PSI Minta Anies Tak Pangkas Tunjangan Tenaga Kesehatan

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI)  di DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak memangkas tunjangan para tenaga kesehatan yang berjibaku melawan Covid-19 di Ibu Kota.

Hal ini disampaikan PSI menyusul rencana Pemerintah Provinsi DKI yang bakal memotong sejumlah tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang anjlok gara-gara corona.

Aturan itu mulai diberlakukan akhir  bulan ini. Adapun tunjangan PNS yang akan dipotong seperti Tunjangan kinerja daerah (TKD) atau tunjangan penghasilan pegawai (TPP).

 

“Mereka sudah mengorbankan waktu dan tenaga, mengambil segala resiko dan berjuang melawan virus corona. Sudah selayaknya pemerintah menjamin kesejahteraan mereka. Jangankan pemotongan, insentif mereka juga harusnya  lancar dibayarkan,” kata Politisi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo saat dikonfirmasi Senin (11/5/2020).

Gubernur Anies Baswedan, sebelumnya sudah memberi sejumlah fasilitas bagi tenaga kesehatan di Ibu Kota, berupa  tempat penginapan untuk dokter dan perawat di hotel berbintang.

 

Selain itu, Anies juga melalui Peraturan Gubernur No.23 Tahun 2020 juga  menetapkan insentif tambahan bagi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang medis lainnya yang terlibat dalam upaya penanggulangan wabah COVID-19 di Jakarta sebesar Rp 215.000 per orang/hari terdiri dari 150.000 uang transportasi dan 65.000 uang makan.

Menurut Anggara, semua tunjungan yang telah diberikan kepada para tenaga medis tak boleh diutak atik lagi walau PAD DKI sedang turun drastis. Menurut Wakil Ketua Komis E DPRD DKI DKI ini, setiap tenaga kesehatan baik yang bekerja di puskesmas, rumah sakit maupun laboratorium harus menjadi perhatian khusus Pemprov DKI Jakarta.

“Mereka melayani warga masyarakat dengan tulus, sebagai gantinya, kita yang menjaga kesejahteraan keluarga mereka dengan memberikan tunjangan tanpa adanya pemotongan apapun,” tandasnya.

Sekedar Informasi, Pendapatan Pemprov DKI tahun ini diprediksi hanya sekitar Rp 47 triliun, sementara anggaran belanja mencapai Rp 51 triliun. Untuk mengimbangi kekurangan tersebut Pemprov DKI Jakarta akan memangkas anggaran belanja sejumlah pos pengeluaran untuk dialihkan menjadi anggaran penanganan Covid-19. Salah satunya adalah anggaran belanja pegawai. Anggaran yang semula Rp 24,19 triliun dipangkas Rp 5,05 triliun menjadi Rp 19,14 triliun.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn