PSI: Gubernur Anies Harus Berani Menarik Kembali Uang Commitment Fee Formula E

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza Probowo mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik commitment fee penyelenggaraan Formula E yang sudah dibayar kepada Federasi Otomotif Internasional (FIA).

Anthony menilai penyelenggaran Formula E bukan prioritas di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19. Untuk itu, dia menyarankan Anies kembali mengambil uang commitmen fee yang sudah dibayarkan senilai Rp560 miliar. Pembayaran sudah dilakukan dua kali, pertama pada Desember 2019 Rp360 miliar untuk penyelenggaraan tahun 2020, dan Rp200 miliar pada Februari 2020 untuk tahun 2021.

“Pak Gubernur harus berani menarik kembali uang commitment fee Formula E. Acara tahun 2020 belum tentu bisa dilaksanakan karena pandemi Covid-19, sehingga setidaknya bisa tarik dulu uang pembayaran Rp360 miliar,” kata Anthony saat dikonfirmasi, Minggu (3/5/2020).

 

Anthony mengatakan, Pemprov DKI punya alasan kuat untuk menarik commitment fee yang sudah dibayar. Sebab wabah Covid-19 sudah ditetapkan menjadi bencana nasional melalui Keputusan Presiden RI No. 12 Tahun 2020. Dengan begitu, wabah corona bisa menjadi alasan untuk membatalkan suatu kontrak dan menarik kembali commitment fee.

 

“Jika ada kejadian force majeure seperti pandemi Covid-19 yang membuat kontrak tidak dapat dilaksanakan, maka pembatalan kontrak dapat dilakukan dengan pengembalian uang. Saya belum melihat Pemprov DKI berusaha mengembalikan uang Formula E dengan menggunakan klausula force majeure ini,” tandasnya.

Anthony meminta, Anies segera bertindak, mengomunikasikan hal ini dengan pihak penyelenggara Formula E. Sebab kata Anthony, di dalam kontrak standar internasional, pihak yang ingin membatalkan kontrak karena ada kejadian force majeure harus memberitahu dahulu secara tertulis kepada pihak lawannya.

“Jika Pemprov DKI lalai melakukan pemberitahuan tertulis, maka uang commitment fee bisa hangus dan sulit untuk dipertahankan dalam proses peradilan maupun arbitrase. Saya belum melihat Pemprov DKI melakukan pemberitahuan force majeure. Saya khawatir hal ini malah bisa menjadi kerugian daerah dan menjadi kasus di kemudian hari,” tutupnya.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn