perjanjian yang telah disepakati pihak Pemprov DKI dengan penyelenggara Formula E Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, pihaknya telah mendapatkan laporan mengenai pembayaran commitmen fee tersebut. Sayangnya, dia mengungkapkan, belum ada penjelasan secara pasti mengenai pembayaran ratusan miliar Rupiah itu. “Belum ada jawaban yang jelas dari pihak pemprov DKI dan juga pihak penyelenggara Formula E mengenai hal ini. Dan juga perlu ditelusuri apakah pembayarannya itu setelah Pak Gubernur menyatakan tidak jadi menyelenggarakan formula E tahun ini,” katanya saat dihubungi, Senin (4/5). Menurut politikus PDIP ini, sangat disayangkan bila ternyata Pemprov DKI tetap membayarkan commitmen fee saat tahu balapan tersebut tidak bisa diselenggarakan di Jakarta. Adapun penundaan balapan tersebut dikarenakan pandemi Covid-19. “Jika ternyata tetap dilakukan pembayaran, tentu ini sangat disayangkan. Karena jumlah uang ratusan miliar tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta dalam situasi pandemi Covid-19,” ujarnya. Sedangkan, Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Suhaimi menegaskan, tidak mudah untuk meminta kembali commitment fee Formula E. Dimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah membayarkan Rp560 Miliar untuk perhelatan balap mobil tersebut. Pernyataan ini menanggapi usulan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang meminta Pemprov DKI Jakarta menarik commitment fee Formula E yang telah dibayarkan sebesar Rp560 Miliar.

“Ini event internasional jadi harus dilakukan secara profesional. Soal commitment fee dan lain-lainnya harus didasarkan pada klausul perjanjian yang disepakati,” katanya saat dihubungi. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu masih akan menunggu hasil kajian dari tim gubernur terkait commitment fee Formula E. Apakah mungkin untuk dikembalikan atau tidak. Sementara NasDem, PKB, PPP dan Demokrat masih belum memberikan respon ketika dihubungi.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn