PSI Desak Pemprov DKI Batalkan Pembangunan RTH Di Tengah Pandemi Covid-19

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menyoroti kebijakan Pemprov DKI yang masih terus melakukan perencanaan pembangnan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di tengah wabah corona.

Padahal Pemprov DKI sudah berani memangkas proyeksi anggaran pendapatan daerah tahun 2020 menjadi Rp47,18 triliun dari Rp87,95 triliun atau turun sekitar 53,65 persen dari target awal akibat pandemi COVID-19.

 

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Viani Limardi mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan untuk segera membatalkan rencana tersebut kemudian memfokuskan anggaran untuk pelayanan kesehatan dan pemberian bantuan sosial (bansos).

“Dua bulan lalu Pak Anies menyatakan Jakarta genting virus corona. Lalu bulan Mei ini gaji dan tunjangan PNS dipotong, katanya dialihkan untuk pandemi COVID-19. Tapi kenapa rencana pembangunan RTH taman malah jalan terus? Kita semua jadi bingung, kok Pak Gubernur tidak konsisten,” kata Viani di Jakarta, Rabu (6/5).

Aa

Berdasarkan situs lpse.jakarta.go.id, terdapat 6 lelang proyek pembangunan RTH taman di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dengan total nilai Rp14,2 miliar. Lokasinya tersebar di Kecamatan Ciracas, Cakung, Kebon Jeruk, Pasar Minggu ada dua lokasi, dan Tanjung Priok. Status lelang tersebut sudah selesai dan tinggal penandatanganan kontrak.

“Kami sudah ajukan keberatan di Komisi D dua minggu lalu, anggota dewan yang lain juga ikut mempertanyakan hal yg sama. Setelah diprotes sana-sini, pihak Dinas Pertamanan bilang akan meninjau kembali kegiatan yang tidak prioritas seperti pembangunan RTH, tapi nyatanya tetap dilanjutkan,” terang Viani.

Dirinya mengaku terkejut dan heran saat mendapatkan informasi bahwa rencana revitalisasi Taman Tebet tetap berlanjut dengan biaya anggaran yang cukup besar, diperkirakan sekitar Rp50 miliar atau bahkan lebih.

“Pandemi COVID-19 masih jauh dari selesai, saya mohon Dinas Pertamanan jangan mencari kesempatan di tengah kesempitan. Pak Gubernur dan timnya harus memastikan birokrasi fokus bekerja menyelesaikan masalah pandemi, seperti layanan kesehatan dan bantuan sosial,” ucap dia

 

Viani menilai kejadian ini menunjukkan tidak adanya arah kebijakan anggaran yang jelas dari Gubernur Anies.

“Di tengah situasi pandemi seperti ini sangat dibutuhkan arahan dan koordinasi yang jelas dari pimpinan. Gubernur harus memberikan perintah yang jelas kepada tiap dinas, mana anggaran mana yang boleh dibelanjakan dan mana yang tidak, jangan sampai ada kebingungan di birokrasi, sehingga mereka bergerak sendiri-sendiri,” tutup Viani.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn