PSI Minta Car Free Day Jakarta Dihentikan, Apa Urgensinya?

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghentikan Car Free Day (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB). Sebab, jumlah peserta pada pelaksanaan CFD perdana di tengah pandemik COVID-19 atau virus corona membludak.

“Apa urgensi pembukaan kembali CFD? Pemprov DKI harusnya mendorong masyarakat berolahraga di sekitaran rumah, dengan jaga jarak. Bukan justru berbondong-bondong membuat kerumunan massa dan memicu infeksi virus,” ujar Anggota DPRD Komisi D Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, Justin Adrian Untayana, melalui keterangan tertulis, Selasa (23/6).

1. Apabila CFD tidak dihentikan, maka kasus COVID-19 di Jakarta tak akan melandai

PSI Minta Car Free Day Jakarta Dihentikan: Apa Urgensinya?Warga berolahraga saat hari bebas berkendara atau Car Free Day (CFD) di kawasan Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, Minggu (21/6/2020). Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta memisahkan jalur untuk pesepeda, olahraga lari, dan jalan kaki saat CFD pertama pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Meski memasuki fase transisi, Justin berpendapat bahwa situasi di Jakarta masih belum sepenuhnya normal. Pemprov DKI Jakarta sebaiknya tidak gegabah membuat kebijakan karena angka kasus positif COVID-19 di Jakarta masih tinggi dengan rata-rata penambahan 100 pasien positif setiap harinya. Justin menilai angka ini tidak akan melandai apabila kegiatan CFD terus berjalan.

“Kemarin pengunjung CFD sudah membludak, minggu depan akan semakin banyak orang datang berbondong-bondong dan kerumunan massa akan semakin tidak bisa dikendalikan,” kata dia.

2. Banyak akses keluar-masuk di Sudirman-Thamrin membuat protokol kesehatan sulit diawasi

PSI Minta Car Free Day Jakarta Dihentikan: Apa Urgensinya?Ilustrasi Car Free Day Jakarta (IDN Times/Gregorius Aryodamar)

Justin menilai, pelaksanaan CFD di Sudirman-Thamrin sulit untuk diawasi karena banyaknya akses keluar masuk sehingga protokol kesehatan tidak berlaku. Penempatan 500 petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga tidak akan efektif karena pengunjung hanya mendapat mendapat teguran atau hukuman sosial ringan dan warga yang melanggar sulit dikeluarkan dari area kawasan CFD Jakarta.

“Yang ada warga kucing-kucingan dengan petugas, keluar di satu area, lalu masuk lagi lewat akses jalan yang lain,” ujarnya.

3. PSI sebut Pemprov DKI Jakarta tak mengindahkan perjuangan tenaga medis

PSI Minta Car Free Day Jakarta Dihentikan: Apa Urgensinya?Petugas medis menunggu warga yang akan melakukan test swab COVID-19 pada acara Program BNI Berbagi Swab Test gratis di Jakarta, Rabu (20/5/2020) (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Menurut Justin, Pemprov DKI Jakarta seharusnya mendorong masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan sebagai tatanan baru di fase transisi, bukan justru mendorong masyarakat bebas berkerumun. Apabila terus dibiarkan, Jakarta berpotensi mengalami lonjakan pasien positif COVID-19 baru setelah munculnya berbagai klaster penyebaran virus corona baru, seperti pasar tradisional.

“Pemprov DKI tidak mengindahkan perjuangan tenaga kesehatan yang terus berperang melawan COVID-19. Segera batalkan kegiatan CFD Jakarta hingga keadaan sudah benar-benar normal,” ujarnya.

4. Pemprov DKI evaluasi pelaksanaan Car Free Day Senin malam

PSI Minta Car Free Day Jakarta Dihentikan: Apa Urgensinya?Pemprov DKI kembali mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI (Facebook/Anies Baswedan)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengevaluasi pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di tengah pandemik COVID-19 atau virus corona.

“Nanti malam kita akan evaluasi HBKB. Dari situ kita akan kabarkan apa yang akan dikerjakan,” ujar Anies kepada wartawan usai mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/6).

Pemprov DKI Jakarta akan mengumpulkan sejumlah data terkait pelaksanaan CFD perdana di tengah pandemik seperti jumlah peserta yang datang. Anies mengatakan, setelah data terkumpul, pihaknya akan memutuskan apakah akan mengubah kebijakan terkait CFD atau tidak.

“Tapi, intinya adalah kita semua sedang dalam proses belajar menaati protokol, belajar mengelola kegiatan, dan setiap ada proses ambil hikmahnya, lakukan koreksi, lakukan perbaikan,” ujarnya.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn