PSI Sebut Anies Tak Miliki Kemauan Politik Tarik Uang Komitmen Formula E

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak memiliki kemauan politik (political will) untuk menarik kembali uang komitmen Formula E.

Adapun uang yang disetorkan Dinas Pemuda dan Olahraga DKI untuk ajang balap yang ditunda pada 2021 itu mencapai 31 juta pound sterling atau setara Rp 560 miliar.

“Ini adalah tentang keberpihakan dan kepantasan. Sejak awal Fraksi PSI konsisten menolak penyelenggaraan Formula E,” kata anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo berdasarkan keterangan yang diterima pada Rabu (17/6/2020).

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta ini memandang, DKI terlihat ngotot untuk mengadakan ajang balap memakai uang negara.

Hal itu terungkap saat rapat kerja Komisi E DPRD DKI dengan PT Jakarta Propertindo dan Dispora pada Selasa (16/6/2020) lalu, bahwa Formula E tahun 2020 ditunda pada 2021 mendatang.

Padahal mayoritas anggota Komisi E meminta agar kegiatan itu dihentikan, sehingga uangnya dialihkan untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19.

“Apalagi sekarang ada pandemi covid yang membuat jutaan rakyat Jakarta hidup kesusahan dan anggaran pemerintah defisit,” ujar pria yang biasa akrap disapa Ara ini.

Menurutnya, tatanan normal baru akibat pandemi Covid-19 dapat berlangsung hingga beberapa tahun mendatang.

Karenanya, akan sulit untuk mendatangkan penonton, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dengan demikian, penyelenggaraan Formula E tidak akan membawa keuntungan bagi Jakarta, sementara beban biaya commitment fee bertambah 10 persen dari tahun ke tahun.

“Di dalam rapat, pihak Jakpro maupun Dispora mengaku belum mendapatkan arahan dari Pak Gubernur. Dari situ saya menangkap bahwa tampaknya Pak Gubernur tidak ada keinginan untuk menarik uang tersebut. Ada apa?” ucapnya.

Lebih lanjut, Ara menjelaskan, terdapat dua macam biaya yang berbeda terkait Formula E.

Yaitu commitment fee berbeda dengan bank garansi.

Commitment fee Rp 560 miliar telah dibayar oleh Dispora kepada Formula E Operations Limited (FEO) yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaran balapan dan tidak dikembalikan setelah acara selesai.

Sementara itu, bank garansi sebesar Rp 423 miliar rencananya akan dibayar oleh Jakpro sebagai jaminan penyelenggaraan acara dan otomatis dikembalikan setelah acara selesai.

“Uang commitment fee tidak otomatis dikembalikan jika acara urung dilaksanakan. Penarikan uang commitment fee dimungkinkan karena ada force majeure (kejadian luar biasa) berupa darurat bencana pandemi covid. Pihak Dispora dan Jakpro sedang menunggu perintah dari Pak Gubernur,” katanya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah mengucurkan dana komitmen (commitment fee) sebesar 31 juta poundsterling untuk ajang balap Formula E yang awalnya digelar pada 6 Juni 2020 lalu kepada FEO.

Namun ajang balap mobil listrik itu ditunda karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Achmad Firdaus mengatakan, pembayaran duit komitmen itu dilakukan sebanyak tiga kali.

Untuk tahun 2019, pembayaran dilakukan sebanyak dua termin dengan total nilai 20 juta poundsterling.

Termin pertama, duit sebesar 10 juta poundsterling dibayar melalui dana talangan Bank DKI pada 22 Agustus 2019 lalu.

Kemudian, termin kedua sebesar 10 juta poundsterling dibayar pada 30 Desember 2019.

“Lalu termin pertama pada 2020 ini, dana dibayar sebesar 11 juta poundsterling melalui mekanisme APBD,” kata Firdaus.

Sementara PT Jakarta Propertindo (Jakpro) tengah bernegosiasi dengan Formula E Operations, lembaga yang membidangi penyelenggaraan ajang balap Formula E.

Negosiasi dilakukan untuk menarik kembali duit komitmen atau commitment fee senilai 31 juta poundsterling yang disetorkan Pemprov DKI kepada FEO pada tahun 2019 dan 2020.

“Kami masih berdiskusi dan bernegosasi apakah bisa ditarik kembali atau tidak. Kami coba tarik keseluruhan (dana komitmen) dengan menunda (ajang balap Formula E),” kata Direktur Proyek PT Jakpro Muhamad Maulana saat rapat kerja dengan Komisi E DPRD DKI pada Selasa (16/6/2020).

Maulana mengatakan, pandemi Covid-19 ini merupakan kejadian luar biasa (force majeure) yang dialami oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.

Awalnya DKI menginginkan ajang balap mobil listrik itu digelar pada 6 Juni 2020 lalu, namun agenda tersebut ditunda sampai 2021 mendatang.

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn