PSI Minta Anies Tarik Biaya Komitmen FOrmula E Rp 560 Miliar untuk Warga DKI

Sekretaris Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Anthony Winza Probowo mengatakan bahwa biaya komitmen sebesar Rp560 miliar yang telah dibayarkan Pemprov DKI Jakarta kepada Formula E Operations Limited (FEO) bisa digunakan untuk bantuan sembako bagi 3,7 juta warga Jakarta.

Jumlah warga tersebut didapatkan dengan mengasumsikan tiap orang mendapat paket bantuan Rp150 ribu.

“Jika Pemprov DKI berhasil mengembalikan commitment fee Rp560 miliar, maka bisa dipakai untuk membantu 3,7 juta warga,” kata Anthony melalui keterangan tertulis, Minggu (3/5).

1. PSI sebut Pemprov DKI Jakarta telah bayar biaya komitmen penyelenggaraan Formula E untuk 2021

Berdasarkan data dalam situs dashboard-bpkd.jakarta.go.id, Pemprov DKI Jakarta telah membayar Rp360 miliar pada Desember 2019 untuk gelaran 2020 dan Februari 2020, untuk tahun 2021. PSI pun mengecam dan menantang Anies untuk membatalkan pembayaran tersebut.

“Pak Gubernur harus berani menarik kembali uang commitment fee Formula E. Acara tahun 2020 belum tentu bisa dilaksanakan karena pandemi COVID-19, sehingga setidaknya bisa tarik dulu uang pembayaran Rp360 miliar,” kata Anthony.

2. Pemprov DKI Jakarta punya alasan kuat tarik biaya komitmen

Menurut Anthony, Pemprov DKI punya alasan kuat untuk menarik biaya komitmen yang sudah dibayar tersebut. Sebab, Pandemik COVID-19 ini sudah ditetapkan menjadi bencana nasional melalui Keputusan Presiden RI No 12 Tahun 2020. Dengan begitu wabah COVID-19 bisa menjadi alasan untuk membatalkan suatu kontrak dan menarik kembali commitment fee.

“Jika ada kejadian force majeure seperti pandemi COVID-19 yang membuat kontrak tidak dapat dilaksanakan, maka pembatalan kontrak dapat dilakukan dengan pengembalian uang. Saya belum melihat Pemprov DKI berusaha mengembalikan uang Formula E dengan menggunakan klausul force majeure ini,” Jelasnya.

3. PSI kecam langkah Anies buat crowdfunding

Selain itu, Anthony juga mengecam rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) yang bertujuan melibatkan masyarakat untuk memberikan bantuan sosial. Menurutnya hal tersebut tak elok karena masyarakat juga sudah membayar pajak.

“Masyarakat sedang menderita dan mereka sudah bayar pajak, sehingga tidak elok rasanya jika pemerintah bikin crowdfunding. Jangan sampai ada kesan bahwa Pemprov DKI minta-minta duit ke rakyat untuk pembagian bansos, tapi Pak Gubernur malah buang-buang uang pajak untuk acara balapan yang tidak penting,” jelasnya.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn